Outlook 2022: Kerja Keras Tuntaskan Tugas

JAKARTA - Tahun 2022 menjadi pertaruhan, wabil khusus bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin . 2022 sebagai momentum terakhir pemerintah untuk mengukir legacy terbaik kepada bangsa, sebelum semua berpotensi tercurah ke ranah politik pada 2023 dan 2024.

Di tengah waktu yang sempit ini banyak tugas yang menuntut tertuntaskan: ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, demokrasi, korupsi, hingga komunikasi. Pekerjaan makin besar karena pandemi Covid-19 yang tak henti membuat semua serba jadi misteri. Toh di tengah ketidakpastian itu masyarakat terbukti memberikan kesadaran dan dukungan kuat. Akankah masa ini bisa dilewati dengan baik?

Banyak kalangan menaruh optimisme yang tinggi atas kinerja pemerintah pada 2022. Namun, ini bukan langkah mudah. Apalagi menjelang tahun-tahun politik, tantangan dan dinamika di pemerintah akan makin kompleks. Dalam kondisi seperti ini, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menilai Presiden Jokowi dan pemerintahannya harus bekerja lebih keras pada 2022.

Baca juga: HUT ke-49 PDIP Besok, Diisi Pidato Politik Megawati dan Sambutan Presiden Jokowi

Menurut Azyumardi, tahun inilah masa yang masih bisa dimanfaatkan oleh Jokowi dan pemerintahannya secara efektif untuk bekerja. Pasalnya, setelah itu, dengan sisa waktu sampai pelantikan presiden-wapres baru pada November 2024, Presiden Jokowi berhadapan dengan tahun politik yang menyita perhatian dan waktu. Apalagi, sebagian anggota kabinetnya dan pejabat publik berasal dari parpol.

"Karena itu, dalam waktu sempit yang tersisa, Presiden Jokowi harus memperbanyak warisan positif (positive legacy), bukan memperbanyak warisan negatif (negative legacy), memperbaiki negative legacy menjadi positive legacy," ujarnya.

Dalam pandangan Azyumardi, ada sederet tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Memulihkan kembali demokrasi, memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemberantasan korupsi, memperbaiki penegakan hukum, merevitalisasi kebebasan berekspresi dan berserikat, serta membangun infrastruktur sosial-budaya dan politik.

"Jika ini bisa dilakukan Presiden Jokowi, insyaallah legacy-nya bakal dikenang dalam sejarah," ucapnya.

Setidaknya ada dua tindakan yang perlu dilakukan Presiden Jokowi untuk menyelaraskan kabinet, khususnya para menteri, agar tetap fokus bekerja dalam satu irama untuk kepentingan rakyat pada 2022.

Pertama, Jokowi harus mengambil kebijakan memberi cuti kepada menteri-menteri yang terlibat langsung dalam eskalasi politik menjelang Pemilu 2024. Kedua, Presiden bisa me-reshuffle menteri-menteri tersebut dan menggantinya dengan figur-figur yang tidak terlibat langsung dalam intensitas politik menuju Pemilu 2024.



Azyumardi berpandangan, kekuatan utama pemerintahan sekarang adalah stabilitas politik karena adanya koalisi besar sekaligus ”oligarki politik” tidak tertandingi. Di sisi lain, masyarakat umumnya tidak terlalu peduli dengan politik atau apa pun yang dilakukan pemerintah.

"Tak kurang pentingnya, masyarakat sipil dan perguruan tinggi yang semestinya kritis juga tidak lagi mampu bersikap kritis karena telah mengalami marginalisasi dan kooptasi sehingga tidak lagi 'mengganggu' atau 'merepotkan' pemerintah," bebernya.

Menurut Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan RI ini, kekurangan lain Presiden Jokowi dan pemerintahannya adalah masih terlalu sering membuat kegaduhan seperti proses legislasi yang tidak sesuai undang-undang.

Berikutnya, Presiden Jokowi dan pemerintahannya masih terus melakukan kebijakan politik yang merugikan demokrasi. Selain itu, masih ada menteri dan pejabat yang membuat kegaduhan seperti pemberhentian pegawai lembaga Eijkman dan BPPT karena peleburan ke dalam BRIN.

"Presiden Jokowi dan pemerintahannya harus lebih sungguh-sungguh berjuang untuk kepentingan negara-bangsa dengan seluruh anak negeri. Bukan bergerak lebih banyak untuk kepentingan kelompok oligarki politik dan oligarki ekonomi," pinta Azyumardi.

Konsistensi Atasi Pandemi Jadi Kunci
Dalam pandangan Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Panut Mulyono, kinerja pemerintah sudah cukup maksimal jika dilihat dari beberapa pencapaian yang telah dilakukan pada 2021. Tetapi, banyak juga ruang yang bisa dioptimalkan tahun ini. Seperti mempercepat laju pembangunan dengan tetap mengendalikan penurunan pandemi Covid-19.

