5 Pernyataan Politisi Senayan Paling Kontroversial Sepanjang 2021

JAKARTA - Salah satu magnet perhatian masyarakat selama tahun 2021 adalah Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Di sanalah para anggota DPR wakil rakyat melaksanakan tugas pengawasan, menyusun anggaran, hingga membentuk undang-undang.

Akan tetapi, tak jarang para politisi Senayan mengundang kontroversi lewat pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan, baik dalam forum resmi maupun tak resmi. Berikut lima pernyataan paling kontroversial para anggota DPR sepanjang tahun 2021.

1. Tolak Karantina


^{Politikus PAN Guspardi Gaus menolak karantian sepulang dari luar negeri. Foto/dok.SINDOnews}

Pada pertengahan 2021, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus meminta maaf karena datang terlambat pada rapat Pansus Otsus Papua. Alih-alih dimaafkan, Guspardi malah kena semprot para koleganya yang merasa khawatir karena dia baru saja pulang dari luar negeri. Semestinya Guspardi belum bisa mengikuti rapat pansus karena harus melakukan karantina.

Tetapi dia berkeras ikut rapat dan menolak melakukan karantina dan berdalih perlakuan Kemenkes buruk. "Begitulah kecintaan saya terhadap tugas dan tanggung jawab. Sebetulnya saya harus diisolasi dulu di hotel, tapi untung protokoler dan berbagai hal, saya ingin ikut rapat. Harusnya yang dikarantina itu adalah orang-orang yang tinggal di luar negeri," ujar Guspardi dalam Rapat Pansus Otsus Papua DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: 5 Alutsista TNI Terbaru di 2021, Kapal Perang hingga Heli Serbu

2. RS Khusus Anggota DPR


^{Politikus PAN Rosaline Irene Rumaseuw meminta pemerintah menyediakan RS khusus untuk pejabat. Foto/ist}

Tak lama setelah Guspardi Gaus, satu lagi politikus PAN kembali membuat pernyataan kontroversial. Masih berkaitan dengan pandemi Covid-19 dan kebijakan karantina, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Rosaline Irene Rumaseuw meminta disediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat.

Dia berdalih banyak anggota DPR dan para pejabat berikut anggota keluarga mereka yang telah dinyatakan positif kesulitan memperoleh RS untuk isolasi dan perawatan. Bermaksud ingin memperoleh simpati, pernyataan Rosaline sebaliknya menyulit emosi masyarakat yang sedang sangat kesusahan akibat pandemi. Bukan terhadap Rosaline dan PAN, tetapi juga anggota DPR secara keseluruhan.

"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Tangani Karantina, DPR Minta Pemerintah Perbanyak Satgas Covid-19

3. Bubarkan Densus 88


^{Fadli Zon permah meminta Densus 88 dibubarkan karena dunia Islam sudah berubah. Foto/dok.SINDOnews}

Pada awal Oktober, politikus Partai Gerindra Fadli Zon membuat geger karena meminta Densus 88 dibubarkan. Dia menulis cuitan dalam akun Twitter @fadlizon dengan meretweet sebuah berita berjudul 'Densus 88 Klaim Taliban Menginspirasi Teroris Indonesia'.

Fadli memberikan komentar atas berita tersebut. Dia mengatakan aksi terorisme memang harus diberantas. Tetapi, dia meminta terorisme tidak dijadikan komoditas. "Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamifobia. Dunia sudah berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Teroris memang harus diberantas, tapi jangan dijadikan komoditas," tulis Fadli, Rabu (6/10/2021).

Sebulan berselang, Fadli kembali membuat heboh ketika mengunggah twit mengomentari peresmian Sirkuit Mandalika oleh Presiden Jokowi di Lombok. "Luar biasa Pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sudah 3 minggu banjir belum surut," tulis Fadli Zon, 13 November 2021. Gara-gara twit tersebut, Gerindra menyebut Fadli ditegur Prabowo. Fadli Zon sendiri pun sempat puasa medsos dua pekan lebih.

Baca juga: Twitwar Fadli Zon vs Henry Subiakto Kian Panas

4. Aparat Hukum Tak Boleh Di-OTT


^{Arteria Dahlan menyatakan polisi, hakim, dan jaksa tidak boleh di-OTT. Foto/dok.SINDOnews}

Politikus PDIP Arteria Dahlan seperti tak bisa lepas dari kontroversi. Tahun ini, Arteria membuat pernyataan kontroversial bahwa aparat penegak hukum boleh ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT). Dia berasalan bahwa polisi, hakim, hingga jaksa merupakan simbol negara.

"Saya pribadi, saya sangat meyakini yang namanya polisi, hakim, jaksa itu tidak boleh di-OTT," kata Arteria Dahlan dalam sebuah webinar yang digelar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dengan Kejaksaan Agung, Kamis (18/11).

Kontan pernyataan itu menimbulkan pro dan kontra. Budayawan Sudjiwo Tedjo secara satire menyebut bahwa alasan dan logika Arteria juga berlaku untuk seorang pencuri. Bagi dia, maling pun tidak boleh di-OTT. "Maling juga simbol negara. Suatu Wilayah tanpa maling berarti tanpa darkside, tidak utuh, tak sah disebut negara. Maling tak boleh di-OTT," kata Sudjowi Tedjo.

Arteria sendiri bukan kali ini saja membuat pernyataan kontroversial. Pada 2017, dalam rapat komisi III dengan KPK, Arteria memprotes pimpinan lembaga antirasuah itu karena tidak memanggil angota Komisi III dengan Yang Terhormat. Dia juga pernah menuding Emil Salim sebagai profesor sesat.

Baca juga: Arteria Dahlan: Perseteruan dengan Anggiat Jangan Dikaitkan dengan DPR dan PDIP

5. Minta TNI Jadi Ajudan Anggota DPR


^{Politikus Nasdem Brigita Lasut membuat kontroversi dengan meminta ajudan dari unsur TNI. Foto/ist}

Anggota DPR termuda dari Partai Nasdem membuat kontroversi dengan meminta KSAD mengirimkan anggota TNI sebagai ajudannya. Permintaan itu disampaikannya melalui surat resmi dengan dalih telah diatur dalam Permen Nomor 85 Tahun 2014.

Perempuan berparas ayu ini mengaku sudah lama ingin meminta bantuan pengamanan dari TNI karena secara fisik dan mental siap untuk keadaan darurat. Lagi pula, dia juga merasa terlalu sering merepotkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kalau terus meminta bantuan dari kepolisian.

"Terkaitnya banyaknya kasus masyarakat di Sulut yang saya kawal, saya merasa lebih nyaman kali ini meminta bantuan TNI," tulisnya di akun Instagram, dikutip Kamis (2/12/2021). Tetapi permintaan itu pun secara tegas ditolak TNI AD sehingga Brigitta kembali mengirim surat untuk membatalkan permohonannya.