Outlook 2022: Kerja Keras Tuntaskan Tugas

Senin, 10 Januari 2022 - 09:53 WIB
loading...
A A A
Baca juga: Ratusan Kader Antusias Ikuti Konsolidasi Partai Perindo Musi Banyuasin

Azyumardi berpandangan, kekuatan utama pemerintahan sekarang adalah stabilitas politik karena adanya koalisi besar sekaligus ”oligarki politik” tidak tertandingi. Di sisi lain, masyarakat umumnya tidak terlalu peduli dengan politik atau apa pun yang dilakukan pemerintah.

"Tak kurang pentingnya, masyarakat sipil dan perguruan tinggi yang semestinya kritis juga tidak lagi mampu bersikap kritis karena telah mengalami marginalisasi dan kooptasi sehingga tidak lagi 'mengganggu' atau 'merepotkan' pemerintah," bebernya.

Menurut Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan RI ini, kekurangan lain Presiden Jokowi dan pemerintahannya adalah masih terlalu sering membuat kegaduhan seperti proses legislasi yang tidak sesuai undang-undang.

Berikutnya, Presiden Jokowi dan pemerintahannya masih terus melakukan kebijakan politik yang merugikan demokrasi. Selain itu, masih ada menteri dan pejabat yang membuat kegaduhan seperti pemberhentian pegawai lembaga Eijkman dan BPPT karena peleburan ke dalam BRIN.

"Presiden Jokowi dan pemerintahannya harus lebih sungguh-sungguh berjuang untuk kepentingan negara-bangsa dengan seluruh anak negeri. Bukan bergerak lebih banyak untuk kepentingan kelompok oligarki politik dan oligarki ekonomi," pinta Azyumardi.

Konsistensi Atasi Pandemi Jadi Kunci
Dalam pandangan Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Panut Mulyono, kinerja pemerintah sudah cukup maksimal jika dilihat dari beberapa pencapaian yang telah dilakukan pada 2021. Tetapi, banyak juga ruang yang bisa dioptimalkan tahun ini. Seperti mempercepat laju pembangunan dengan tetap mengendalikan penurunan pandemi Covid-19.

"Konsistensi penurunan pandemi Covid-19 menjadi kunci percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Lalu, percepatan pelaksanaan proyek pemerintah akan menggeliatkan perekonomian masyarakat," ungkapnya.

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini berharap pemerintah mengambil berbagai langkah yang berbeda dengan apa yang diambil selama ini. Terutama dari sisi kebijakan ekonomi perlu lebih diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur di tengah terkurasnya anggaran untuk penanangan Covid-19. Walaupun dalam satu tahun terakhir ada kecenderungan mulai membaik, bisa lebih dioptimalkan kembali di tahun ini.

Panut juga menilai indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan. Saat ini Indonesia berada di urutan 102 dari 134 negara dalam persepi demokrasi dan dalam persepsi korupsi. Untuk itu, kondisi ini perlu mendapat perhatian besar, khususnya dari pemerintah.
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
UU Parpol Digugat ke...
UU Parpol Digugat ke MK, Persoalkan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik
Ormas Gerakan Rakyat...
Ormas Gerakan Rakyat Jadikan Anies Panutan, Bakal Jadi Parpol?
AHY Optimistis Demokrat...
AHY Optimistis Demokrat Makin Kuat di Pemerintahan, Siap Bangkit 5 Tahun ke Depan
Fadli Zon: Loyalitas...
Fadli Zon: Loyalitas Partai Berakhir ketika Loyalitas Negara Dimulai
Waketum PSI Bilang Kepala...
Waketum PSI Bilang Kepala Daerah Pelayan Rakyat, Bukan Pelayan Partai
Budi Arie Temui Jokowi,...
Budi Arie Temui Jokowi, Ngaku Bahas Partai Super Tbk, Apa Itu?
Ketua DPP Partai Nasdem:...
Ketua DPP Partai Nasdem: Membangun Partai Harus Bersama dan Seirama
DPW Perindo Banten Fokus...
DPW Perindo Banten Fokus Pacu Transformasi Partai dan Wujudkan Indonesia Sejahtera
Para Ketum Parpol KIM...
Para Ketum Parpol KIM Bertemu Prabowo di Kertanegara, Bahas Apa?
Rekomendasi
5 Drama Korea Populer...
5 Drama Korea Populer yang Dibintangi Choi Min-yeong, Terbaru Weak Hero Class 2
Bacaan Sayyidul Istighfar,...
Bacaan Sayyidul Istighfar, Lengkap Tulisan Arab, Latin hingga Manfaatnya
28 PTN Resmi Buka Penerimaan...
28 PTN Resmi Buka Penerimaan Mahasiswa Baru lewat SMMPTN Barat 2025
Berita Terkini
Kemendagri Minta Kepala...
Kemendagri Minta Kepala Daerah Sanksi Ormas yang Langgar Hukum
Kemenag Gandeng MA dan...
Kemenag Gandeng MA dan ATR/BPN Legalisasi Tanah Wakaf untuk Madrasah hingga Masjid
Profil Agum Gumelar,...
Profil Agum Gumelar, Jenderal Kopassus yang Tolak Wacana Wapres Gibran Dimakzulkan
Prabowo: Bill Gates...
Prabowo: Bill Gates ke Indonesia 7 Mei Beri Penghargaan Program MBG
Hasan Nasbi Ikut Sidang...
Hasan Nasbi Ikut Sidang Kabinet meski Sudah Mundur dari Kepala PCO
Prabowo Heran Ijazah...
Prabowo Heran Ijazah Jokowi Dipersoalkan: Nanti Ijazah Saya Ditanya-tanya
Infografis
6 Taman di Jakarta Buka...
6 Taman di Jakarta Buka 24 Jam, Dapat Ciptakan Lapangan Kerja
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved