Pandemi Corona, New Normal Tak Bisa Dimaknai sebagai Kebebasan

JAKARTA - Upaya pemerintah pusat dan daerah yang mulai menerapkan wacana kenormalan baru atau New Normal , dikritik oleh Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani.

(Baca juga: Efek Pandemi Covid-19, 17 Persen Masyarakat Terkena PHK)

Adapun hal tersebut ditandai dengan penghentian kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah dan diikuti pencabutan larangan mudik dengan membuka kembali akses keluar masuk ibu kota.

(Baca juga: Update Corona Minggu: Positif 31.186 Orang, 10.498 Sembuh dan 1.851 Meninggal)

Netty mengatakan, New normal tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan kembali beraktivitas seperti sebelum pandemi virus Corona (Covid-19) terjadi.

"Gunakan pendekatan saintifik dalam membuat kebijakan, jangan pake perasaan. Pemerintah daerah juga harus melibatkan akademisi dan ahli jangan sekadar ikut kebijakan," kata Netty dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Senin (8/6/2020).

Netty mengingatkan, agar pemerintah tidak boleh serampangan dan sembarangan mewacanakan new normal sebelum menyiapkan perencanaan dan pentahapan yang terukur baik kuantitatif maupun kualitatif.

"Perencanaan dan pentahapan ini harus clear dan jelas dari pusat sampai daerah, terutama daerah yang masih menghadapi covid-19. Jangan sampai alih-alih new normal, justru kita menuai badai," ujar Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR ini.

Sekadar informasi, pada 6 Juni terjadi rekor penambahan kasus baru sebanyak 993 kasus. Tambahan terbanyak dari Jawa Timur, Jakarta dan Papua. Netty mengatakan, badai Pandemi Covid-19 masih terus mengintai.

"Kurva kasus masih belum melandai. Jawa Timur dan Surabaya sedang berjuang melawan darurat covid-19. Apa kurang jelas indikator yang tampak untuk membuat kebijakan yang benar-benar menyelamatkan rakyat?" ujarnya.