Koalisi Masyarakat Sipil Ingatkan Masih Ada Warga Belum Tersentuh Vaksin
loading...
Masyarakat suku Baduy mengikuti vaksinasi Covid-19. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah berupaya mempercepat pemberian vaksinasi booster kepada masyarakat umum. Namun pemerintah diingatkan untuk tidak melupakan hak warga negara yang sama sekali belum tersentuh program vaksinasi , terutama sejak dosis I.
Hamid Abidin, pengurus Filantropi Indonesia, salah satu organisasi anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, mengatakan, keberadaan kelompok rentan di beberapa daerah, lebih-lebih di luar Jawa, mesti disadari di tengah upaya pemerintah menggencarkan booster. Pasalnya, akses vaksinasi bagi masyarakat adat, warga pelosok, penyandang disabilitas, atau kelompok rentan lain tak semudah warga umum yang tinggal di dekat pusat kota.
"Kami sudah berupaya membantu pemerintah untuk memfasilitasi vaksinasi. Ternyata banyak yang belum divaksin," ujarnya, Selasa (28/12/2021).
Baca juga: Airlangga: Vaksinasi Anak Bagus untuk Memulai Sekolah Tatap Muka
Selama program vaksinasi berlangsung, Koalisi telah ikut menyuntikkan vaksin bagi masyarakat adat dan kelompok rentan. Hingga hari ini, lebih dari 141.255 dosis telah diberikan kepada masyarakat adat, warga daerah terpencil, penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, petani, nelayan, buruh, dan transgender.
Cakupan bantuan Koalisi pun luas. Sepanjang Agustus–Desember, Koalisi telah menyokong pemberian vaksin dosis I dan II setidaknya di 24 provinsi. Daerah itu meliputi Sumatera (Aceh, Riau, Palembang, Jambi, Lampung, Bengkulu), Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah), Jawa (Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur) Bali, NTB, NTT, Sulawesi (Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara), Maluku Utara, dan Papua Barat.
Menurut Hamid, perkara lokasi dan status sebaiknya tidak menjadi penghalang bagi pemerataan program. Jangan sampai ada warga menerima booster, tapi banyak warga lain sama sekali tidak beroleh vaksin hanya karena tinggal di wilayah terpencil atau sulit mengakses vaksin. "Jadi, pemerintah yang memiliki sumber daya perlu memberi perhatian dan mendukung vaksinasi kelompok rentan," katanya.
Baca juga: Target 70 %, Vaksinasi Massal Kian Masif Jelang Akhir Tahun di Hulu Sungai Utara
Tantangan Vaksinasi Kelompok Rentan
Memang, memberikan vaksin pada masyarakat adat dan kelompok rentan tidak mudah. Mereka jelas menghadapi beragam kendala. Mulai dari hoaks, sosialisasi, data, penyelenggaraan, hingga akses ke lokasi vaksinasi.
Annas Radin Syarif sanggup bersaksi ihwal kendala lokasi dan kondisi geografis yang membatasi kalangan masyarakat adat. Menurut ketua Tanggap Darurat Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) itu, lokasi akhirnya juga menyulitkan upaya sosialisasi untuk kalangan tersebut. "Kadang minat mereka untuk divaksin turun, karena lokasi vaksinasi jauh di kota," kata Annas.
Akan hal kalangan disabilitas, problem utamanya pun khas, yakni data. Menurut Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Maulani Rotinsulu, data penyandang disabilitas pada dinas-dinas terkait begitu minim. Bukan HWDI saja yang bersua dengan data tersebut. Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) demikian pula. Ini membuat OHANA harus mengumpulkan informasi sendiri dari komunitas penyandang disabilitas, sebagaimana diakui salah satu pendirinya, Buyung Ridwan Tanjung.
"Di sisi lain, sentra-sentra vaksin terbatas karena tak dilengkapi dengan fasilitas pendukung bagi disabilitas," ujar Maulani.
Hamid Abidin, pengurus Filantropi Indonesia, salah satu organisasi anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, mengatakan, keberadaan kelompok rentan di beberapa daerah, lebih-lebih di luar Jawa, mesti disadari di tengah upaya pemerintah menggencarkan booster. Pasalnya, akses vaksinasi bagi masyarakat adat, warga pelosok, penyandang disabilitas, atau kelompok rentan lain tak semudah warga umum yang tinggal di dekat pusat kota.
"Kami sudah berupaya membantu pemerintah untuk memfasilitasi vaksinasi. Ternyata banyak yang belum divaksin," ujarnya, Selasa (28/12/2021).
Baca juga: Airlangga: Vaksinasi Anak Bagus untuk Memulai Sekolah Tatap Muka
Selama program vaksinasi berlangsung, Koalisi telah ikut menyuntikkan vaksin bagi masyarakat adat dan kelompok rentan. Hingga hari ini, lebih dari 141.255 dosis telah diberikan kepada masyarakat adat, warga daerah terpencil, penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, petani, nelayan, buruh, dan transgender.
Cakupan bantuan Koalisi pun luas. Sepanjang Agustus–Desember, Koalisi telah menyokong pemberian vaksin dosis I dan II setidaknya di 24 provinsi. Daerah itu meliputi Sumatera (Aceh, Riau, Palembang, Jambi, Lampung, Bengkulu), Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah), Jawa (Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur) Bali, NTB, NTT, Sulawesi (Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara), Maluku Utara, dan Papua Barat.
Menurut Hamid, perkara lokasi dan status sebaiknya tidak menjadi penghalang bagi pemerataan program. Jangan sampai ada warga menerima booster, tapi banyak warga lain sama sekali tidak beroleh vaksin hanya karena tinggal di wilayah terpencil atau sulit mengakses vaksin. "Jadi, pemerintah yang memiliki sumber daya perlu memberi perhatian dan mendukung vaksinasi kelompok rentan," katanya.
Baca juga: Target 70 %, Vaksinasi Massal Kian Masif Jelang Akhir Tahun di Hulu Sungai Utara
Tantangan Vaksinasi Kelompok Rentan
Memang, memberikan vaksin pada masyarakat adat dan kelompok rentan tidak mudah. Mereka jelas menghadapi beragam kendala. Mulai dari hoaks, sosialisasi, data, penyelenggaraan, hingga akses ke lokasi vaksinasi.
Annas Radin Syarif sanggup bersaksi ihwal kendala lokasi dan kondisi geografis yang membatasi kalangan masyarakat adat. Menurut ketua Tanggap Darurat Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) itu, lokasi akhirnya juga menyulitkan upaya sosialisasi untuk kalangan tersebut. "Kadang minat mereka untuk divaksin turun, karena lokasi vaksinasi jauh di kota," kata Annas.
Akan hal kalangan disabilitas, problem utamanya pun khas, yakni data. Menurut Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Maulani Rotinsulu, data penyandang disabilitas pada dinas-dinas terkait begitu minim. Bukan HWDI saja yang bersua dengan data tersebut. Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) demikian pula. Ini membuat OHANA harus mengumpulkan informasi sendiri dari komunitas penyandang disabilitas, sebagaimana diakui salah satu pendirinya, Buyung Ridwan Tanjung.
"Di sisi lain, sentra-sentra vaksin terbatas karena tak dilengkapi dengan fasilitas pendukung bagi disabilitas," ujar Maulani.
