Syuting Sinetron di Pengungsian Semeru, DPR: Boikot Saja, Enggak Usah Ditonton
loading...
A
A
A
JAKARTA - Syuting sinetron berjudul Terpaksa Menikahi Tuan Muda di lokasi bencana Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur menuai kritik pedas dari sejumlah pihak. Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto pun angkat bicara.
Yandri meminta agar sinetron tersebut tidak perlu ditayangkan. Jika tetap ditayangkan baiknya tidak perlu ditonton. "Tidak layak dan tidak manusiawi karena lokasi bencana dijadikan tempat syuting dan lain-lainnya. Kita minta itu tidak perlu ditayangkan, karena sudah menyakitkan orang banyak. Kalau ditayangkan diboikot saja, enggak usah ditonton," kata Yandri kepada wartawan, Kamis (23/12/2021).
Mitra kerja Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini juga meminta kepada pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga, yang fokus menangani situasi kebencanaan, harus lebih selektif terkait kegiatan pihak-pihak tertentu di lokasi pengungsian, sehingga tidak mencederai perasaan pengungsi yang tengah kesusahan.
"Jadi ini penting ke depan menjadi pembelajaran yang sangat berharga, jangan diulangi lagi," tegasnya.
Adapun pihak production house (PH) yang mengaku sudah mendapatkan izin dari Bupati Lumajang Thoriqul Haq, dia tak percaya. "Menurut saya, justru yang keliru pihak PH-nya, kenapa syuting di situ, kenapa memilih lokasi itu, itu sudah salah dari awal yang tidak perlu dilakukan," kata Yandri.
Menurut politikus PAN ini, BNPB pun pasti sudah sangat sibuk melakukan banyak hal di tempat pengungsian, jadi kalau sampai kecolongan itu berarti pihak PH yang seperti menyepelekan masalah. Jadi dia meminta PH yang bersangkutan untuk meminta maaf pada warga masyarakat.
"Kan enggak bagus itu. Harusnya kita berempati lah dengan para pengungsi yang dapat musibah. Kalaupun mau tayang, syuting tempat lain, diulang, jangan di situ," pungkas legislator Dapil Banten ini.
Yandri meminta agar sinetron tersebut tidak perlu ditayangkan. Jika tetap ditayangkan baiknya tidak perlu ditonton. "Tidak layak dan tidak manusiawi karena lokasi bencana dijadikan tempat syuting dan lain-lainnya. Kita minta itu tidak perlu ditayangkan, karena sudah menyakitkan orang banyak. Kalau ditayangkan diboikot saja, enggak usah ditonton," kata Yandri kepada wartawan, Kamis (23/12/2021).
Mitra kerja Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini juga meminta kepada pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga, yang fokus menangani situasi kebencanaan, harus lebih selektif terkait kegiatan pihak-pihak tertentu di lokasi pengungsian, sehingga tidak mencederai perasaan pengungsi yang tengah kesusahan.
"Jadi ini penting ke depan menjadi pembelajaran yang sangat berharga, jangan diulangi lagi," tegasnya.
Adapun pihak production house (PH) yang mengaku sudah mendapatkan izin dari Bupati Lumajang Thoriqul Haq, dia tak percaya. "Menurut saya, justru yang keliru pihak PH-nya, kenapa syuting di situ, kenapa memilih lokasi itu, itu sudah salah dari awal yang tidak perlu dilakukan," kata Yandri.
Menurut politikus PAN ini, BNPB pun pasti sudah sangat sibuk melakukan banyak hal di tempat pengungsian, jadi kalau sampai kecolongan itu berarti pihak PH yang seperti menyepelekan masalah. Jadi dia meminta PH yang bersangkutan untuk meminta maaf pada warga masyarakat.
"Kan enggak bagus itu. Harusnya kita berempati lah dengan para pengungsi yang dapat musibah. Kalaupun mau tayang, syuting tempat lain, diulang, jangan di situ," pungkas legislator Dapil Banten ini.
(rca)