Koalisi Masyarakat Sipil Ingatkan Masih Ada Warga Belum Tersentuh Vaksin

Petani dan nelayan sebagai bagian dari kelompok rentan bukan tanpa masalah. Mereka didera konflik terkait sumber daya alam. Menurut Edo Rakhman, Deputi Eksternal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), beban para petani, masyarakat adat, dan warga pesisir semakin berat karena mereka juga mesti menanggung akibat dari krisis iklim. "Untuk itu, mereka harus menjadi prioritas sasaran vaksinasi," katanya.

Satu tantangan yang banyak ditemui pada kelompok rentan, bukan saja masyarakat adat, adalah berseraknya hoaks. Dampak ikutannya parah. Sebab, peredaran informasi palsu menurunkan minat kelompok rentan untuk menerima vaksin menyusul lemahnya akses mereka terhadap informasi.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 27 Desember 2021, dosis I vaksin COVID-19 telah disuntikkan kepada 157,24 juta orang dari target vaksinasi 208,26 juta orang. Angka tersebut setara 75,5%. Artinya, masih ada 51 juta orang bahkan belum mendapatkan vaksin dosis I.

Di sisi lain, terdapat warga yang malah telah menerima booster dengan melakukan akal-akalan. Menurut laporan per Jumat (24/12/2021), beberapa dari penerima mengubah data pekerjaan menjadi tenaga kesehatan. Bahkan ada pula di antara mereka yang ditawari oleh kepala daerah atau makelar. Namun, booster dimaksud tak tercatat dalam aplikasi PeduliLindungi.

Itu termasuk pelanggaran. Sebab, menurut Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/I/1919/2021, vaksin dosis III hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dengan sejumlah alasan tersebut, Koalisi berharap pemerintah dapat memprioritaskan pemberian vaksin dosis I bagi masyarakat adat dan kelompok rentan ketimbang menyuntikkan booster kepada masyarakat umum.

Koalisi menghendaki pemerintah, terutama di daerah—untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi demi mempermudah vaksinasi bagi masyarakat adat dan untuk komunitas di wilayah terpencil. Perlu dipastikan juga bahwa kelompok rentan yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tak menemui hambatan administratif agar mendapatkan vaksin.

Selain itu, Koalisi juga meminta supaya pemerintah memperbarui data tentang penyandang disabilitas agar hak mereka atas vaksin terpenuhi dan aksesnya terhadap vaksin menjadi lebih luas. Penyelenggaraan vaksin juga perlu mempertimbangkan fasilitas pendukung agar kalangan disabilitas dapat mengakses lokasi vaksin. Satu hal utama yang perlu juga dilakukan pemerintah adalah menggalakkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya vaksinasi agar masyarakat bersih dari hoaks, mendapatkan informasi yang benar, dan minat vaksinasinya tumbuh.