Koalisi Masyarakat Sipil Ingatkan Masih Ada Warga Belum Tersentuh Vaksin
Selasa, 28 Desember 2021 - 16:59 WIB
loading...
Masyarakat suku Baduy mengikuti vaksinasi Covid-19. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah berupaya mempercepat pemberian vaksinasi booster kepada masyarakat umum. Namun pemerintah diingatkan untuk tidak melupakan hak warga negara yang sama sekali belum tersentuh program vaksinasi , terutama sejak dosis I.
Hamid Abidin, pengurus Filantropi Indonesia, salah satu organisasi anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, mengatakan, keberadaan kelompok rentan di beberapa daerah, lebih-lebih di luar Jawa, mesti disadari di tengah upaya pemerintah menggencarkan booster. Pasalnya, akses vaksinasi bagi masyarakat adat, warga pelosok, penyandang disabilitas, atau kelompok rentan lain tak semudah warga umum yang tinggal di dekat pusat kota.
"Kami sudah berupaya membantu pemerintah untuk memfasilitasi vaksinasi. Ternyata banyak yang belum divaksin," ujarnya, Selasa (28/12/2021).
Baca juga: Airlangga: Vaksinasi Anak Bagus untuk Memulai Sekolah Tatap Muka
Selama program vaksinasi berlangsung, Koalisi telah ikut menyuntikkan vaksin bagi masyarakat adat dan kelompok rentan. Hingga hari ini, lebih dari 141.255 dosis telah diberikan kepada masyarakat adat, warga daerah terpencil, penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, petani, nelayan, buruh, dan transgender.
Cakupan bantuan Koalisi pun luas. Sepanjang Agustus–Desember, Koalisi telah menyokong pemberian vaksin dosis I dan II setidaknya di 24 provinsi. Daerah itu meliputi Sumatera (Aceh, Riau, Palembang, Jambi, Lampung, Bengkulu), Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah), Jawa (Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur) Bali, NTB, NTT, Sulawesi (Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara), Maluku Utara, dan Papua Barat.
Menurut Hamid, perkara lokasi dan status sebaiknya tidak menjadi penghalang bagi pemerataan program. Jangan sampai ada warga menerima booster, tapi banyak warga lain sama sekali tidak beroleh vaksin hanya karena tinggal di wilayah terpencil atau sulit mengakses vaksin. "Jadi, pemerintah yang memiliki sumber daya perlu memberi perhatian dan mendukung vaksinasi kelompok rentan," katanya.
Hamid Abidin, pengurus Filantropi Indonesia, salah satu organisasi anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, mengatakan, keberadaan kelompok rentan di beberapa daerah, lebih-lebih di luar Jawa, mesti disadari di tengah upaya pemerintah menggencarkan booster. Pasalnya, akses vaksinasi bagi masyarakat adat, warga pelosok, penyandang disabilitas, atau kelompok rentan lain tak semudah warga umum yang tinggal di dekat pusat kota.
"Kami sudah berupaya membantu pemerintah untuk memfasilitasi vaksinasi. Ternyata banyak yang belum divaksin," ujarnya, Selasa (28/12/2021).
Baca juga: Airlangga: Vaksinasi Anak Bagus untuk Memulai Sekolah Tatap Muka
Selama program vaksinasi berlangsung, Koalisi telah ikut menyuntikkan vaksin bagi masyarakat adat dan kelompok rentan. Hingga hari ini, lebih dari 141.255 dosis telah diberikan kepada masyarakat adat, warga daerah terpencil, penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, petani, nelayan, buruh, dan transgender.
Cakupan bantuan Koalisi pun luas. Sepanjang Agustus–Desember, Koalisi telah menyokong pemberian vaksin dosis I dan II setidaknya di 24 provinsi. Daerah itu meliputi Sumatera (Aceh, Riau, Palembang, Jambi, Lampung, Bengkulu), Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah), Jawa (Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur) Bali, NTB, NTT, Sulawesi (Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara), Maluku Utara, dan Papua Barat.
Menurut Hamid, perkara lokasi dan status sebaiknya tidak menjadi penghalang bagi pemerataan program. Jangan sampai ada warga menerima booster, tapi banyak warga lain sama sekali tidak beroleh vaksin hanya karena tinggal di wilayah terpencil atau sulit mengakses vaksin. "Jadi, pemerintah yang memiliki sumber daya perlu memberi perhatian dan mendukung vaksinasi kelompok rentan," katanya.
Lihat Juga :
