DPR Ungkap Tantangan Besar Kabinet Merah Putih

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR dari Partai Demokrat Marwan Cik Asan mengungkapkan tantangan besar Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia mengungkapkan, sejak dilantik sebagai Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato perdananya di hadapan Anggota MPR.

Dalam pidato perdananya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah konstitusi dengan penuh tanggung jawab, serta menyerukan pentingnya kepemimpinan yang tulus dan berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia. “Atas pidato perdana tersebut optimisme dan harapan besar dari seluruh lapisan masyarakat kepada Presiden Prabowo untuk membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju,” kata Marwan, Rabu (6/11/2024).

Dia menuturkan, berbagai program yang telah ditawarkan pada masa kampanye pilpres yang lalu telah siap untuk ditindak lanjuti. Dia mengatakan, quick win menjadi salah satu program prioritas Prabowo-Gibran yang akan dilaksanakan di 100 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. “Program ini memiliki anggaran melebihi Rp100 triliun dan telah disetujui DPR melalui Undang-Undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025,” ungkapnya.





Dia melanjutkan, berbagai program tersebut di antaranya: program makan siang bergizi gratis dengan alokasi anggaran Rp71 triliun, program bidang kesehatan dengan prioritas untuk pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan TBC, dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas didaerah dengan alokasi anggaran Rp12,2 triliun.

Di bidang pendidikan, anggaran mencapai Rp20 triliun dialokasikan untuk renovasi sekolah dan membangun sekolah unggulan terintegrasi, untuk sektor pangan dialokasikan anggaran mencapai Rp15 triliun untuk membangun lumbung pangan nasional melalui intensifikasi lahan pertanian dan pencetakan sawah baru serta dukungan sarana prasarananya.

“Selain program 100 harinya, pemerintahan Prabowo juga telah merencakan pencapaian target pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen per tahun yang merupakan target yang cukup berat untuk mencapainya ditengah berbagai tantangan baik domestik maupun global,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kondisi fiskal menjadi tantangan utama bagi pemerintahan Prabowo untuk dapat merealisasikan seluruh program yang telah direncanakan. Dia mengatakan, Presiden Prabowo mewarisi situasi fiskal dengan beban utang yang berat, dengan posisi utang per September 2024 telah mencapai Rp8.461,93 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38,49 persen.

“Beban utang akan mulai terasa pada APBN 2025 utang jatuh tempo mencapai Rp800,3 triliun, dengan bunga utang sebesar Rp552,9 triliun. Artinya, sekitar Rp1.353,2 triliun dari APBN 2025 digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang,” ucapnya.