Disrupsi Data Perikanan

Yonvitner
Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University

SALAH satu syarat keberhasilan pembangunan perikanan adalah tersedianya data yang presisi. Data presisi akan menghasilkan skenario aksi yang presisi, kelembagaan presisi, dan kebijakan presisi. Kebijakan pengelolaan perikanan yang dilakukan saat ini tidak boleh lagi berselimut dalam pepatah "best available data", tapi harus move on pada "best precision data". Untuk itu sudah saatnya kita melakukan pembenahan atas seluruh data perikanan, terutama dengan rencana penerapan praktik usaha melalui konsesi. Pembenahan harus dilakukan mulai dari data stok, data daya dukung biomass di daerah produksi, kebutuhan pengawas perikanan, pelabuhan layak landing bagi ikan produk premium. Mekanisme pengumpulan data yang saat ini dilakukan, sudah tidak relevan untuk mengukur manfaat perikanan bagi nelayan, masyarakat dan bangsa secara presisi.

Pembenahan
Pembenahan data perikanan tangkap sudah sangat mendesak dilakukan di tengah rencana investasi melalui konsesi yang diluncurkan. Situasi yang mendasari pentingnya pembenahan dilakukan yalni, pertama, disrupsi tata kelola perikanan pascarevisi Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mengamputasi peran kabupaten menjadi provinsi dalam pengumpulan data di pelabuhan perikanan.

Kedua, basis data stok tangkap yang dipakai untuk perencanaan dan rencana konsesi yang tidak update selama lebih 5 tahun lebih bisa menimbulkan bias besar dalam penyusunan program. Ketiga, prinsip dasar pengumpulan data secara sampling sudah tidak relevan lagi saat ini, seiring tumbuhnya industri 4.0 yang sudah berbasis pencatatan real time.

Disrupsi terjadi karena implementasi UU Nomor 1 Tahun 2014 terkait data bersumber dari pengelolaan aset pelabuhan perikanan, dan sumber daya manusia pengelola pelabuhan. Pemindahan aset pelabuhan dari kabupaten/kota ke provinsi menyisakan persoalan pembiayaan tenaga lapangan. Pembiayaan yang selama ini menjadi tanggungjawab kabupaten/kota, ketika berpindah ke provinsi tidak langsung mendapat dukungan anggaran. Akibatnya, perawatan aset pelabuhan terbengkalai, biaya dan tenaga pengganti pengelola dari provinsi juga tidak berjalan. Sehingga, proses pelelangan dan pencatatan pendaratan terhenti. Walaupun kemudian diantisipasi dengan tenaga penyuluh dan pengumpul data, namun proses pengumpulan berubah menjadi bersifat sampling. Ada yang menerapkan sampling acak pada bulan tertentu, dan ada juga yang sampling tahunan. Akibatnya realisasi dan dinamika tangkapan harian dan bulanan tidak tergambar dengan baik. Proses verifikasi yang juga tidak dilakukan setiap bulan karena alasan biaya makin memperlebar jarak akurasi data. Biaya pengumpulan data yang tidak memadai juga berdampak pada tidak memadainya proses pengumpulan data yang diperoleh. Secara global data dapat diperoleh, tetapi ketika ditelaah lebih dalam, dinamika karena pengaruh musim, perubahan pola penangkapan dan alat tangkap, tidak terjelaskan dengan tepat. Akibatnya interpretasi yang kemudian timbul seolah-olah produk perikanan selalu flat dan sama sepanjang waktu, bahkan cenderung data mengikuti indeks kinerja utama (IKU).