Cegah Kejahatan Terorisme, Ganjar Dukung Konsep KKTN dari BNPT
loading...
Konsep Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) di Jawa Tengah (Jateng) yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) didukung Ganjar Pranowo. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Konsep Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) di Jawa Tengah (Jateng) yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) didukung Gubernur Ganjar Pranowo. Karena dapat menanggulangi kejahatan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan.
usai menerima Kepala BNPT Boy Rafli Amar di Kantor Gubernur Jateng, Senin (15/11/2021).
"Terus itu nanti kami coba desain di beberapa tempat. Prinsipnya kami akan dukung. Kami juga sepakat untuk bagaimana nantinya mencegah karena ini penting dari edukasi dan lain sebagainya," tambahnya.
Ganjar mencontohkan, ada beberapa rencana pendampingan reintegrasi sosial dan deradikalisasi kepada eks napiter yang tersedia. Kemudian nantinya pola-pola tersebut tinggal direplikasi dan dipadukan dengan konsep dari BNPT.
Dengan adanya kerja sama pemerintah daerah dengan BNPT dan melibatkan Kesbangpol, Kesra, UMKM, serta Perindustrian, diharapkan para eks napiter bisa mandiri setelah kembali ke masyarakat.
"Beberapa tadi yang sudah ada di masyarakat dan nanti yang keluar juga akan bekerja sama, agar kami dapat informasi itu dari BNPT. Kami edukasi agar kembali ke pangkuan ibu pertiwi dan bermasyarakat dengan baik. Tugas negara adalah melindungi masyarakatnya dan biar orang lain tahu," jelasnya.
Ganjar menambahkan, dalam konsep pembangunan kesejahteraan tersebut, pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh. Baik mereka yang sudah dibina BNPT dan diberikan keterampilan maupun yang baru kembali ke masyarakat akan terus didampingi.
"Tugas saya membantu BNPT di daerah. Kami bantu sampai tuntas termasuk permodalan, pelatihan, sampai pemasaran," ungkapnya.
Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan, konsep penanggulangan kejahatan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan, dilakukan dengan cara meningkatkan kesejahteraan eks napiter.
Salah satunya adalah, memberikan lapangan pekerjaan, kegiatan-kegiatan di bidang UKM untuk kemandirian di kalangan eks napiter. Konsep tersebut akan diwujudkan dengan membentuk KKTN di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.
usai menerima Kepala BNPT Boy Rafli Amar di Kantor Gubernur Jateng, Senin (15/11/2021).
"Terus itu nanti kami coba desain di beberapa tempat. Prinsipnya kami akan dukung. Kami juga sepakat untuk bagaimana nantinya mencegah karena ini penting dari edukasi dan lain sebagainya," tambahnya.
Ganjar mencontohkan, ada beberapa rencana pendampingan reintegrasi sosial dan deradikalisasi kepada eks napiter yang tersedia. Kemudian nantinya pola-pola tersebut tinggal direplikasi dan dipadukan dengan konsep dari BNPT.
Dengan adanya kerja sama pemerintah daerah dengan BNPT dan melibatkan Kesbangpol, Kesra, UMKM, serta Perindustrian, diharapkan para eks napiter bisa mandiri setelah kembali ke masyarakat.
"Beberapa tadi yang sudah ada di masyarakat dan nanti yang keluar juga akan bekerja sama, agar kami dapat informasi itu dari BNPT. Kami edukasi agar kembali ke pangkuan ibu pertiwi dan bermasyarakat dengan baik. Tugas negara adalah melindungi masyarakatnya dan biar orang lain tahu," jelasnya.
Ganjar menambahkan, dalam konsep pembangunan kesejahteraan tersebut, pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh. Baik mereka yang sudah dibina BNPT dan diberikan keterampilan maupun yang baru kembali ke masyarakat akan terus didampingi.
"Tugas saya membantu BNPT di daerah. Kami bantu sampai tuntas termasuk permodalan, pelatihan, sampai pemasaran," ungkapnya.
Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan, konsep penanggulangan kejahatan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan, dilakukan dengan cara meningkatkan kesejahteraan eks napiter.
Salah satunya adalah, memberikan lapangan pekerjaan, kegiatan-kegiatan di bidang UKM untuk kemandirian di kalangan eks napiter. Konsep tersebut akan diwujudkan dengan membentuk KKTN di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.
Lihat Juga :