"Konsistensi penurunan pandemi Covid-19 menjadi kunci percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Lalu, percepatan pelaksanaan proyek pemerintah akan menggeliatkan perekonomian masyarakat," ungkapnya.

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini berharap pemerintah mengambil berbagai langkah yang berbeda dengan apa yang diambil selama ini. Terutama dari sisi kebijakan ekonomi perlu lebih diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur di tengah terkurasnya anggaran untuk penanangan Covid-19. Walaupun dalam satu tahun terakhir ada kecenderungan mulai membaik, bisa lebih dioptimalkan kembali di tahun ini.

Panut juga menilai indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan. Saat ini Indonesia berada di urutan 102 dari 134 negara dalam persepi demokrasi dan dalam persepsi korupsi. Untuk itu, kondisi ini perlu mendapat perhatian besar, khususnya dari pemerintah.

Meskipun masih banyak ”pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan oleh pemerintah, senada dengan Azyumardi, Panut melihat dukungan masyarakat yang cukup kuat menjadi salah satu kekuatan pemerintah untuk tetap bekerja dengan stabil. Salah satunya penanganan pandemi Covid-19 yang dinilai berhasil menumbuhkan optimisme di masyarakat.

Dukungan dari masyarakat ini bisa dilihat dari hasil survei yang dirilis pada pertengahan Juni tahun lalu, bahwa 75,6% masyarakat puas dengan kinerja pemerintah sekarang. Selain itu, hasil survei indikator politik Indonesia yang dirilis April 2021 juga mengungkap tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah ada di angka 64%.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengakui kinerja pemerintah sudah sangat baik dalam menangani pandemi Covid-19. Dalam bidang perekonomian negara, pemerintah pun telah mampu menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro sebagai soko guru ekonomi Indonesia. "Dengan demikian, pada masa sulit perekonomian rakyat mampu bertahan dari kehancuran," ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini menjelaskan, agar nasib masyarakat tidak terabaikan, NU pun telah memiliki agenda nasional yang cukup efektif dalam menjalankan peran untuk partisipasi masyarakat. Termasuk dalam membantu menyukseskan apa yang telah diagendakan pemerintah. NU mempunyai tanggung jawab yang sama untuk merawat, menjaga, dan membangun bangsa.

"Antara Nahdlatul Ulama dan pemerintah ini harus terus-menerus dalam kerja sama yang erat untuk melaksanakan setiap tanggung jawab," tuturnya.

Soal potensi radikalisme yang cukup besar ke depan, dia mengajak semua pihak bisa menggeser perhatian kepada titik yang lebih akurat tentang apa yang menjadi masalah tersebut. Menurut dia, selama ini masyarakat menganggap radikal sebagai teologi, tetapi sebenarnya radikal adalah pilihan politik. "Maka yang harus didiskusikan adalah pilihan politik dengan mempertimbangkan konsekuensinya. Dan kita pun harus mengampanyekan serta berbicara dengan semua stakeholder politik untuk tidak menggunakan politik radikal," katanya.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti berpendapat, memasuki 2022 pemerintahan Presiden Jokowi menghadapi tantangan sangat serius terkait pencapaian janji kampanye. Kondisi ekonomi masih jauh di bawah target. Sebagian faktornya, Mu'ti mengakui, memang akibat pandemi Covid-19. "Periode kedua yang ditargetkan pada sumber daya manusia juga belum terlihat. Berbagai kebijakan pendidikan oleh Mendikbud Ristek belum menyentuh masalah yang substantif. Sampai Januari 2022 publik masih lebih banyak mendengar slogan dan janji yang masih jauh dari kenyataan," keluhnya.

Mu’ti berpandangan, banyak menteri saat ini lebih concern pada konstituen partai politik. Untuk itu, mendekati 2024 Presiden Jokowi harus menegaskan komitmen ke para menteri. Musababnya, sekarang sudah ada beberapa menteri yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi menyiapkan diri sebagai calon presiden.

Mu'ti juga mengakui kekuatan yang dimiliki pemerintah saat ini adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi. Ini modal politik yang penting. Secara umum pun kondisi politik kondusif. Pemerintah bisa memaksimalkan dukungan dan kepercayaan publik untuk meningkatkan kinerja. Dalam konteks ini, pemerintah perlu lebih banyak bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk ormas keagamaan.

Di sisi lain, Mu’ti berpandangan, pemerintah saat ini memiliki kekurangan pada aspek komunikasi. Ada kesan bahwa pemerintah kurang membangun komunikasi dengan ormas Islam secara luas. Walaupun, banyak kebijakan pemerintah yang berpihak kepada umat Islam.

