Wapres Sebut Pemekaran Daerah Langkah Percepat Pembangunan di Papua
Rabu, 15 Desember 2021 - 18:13 WIB
loading...
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin memimpin rapat koordinasi terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Dalam rapat tersebut dibahas berkaitan dengan pembangunan di Papua. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Hari ini Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Dalam rapat tersebut dibahas berkaitan dengan pembangunan di Papua .
Maruf mengatakan akan mempercepat pemekaran untuk mempercepat pembangunan di Papua. “Mungkin juga akan dipercepat mengenai pembangunan pemekaran wilayah di Papua. Supaya untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya seusai memimpin rapat, Rabu (15/12/2021). Baca juga: Mendagri Sebut Tahun 2022 RUU Pemekaran Papua Mulai Dibahas
Selain itu hal ini juga sebagai langkah untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Termasuk infrastruktur keamanan dan kelembagaan.
“Termasuk juga dipenuhinya langkah-langkah untuk membangun berbagai infrastruktur termasuk juga infrastruktur keamanan, kelembagaannya di lengkapi sampai bisa terlaksananya upaya-upaya pendekatan teritorial secara lebih sempurna,” tuturnya.
Terkait dengan pemekaran di Papua ada aturan yang berbeda dari daerah-daerah lainnya. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
Dalam hal ini pemekaran di Papua mendapatkan kekhususan yakni tanpa melalui daerah persiapan dan tak harus memenuhi syarat dasar maupun administratif.
Ketentuan ini tercantum pada Pasal 93 PP Nomor 106 Tahun 2021. Berikut ketentuan lengkapnya:
Maruf mengatakan akan mempercepat pemekaran untuk mempercepat pembangunan di Papua. “Mungkin juga akan dipercepat mengenai pembangunan pemekaran wilayah di Papua. Supaya untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya seusai memimpin rapat, Rabu (15/12/2021). Baca juga: Mendagri Sebut Tahun 2022 RUU Pemekaran Papua Mulai Dibahas
Selain itu hal ini juga sebagai langkah untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Termasuk infrastruktur keamanan dan kelembagaan.
“Termasuk juga dipenuhinya langkah-langkah untuk membangun berbagai infrastruktur termasuk juga infrastruktur keamanan, kelembagaannya di lengkapi sampai bisa terlaksananya upaya-upaya pendekatan teritorial secara lebih sempurna,” tuturnya.
Terkait dengan pemekaran di Papua ada aturan yang berbeda dari daerah-daerah lainnya. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
Dalam hal ini pemekaran di Papua mendapatkan kekhususan yakni tanpa melalui daerah persiapan dan tak harus memenuhi syarat dasar maupun administratif.
Ketentuan ini tercantum pada Pasal 93 PP Nomor 106 Tahun 2021. Berikut ketentuan lengkapnya:
Lihat Juga :
