Fatayat NU Dorong Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kamis, 25 November 2021 - 10:12 WIB
loading...
A A A
Narasumber lain yaitu Ketua Kelompok Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual DPR RI, Willy Aditya menegaskan, salah satu hambatan dari pengesahan RUU TP-KS ini karena baru 4 Fraksi yang menyetujui, sedangkan yang lainnya masih menentang.

"Saya melihat ada gender phobia di DPR, isu yang menyangkut kesetaraan gender masih belum dipahami dengan baik oleh anggota DPR. Tantangan lain adalah kuatnya narasi dari kelompok yang menentang perlu diimbangi dengan narasi-narasi positif terkait RUU TP-KS," ungkapnya.

Anggota Badan Legislatif DPR RI, Nur Nadlifah menekankan, anggapan bahwa RUU TPKS ini akan melegalkan hal-hal yang yang dilarang oleh nilai-nilai agama, budaya dan norma yang berkembang di Indonesia tidak berdasar sama sekali.

"Justru spirit utama RUU TP-KS ini adalah untuk memberikan perlindungan harkat dan martabat siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Untuk itu Fatayat NU perlu melakukan pendekatan kepada para ketua partai, melakukan sosialisasi di masing-masing wilayah, dan menggencarkan narasi keagamaan yang mendukung pasal-pasal di RUU TP-KS," tutupnya.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
PBNU: Segelintir Kasus...
PBNU: Segelintir Kasus Kekerasan Seksual Tak Mewakili Wajah Pesantren
Kekerasan Fisik dan...
Kekerasan Fisik dan Seksual Masih Ada, Menag: Pesantren Harus Jadi Ruang Paling Aman bagi Anak
Nasaruddin Umar: Tidak...
Nasaruddin Umar: Tidak Ada Toleransi Terhadap Kekerasan Fisik dan Seksual di Pesantren
MUI Minta Pelaku Kekerasan...
MUI Minta Pelaku Kekerasan Seksual di Ponpes Ndolo Kusumo Diberi Hukuman Maksimal
Menag: Tak Ada Toleransi...
Menag: Tak Ada Toleransi untuk Tindak Kekerasan Seksual
Buntut Kasus Pati, Pimpinan...
Buntut Kasus Pati, Pimpinan DPR Minta Kemenag Tak Obral Izin Pesantren
UI Jatuhkan Sanksi Kasus...
UI Jatuhkan Sanksi Kasus KSBE di Fakultas Hukum, 15 Terlapor Terbukti Melanggar
PBB Masukkan Israel...
PBB Masukkan Israel dalam Daftar Hitam Kekerasan Seksual, Zionis Bekukan Hubungan dengan Guterres
Israel dan Rusia Masuk...
Israel dan Rusia Masuk Blacklist PBB terkait Kekerasan Seksual dalam Konflik, Zionis Murka
Rekomendasi
Perbandingan 5 Varian...
Perbandingan 5 Varian BYD M6 DM: Mana yang Pas untuk Kebutuhan Anda?
Penguatan IHSG dan Rupiah...
Penguatan IHSG dan Rupiah Berlanjut, Pasar Respons Positif Kepastian Posisi Menkeu
Harga BYD M6 DM Dirilis:...
Harga BYD M6 DM Dirilis: Mulai Rp298 Juta, Klaim Irit 65 Km/Liter Setara Motor Matic
Berita Terkini
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Infografis
3 Alasan Komisi Eropa...
3 Alasan Komisi Eropa Dorong UE Miliki Blok Pertahanan Baru
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved