Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Vaksin Halal Dinilai Perlu Jadi Perhatian Pemerintah
loading...
Permintaan penggunaan vaksin berlabel halal dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah. Foto/Dok.SINDOnews/Yorri Farli
A
A
A
JAKARTA - Permintaan penggunaan vaksin berlabel halal dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah. Permintaan tersebut dianggap wajar, apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.
"Permintaan penggunaan vaksin halal oleh umat Islam, itu hendaknya tidak dinarasikan, tidak dimaknai seakan-akan memaksakan kehendak atau egoistik agama. Karena ini sudah menyangkut akidah dan itu perlu dihormati. Permintaan umat Islam itu harus menjadi perhatian pemerintah," kata Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan, Jumat (7/1/2022).
Hal tersebut dikatakannya sejalan dengan aksi damai di Kantor Kementerian Kesehatan baru-baru ini yang meminta pemerintah memprioritaskan penggunaan vaksin halal. "Kan memang dalam konteks ini, saat ini bukan dalam kondisi darurat vaksin. Tentu tidak berlebihan jika ada permintaan bahwasanya vaksin yang akan disuntikkan ke umat Islam itu vaksin yang halal," kata pria yang akrab disapa Kang Tamil ini.
Ketua Forum White Politic Syndicate ini mengatakan, proses sertifikasi halal yang dilakukan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah dilakukan. Adapun hasilnya juga telah disampaikan ke masyarakat bahwa saat ini ada dua vaksin yang benar-benar suci dan halal, yaitu Sinovax dan Zifivax.
Mengenai pentingnya vaksin halal selanjutnya dipertegas dengan adanya dukungan dari KH Said Aqil Siraj beberapa hari sebelum Muktamar PBNU digelar di Lampung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga secara lugas menginginkan agar kebutuhan terhadap vaksin berlabel halal menjadi prioritas.
"Vaksin halal sudah dilabeli MUI, kurang apalagi? Sekarang ini seolah-olah keberadaan BPOM itu lebih tinggi dari Presiden. Presiden kan jelas-jelas sudah memberikan lampu hijau, dari Vaksin Nusantara, Vaksin Merah Putih, sampai prioritas penggunaan vaksin halal," tuturnya.
Dia menuturkan, langkah-langkah yang diperankan BPOM memberikan gambaran ke publik bahwa penanganan Covid-19 oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik. Sebab satu instansi dengan instansi lain tidak sinergi atau tidak satu suara.
"Permintaan penggunaan vaksin halal oleh umat Islam, itu hendaknya tidak dinarasikan, tidak dimaknai seakan-akan memaksakan kehendak atau egoistik agama. Karena ini sudah menyangkut akidah dan itu perlu dihormati. Permintaan umat Islam itu harus menjadi perhatian pemerintah," kata Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan, Jumat (7/1/2022).
Hal tersebut dikatakannya sejalan dengan aksi damai di Kantor Kementerian Kesehatan baru-baru ini yang meminta pemerintah memprioritaskan penggunaan vaksin halal. "Kan memang dalam konteks ini, saat ini bukan dalam kondisi darurat vaksin. Tentu tidak berlebihan jika ada permintaan bahwasanya vaksin yang akan disuntikkan ke umat Islam itu vaksin yang halal," kata pria yang akrab disapa Kang Tamil ini.
Ketua Forum White Politic Syndicate ini mengatakan, proses sertifikasi halal yang dilakukan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah dilakukan. Adapun hasilnya juga telah disampaikan ke masyarakat bahwa saat ini ada dua vaksin yang benar-benar suci dan halal, yaitu Sinovax dan Zifivax.
Mengenai pentingnya vaksin halal selanjutnya dipertegas dengan adanya dukungan dari KH Said Aqil Siraj beberapa hari sebelum Muktamar PBNU digelar di Lampung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga secara lugas menginginkan agar kebutuhan terhadap vaksin berlabel halal menjadi prioritas.
"Vaksin halal sudah dilabeli MUI, kurang apalagi? Sekarang ini seolah-olah keberadaan BPOM itu lebih tinggi dari Presiden. Presiden kan jelas-jelas sudah memberikan lampu hijau, dari Vaksin Nusantara, Vaksin Merah Putih, sampai prioritas penggunaan vaksin halal," tuturnya.
Dia menuturkan, langkah-langkah yang diperankan BPOM memberikan gambaran ke publik bahwa penanganan Covid-19 oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik. Sebab satu instansi dengan instansi lain tidak sinergi atau tidak satu suara.
Explore More