Selain Kesehatan, Pemerintah Harus Prioritaskan Sektor Pangan
Senin, 08 Juni 2020 - 18:53 WIB
loading...
A
A
A
Dengan bekal Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19, pemerintah telah mengalokasikan tambahan belanja sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani pandemi dan krisis yang ditimbulkannya. Namun, kita tidak melihat alokasi anggaran tersebut di bidang pangan.
Kita memang mendengar Pemerintah akan memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi 2,4 juta petani miskin sebesar Rp600 ribu. Itupun, uang tunai yang akan diterima oleh petani hanya Rp300 ribu, karena sisanya akan diberikan dalam bentuk Saprotan (Sarana Produksi Pertanian).
Jika ditotal, rencana BLT untuk petani ini hanya bernilai Rp1,4 triliun. Menurut saya, jumlah tersebut sangat tak memadai, dan juga tidak adil. Bandingkanlah anggaran BLT untuk petani itu dengan anggaran yang dialokasikan untuk 8 industri start up yang terlibat sebagai mitra program Kartu Prakerja, yang nilainya mencapai Rp5,6 triliun. Menurut saya, itu tidak pantas.
Sebagaimana pernah diingatkan oleh ADB (Asia Development Bank), untuk mengatasi krisis pangan dan kelaparan, Indonesia seharusnya mendorong peningkatan investasi dalam bidang ketahanan pangan dan perdesaan. Tujuannya adalah untuk memacu produktivitas, modernisasi sistem pangan, serta meningkatkan efisiensi pasar pangan.
Kita perlu menyadari ketersediaan pangan rakyat Indonesia selama ini disokong oleh 26,125 juta rumah tangga petani (RTP). Sehingga, mereka sangat pantas diprioritaskan dalam pemberian bantuan dan stimulus ekonomi, bukannya industri start up, atau sektor tersier lainnya. Demikianlah suara HKTI terkait ancaman krisis pangan di tengah pandemi.
Kita memang mendengar Pemerintah akan memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi 2,4 juta petani miskin sebesar Rp600 ribu. Itupun, uang tunai yang akan diterima oleh petani hanya Rp300 ribu, karena sisanya akan diberikan dalam bentuk Saprotan (Sarana Produksi Pertanian).
Jika ditotal, rencana BLT untuk petani ini hanya bernilai Rp1,4 triliun. Menurut saya, jumlah tersebut sangat tak memadai, dan juga tidak adil. Bandingkanlah anggaran BLT untuk petani itu dengan anggaran yang dialokasikan untuk 8 industri start up yang terlibat sebagai mitra program Kartu Prakerja, yang nilainya mencapai Rp5,6 triliun. Menurut saya, itu tidak pantas.
Sebagaimana pernah diingatkan oleh ADB (Asia Development Bank), untuk mengatasi krisis pangan dan kelaparan, Indonesia seharusnya mendorong peningkatan investasi dalam bidang ketahanan pangan dan perdesaan. Tujuannya adalah untuk memacu produktivitas, modernisasi sistem pangan, serta meningkatkan efisiensi pasar pangan.
Kita perlu menyadari ketersediaan pangan rakyat Indonesia selama ini disokong oleh 26,125 juta rumah tangga petani (RTP). Sehingga, mereka sangat pantas diprioritaskan dalam pemberian bantuan dan stimulus ekonomi, bukannya industri start up, atau sektor tersier lainnya. Demikianlah suara HKTI terkait ancaman krisis pangan di tengah pandemi.
(dam)
Lihat Juga :