Lebih dari itu, masyarakat pun berperan aktif agar nasib masyarakat tidak terabaikan pada 2022 ini. Mu’ti menyarankan, masyarakat perlu lebih partisipatif dalam berbagai hal. Masyarakat pun perlu menjaga dan menjalankan sikap kritis kepada pemerintah. Bagi Mu'ti, sikap kritis masyarakat juga penting agar terbangun checks and balances.

Soal masih banyaknya tantangan bangsa ini juga diakui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto. Dia menyatakan, para menteri sebagai pembantu presiden dituntut untuk terus bekerja keras dan mampu menerjemahkan semua kebijakan. "Selama masa pandemi para menteri justru harus bekerja lebih keras lagi, mengingat pandemi menimbulkan kondisi krisis multidimensi dan harus mampu menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan aspek ekonomi," ujar Airlangga.

Menteri Perlu Fokus
Airlangga yang juga ketua umum DPP Partai Golkar itu menjelaskan, memasuki 2022 para menteri harus tetap fokus bekerja menggulirkan program-program sesuai arahan presiden, dengan irama yang sama dan terus dikontrol bersama agar tetap mengedepankan kepentingan rakyat. “Tahun 2022 ini merupakan golden moment bagi Indonesia, untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Airlangga tak mengelak bahwa masih ada tantangan terkait Covid-19 dan variannya, namun kondisinya dapat dimitigasi dengan baik oleh pemerintah. Untuk 2022 modal utama pemerintah adalah keberhasilan dalam melakukan pengendalian pandemi dan capaian program vaksinasi. Keberhasilan ini mampu membangun optimisme dan keyakinan masyarakat untuk memulai mobilitas dan aktivitas ekonominya.

"Sehingga akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kita untuk mencapai target di kisaran 5,2% secara tahunan," paparnya.

Pada 2022 Indonesia memiliki beberapa bekal fundamental ekonomi yang cukup kokoh sebagai kekuatan pemerintah saat ini. Namun, pemerintahan saat ini masih dihadapkan pada tantangan dengan ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini lantas menjelaskan, program prioritas 2022 tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah 2022 yang fokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan tujuh sasaran prioritas nasional.

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel menilai keberhasilan membangkitkan perekonomian pada 2021 harus menjadi modal bagi pemerintah. Pada 2021, membaiknya ekonomi nasional bisa dilihat pada angka pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada angka 3,5-4%. Ini lebih baik dibanding 2020 yang minus 2,01%. Penyaluran kredit tumbuh 4,8%, jauh lebih baik dibandingkan 2020 yang minus 2,41%. Kinerja pasar modal juga bagus karena indeks harga saham gabungan naik 10,85 ke posisi 6.581 sehingga termasuk yang terbaik di kawasan Asia.

Di sisi lain Rachmat berpandangan, perlu dicatat bahwa sektor usaha mikro paling terpukul pada 2021. Hal itu bisa dilihat pada penyaluran kredit yang turun di saat di segmen usaha besar, kecil, dan menengah (UMKM) justru naik. Walau angka inflasi secara total cukup baik, sumbangan inflasi di sektor makanan dan minuman yang merupakan konsumsi masyarakat kecil justru yang mengkhawatirkan. Harga-harga barang kebutuhan sehari-hari justru melonjak. "Jadi, ada PR besar pada 2022 ini untuk memberikan perhatian dan perlindungan khusus untuk masyarakat kecil kita," desaknya.

Rachmat menekankan, ada sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah pada 2022. Pertama, berikan perhatian dan pemihakan khusus kepada sektor ekonomi mikro yang justru paling menderita terkena dampak pandemi dan paling tertinggal dalam upaya pemulihannya. Kedua, pengendalian impor dan pemihakan terhadap produk dalam negeri. Impor produk-produk pertanian harus memperhatikan suara petani. Demikian pula impor produk-produk yang diproduksi oleh UMKM seperti pakaian jadi, apalagi mengimpor pakaian bekas dan batik dari China dia nilai sangat tak bermoral.

Dia berharap para menteri anggota kabinet harus bisa menjawab dengan tepat dan sungguh-sungguh bagaimana para menteri menyelaraskan diri agar tetap fokus bekerja dalam satu irama untuk kepentingan rakyat di 2022. Menurut Rachmat, publik tentu percaya Presiden memahami sangat baik masalah ini. Namun, harus dicatat, Presiden sudah kehilangan waktu sejak pandemi Covid-2019 pada Maret 2020. "Dan, waktu itu singkat sekali. Karena pada awal 2024 sudah sibuk pemilu legislatif. Pada akhir 2023 suhu politik meningkat. Jadi, para menteri harus benar-benar fokus, bekerja sungguh-sungguh, dan waktunya bisa 24 jam penuh untuk mengerjakan tugas pokok dan fungsinya. Gas pol, istilah milenialnya," harapnya.