Vaksin Halal Dinilai Perlu Jadi Perhatian Pemerintah
Jum'at, 07 Januari 2022 - 14:32 WIB
loading...
Permintaan penggunaan vaksin berlabel halal dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah. Foto/Dok.SINDOnews/Yorri Farli
A
A
A
JAKARTA - Permintaan penggunaan vaksin berlabel halal dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah. Permintaan tersebut dianggap wajar, apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.
"Permintaan penggunaan vaksin halal oleh umat Islam, itu hendaknya tidak dinarasikan, tidak dimaknai seakan-akan memaksakan kehendak atau egoistik agama. Karena ini sudah menyangkut akidah dan itu perlu dihormati. Permintaan umat Islam itu harus menjadi perhatian pemerintah," kata Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan, Jumat (7/1/2022).
Hal tersebut dikatakannya sejalan dengan aksi damai di Kantor Kementerian Kesehatan baru-baru ini yang meminta pemerintah memprioritaskan penggunaan vaksin halal. "Kan memang dalam konteks ini, saat ini bukan dalam kondisi darurat vaksin. Tentu tidak berlebihan jika ada permintaan bahwasanya vaksin yang akan disuntikkan ke umat Islam itu vaksin yang halal," kata pria yang akrab disapa Kang Tamil ini.
Baca juga: DPR Rekomendasikan Kemenkes Gunakan Vaksin Halal
Ketua Forum White Politic Syndicate ini mengatakan, proses sertifikasi halal yang dilakukan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah dilakukan. Adapun hasilnya juga telah disampaikan ke masyarakat bahwa saat ini ada dua vaksin yang benar-benar suci dan halal, yaitu Sinovax dan Zifivax.
Mengenai pentingnya vaksin halal selanjutnya dipertegas dengan adanya dukungan dari KH Said Aqil Siraj beberapa hari sebelum Muktamar PBNU digelar di Lampung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga secara lugas menginginkan agar kebutuhan terhadap vaksin berlabel halal menjadi prioritas.
"Vaksin halal sudah dilabeli MUI, kurang apalagi? Sekarang ini seolah-olah keberadaan BPOM itu lebih tinggi dari Presiden. Presiden kan jelas-jelas sudah memberikan lampu hijau, dari Vaksin Nusantara, Vaksin Merah Putih, sampai prioritas penggunaan vaksin halal," tuturnya.
Baca: Desak Penggunaan Vaksin Halal, FUMI Gelar Aksi Damai di Kemenkes
Dia menuturkan, langkah-langkah yang diperankan BPOM memberikan gambaran ke publik bahwa penanganan Covid-19 oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik. Sebab satu instansi dengan instansi lain tidak sinergi atau tidak satu suara.
Sehingga, kebijakan tumpang-tindih satu sama lain yang terjadi. Maka itu, untuk mereduksi hal tersebut, dia mendorong agar masing-masing instansi tidak mengedepankan egonya dengan duduk bersama dan mengedepankan kepentingan bangsa.
"Duduklah bersama. Duduk dalam satu tim, dalam satu wadah. BPOM libatkan MUI dan bila perlu ajak majelis tinggi seluruh agama. Karena keberadaan majelis tinggi agama ini bisa lebih meyakinkan umat dalam hal penggunaan vaksin," imbuhnya.
Menurut dia, pemerintah yang kesulitan meyakinkan sebagian masyarakat agar mengikuti vaksin tentu akan sangat terbantu. “Karena apa? Karena mereka mempunyai kemampuan untuk meyakinkan umat. Kalau ini bisa sinergi, saya yakin tidak ada lagi penolakan vaksin," ucapnya.
Kendati demikian, dia menilai ada nuansa kesejukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait penanganan pandemi Covid-19 karena semua pihak dilibatkan. Diketahui, pemerintah akan mulai melaksanakan vaksin booster atau dosis ketiga pada pekan ini. BPOM sedangkan memproses registrasi 5 merek vaksin Covid-19 untuk booster, Pfizer, AstraZeneca, Coronavac/ Vaksin PT Bio Farma, Zifivax, dan Sinopharm.
