Bansos Dinilai Tak Tepat Sasaran, Jubir: Ini Jadi Perhatian Serius Presiden
Senin, 08 Juni 2020 - 18:40 WIB
loading...
Jubir Presiden Fadjroel Rachman memastikan masalah penyaluran bansos tak tepat sasaran menjadi perhatian Presiden Jokowi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Berdasarkan Survei Indikator Politik Indonesia sebagian besar masyarakat menilai bantuan sosial (Bansos) tidak tepat sasaran. Dimana presentasenya mencapai 60,3%.
Juru Bicara (Jubir) Presiden Fadjroel Rachman memastikan hal ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Catatan-catatan dari masyarakat terkait kebijakan yang belum ideal menjadi perhatian sangat serius Presiden. Seperti program bantuan sosial yang masih belum terdistribusi secara tepat,” katanya, Senin (8/9/2020). (Baca juga: Mensos Pastikan Tak Ada Perubahan Skema Bansos Sembako Menjadi Tunai)
Dia mengatakan setiap rapat tebatas Presiden Jokowi selalu menekankan agar penyaluran bansos tepat sasaran. Dia juga menyebut bahwa Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial Juliari Batubara selalu turun ke lapangan untuk mengatasi masalah data. “(Termasuk) memberikan fleksibilitas pada RT/RW, desa dan daerah untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Ini juga sebagai bagian perbaikan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” jelasnya. (Baca juga: Polda Jateng Gelontor Bansos Warga Terdampak COVID-19 di Pekalonga)
Salah satu kunci jawaban masalah distribusi bantuan sosial ini adalah penguatan sistem responsif di lingkungan aparatur birokrasi pemeirntah pusat hingga daerah. Dimana sistem tersebut harus efektif dan efisien. “Presiden Joko Widodo terus berupaya melakukan reformasi birokrasi sejak awal periode pemerintahan. Kesuksesan membangun dan menguatkan sistem responsif ini juga dipengaruhi oleh partisipasi publik. Sehingga Presiden Joko Widodo mendorong partisipasi publik untuk reformasi birokrasi yang konstruktif dan berprinsip pada kepentingan umum,” paparnya.
Juru Bicara (Jubir) Presiden Fadjroel Rachman memastikan hal ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Catatan-catatan dari masyarakat terkait kebijakan yang belum ideal menjadi perhatian sangat serius Presiden. Seperti program bantuan sosial yang masih belum terdistribusi secara tepat,” katanya, Senin (8/9/2020). (Baca juga: Mensos Pastikan Tak Ada Perubahan Skema Bansos Sembako Menjadi Tunai)
Dia mengatakan setiap rapat tebatas Presiden Jokowi selalu menekankan agar penyaluran bansos tepat sasaran. Dia juga menyebut bahwa Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial Juliari Batubara selalu turun ke lapangan untuk mengatasi masalah data. “(Termasuk) memberikan fleksibilitas pada RT/RW, desa dan daerah untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Ini juga sebagai bagian perbaikan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” jelasnya. (Baca juga: Polda Jateng Gelontor Bansos Warga Terdampak COVID-19 di Pekalonga)
Salah satu kunci jawaban masalah distribusi bantuan sosial ini adalah penguatan sistem responsif di lingkungan aparatur birokrasi pemeirntah pusat hingga daerah. Dimana sistem tersebut harus efektif dan efisien. “Presiden Joko Widodo terus berupaya melakukan reformasi birokrasi sejak awal periode pemerintahan. Kesuksesan membangun dan menguatkan sistem responsif ini juga dipengaruhi oleh partisipasi publik. Sehingga Presiden Joko Widodo mendorong partisipasi publik untuk reformasi birokrasi yang konstruktif dan berprinsip pada kepentingan umum,” paparnya.
(cip)
Lihat Juga :
