Profil Sri Sultan HB X, Peristiwa 1998, dan Deklarasi Ciganjur
loading...
A
A
A
2. Mengembalikan kedaulatan rakyat dan memberdayakan lembaga-lembaga perwakilan sebagai penjelmaan aspirasi rakyat yang mementingkan kepentingan rakyat bukan kepentingan penguasa.
3. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebagai azas perjuangan di dalam proses pembangunan bangsa ke arah masyarakat yang adil dan sejahtera, melalui cara-cara yang demokratis. Dalam rangka itu, haruslah dilakukan desentralisasi pemerintahan, sesuai dengan kemampuan daerah, dan ditetapkan penimbangan keuangan yang adil, antara pemerintah pusat dan daerah.
4. Agar dalam pelaksanaan reformasi diletakkan dalam perspektif kepentingan generasi baru Indonesia dalam menghadapi tantangan bangsa di masa yang akan datang.
5. Segera dilaksanakannya Pemilu yang jujur dan adil yang dilaksanakan oleh pelaksana independen, di mana panitia pemilu terdiri atas peserta pemilu, dan diawasi oleh tim independen.
Pemilu merupakan jalan demokratis untuk untuk mengakhiri pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Presiden BJ Habibie, sekaligus menjadi cara untuk menetapkan pemerintahan yang baru secara legitimate. Selambat-lambatnya dalam tiga bulan setelah Pemilu pada bulan Mei 1999 berlangsung, pemerintahan baru itu harus sudah terbentuk melalui SU MPR.
6. Penghapusan dwifungsi ABRI secara bertahap, paling lama 6 (enam) tahun, dari tanggal pernyataan ini dibacakan dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.
7. Dilakukan usaha yang sungguh-sungguh dan tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk menghapus dan mengusut pelaku KKN, diawali dengan pengusutan harta kekayaan Soeharto, dan para kroninya sesuai prosedur hukum yang berlaku.
8. Mendesak seluruh Pengamanan (PAM) Swakarsa Sidang Istimewa MPR 1998 untuk segera membubarkan diri saat ini juga, dan kembali ke rumah masing-masing agar tidak memperkeruh keadaan.
Namun kembali lagi, Sri Sultan HB X menegaskan tekadnya untuk terus berkiprah di kancah nasional. Ia akan terus menyumbangkan pemikiran dan tenaganya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.
3. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebagai azas perjuangan di dalam proses pembangunan bangsa ke arah masyarakat yang adil dan sejahtera, melalui cara-cara yang demokratis. Dalam rangka itu, haruslah dilakukan desentralisasi pemerintahan, sesuai dengan kemampuan daerah, dan ditetapkan penimbangan keuangan yang adil, antara pemerintah pusat dan daerah.
4. Agar dalam pelaksanaan reformasi diletakkan dalam perspektif kepentingan generasi baru Indonesia dalam menghadapi tantangan bangsa di masa yang akan datang.
5. Segera dilaksanakannya Pemilu yang jujur dan adil yang dilaksanakan oleh pelaksana independen, di mana panitia pemilu terdiri atas peserta pemilu, dan diawasi oleh tim independen.
Pemilu merupakan jalan demokratis untuk untuk mengakhiri pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Presiden BJ Habibie, sekaligus menjadi cara untuk menetapkan pemerintahan yang baru secara legitimate. Selambat-lambatnya dalam tiga bulan setelah Pemilu pada bulan Mei 1999 berlangsung, pemerintahan baru itu harus sudah terbentuk melalui SU MPR.
6. Penghapusan dwifungsi ABRI secara bertahap, paling lama 6 (enam) tahun, dari tanggal pernyataan ini dibacakan dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.
7. Dilakukan usaha yang sungguh-sungguh dan tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk menghapus dan mengusut pelaku KKN, diawali dengan pengusutan harta kekayaan Soeharto, dan para kroninya sesuai prosedur hukum yang berlaku.
8. Mendesak seluruh Pengamanan (PAM) Swakarsa Sidang Istimewa MPR 1998 untuk segera membubarkan diri saat ini juga, dan kembali ke rumah masing-masing agar tidak memperkeruh keadaan.
Namun kembali lagi, Sri Sultan HB X menegaskan tekadnya untuk terus berkiprah di kancah nasional. Ia akan terus menyumbangkan pemikiran dan tenaganya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.
(maf)
Lihat Juga :