"Permintaan penggunaan vaksin halal oleh umat Islam, itu hendaknya tidak dinarasikan, tidak dimaknai seakan-akan memaksakan kehendak atau egoistik agama. Karena ini sudah menyangkut akidah dan itu perlu dihormati. Permintaan umat Islam itu harus menjadi perhatian pemerintah," kata Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan, Jumat (7/1/2022).
Hal tersebut dikatakannya sejalan dengan aksi damai di Kantor Kementerian Kesehatan baru-baru ini yang meminta pemerintah memprioritaskan penggunaan vaksin halal. "Kan memang dalam konteks ini, saat ini bukan dalam kondisi darurat vaksin. Tentu tidak berlebihan jika ada permintaan bahwasanya vaksin yang akan disuntikkan ke umat Islam itu vaksin yang halal," kata pria yang akrab disapa Kang Tamil ini.
Baca juga: DPR Rekomendasikan Kemenkes Gunakan Vaksin Halal
Ketua Forum White Politic Syndicate ini mengatakan, proses sertifikasi halal yang dilakukan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah dilakukan. Adapun hasilnya juga telah disampaikan ke masyarakat bahwa saat ini ada dua vaksin yang benar-benar suci dan halal, yaitu Sinovax dan Zifivax.
Mengenai pentingnya vaksin halal selanjutnya dipertegas dengan adanya dukungan dari KH Said Aqil Siraj beberapa hari sebelum Muktamar PBNU digelar di Lampung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga secara lugas menginginkan agar kebutuhan terhadap vaksin berlabel halal menjadi prioritas.
"Vaksin halal sudah dilabeli MUI, kurang apalagi? Sekarang ini seolah-olah keberadaan BPOM itu lebih tinggi dari Presiden. Presiden kan jelas-jelas sudah memberikan lampu hijau, dari Vaksin Nusantara, Vaksin Merah Putih, sampai prioritas penggunaan vaksin halal," tuturnya.
Baca: Desak Penggunaan Vaksin Halal, FUMI Gelar Aksi Damai di Kemenkes
Dia menuturkan, langkah-langkah yang diperankan BPOM memberikan gambaran ke publik bahwa penanganan Covid-19 oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik. Sebab satu instansi dengan instansi lain tidak sinergi atau tidak satu suara.
Sehingga, kebijakan tumpang-tindih satu sama lain yang terjadi. Maka itu, untuk mereduksi hal tersebut, dia mendorong agar masing-masing instansi tidak mengedepankan egonya dengan duduk bersama dan mengedepankan kepentingan bangsa.
"Duduklah bersama. Duduk dalam satu tim, dalam satu wadah. BPOM libatkan MUI dan bila perlu ajak majelis tinggi seluruh agama. Karena keberadaan majelis tinggi agama ini bisa lebih meyakinkan umat dalam hal penggunaan vaksin," imbuhnya.
Menurut dia, pemerintah yang kesulitan meyakinkan sebagian masyarakat agar mengikuti vaksin tentu akan sangat terbantu. “Karena apa? Karena mereka mempunyai kemampuan untuk meyakinkan umat. Kalau ini bisa sinergi, saya yakin tidak ada lagi penolakan vaksin," ucapnya.
Kendati demikian, dia menilai ada nuansa kesejukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait penanganan pandemi Covid-19 karena semua pihak dilibatkan. Diketahui, pemerintah akan mulai melaksanakan vaksin booster atau dosis ketiga pada pekan ini. BPOM sedangkan memproses registrasi 5 merek vaksin Covid-19 untuk booster, Pfizer, AstraZeneca, Coronavac/ Vaksin PT Bio Farma, Zifivax, dan Sinopharm.
(rca)
Lihat Juga :
