Pernyataan Boni Hargens soal Kudeta Dinilai Bentuk Deteksi Dini

Sabtu, 06 Juni 2020 - 14:47 WIB
loading...
Pernyataan Boni Hargens...
Wakil Presiden Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air (Fakta) Mukhlis Ramlan. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Polemik soal pernyataan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens mengenai informasi adanya rancangan kudeta t erhadap pemerintahan yang sah dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap negara.

Wakil Presiden Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air (Fakta) Mukhlis Ramlan mengatakan, pernyataan Boni Hargen harus dinilai sebagai antisipasi dini dalam menyelamatkan NKRI dari gerakan kelompok tertentu.

Dia mengatakan, dalam sejarah upaya kudeta tidak hanya dilakukan oleh militer, tapi juga sering dilakukan oleh sebuah komunitas untuk menguasai pemerintahan yang sah dengan agenda rahasia yang melibatkan tokoh-tokoh sipil berpengaruh dalam sebuah negara.

"Peristiwa kudeta yang pernah terjadi di Oman, Mesir, Turki, Libya dan lainnya tidak hanya dilakukan oleh kelompok militer, tetapi dalam prosesnya ada keterlibatan kaum sipil yang aktif dalam gerakan oposisi di negara-negara tersebut," ujar Mukhlis Ramlan dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/6/2020).Baca juga: Boni Hargens Sebut Ada Kelompok Penggagas Kudeta di Tengah Pandemi Corona ).

Untuk itu, sambung Mukhlis, informasi dari Boni Hargens yang menyebut perancang kudeta seharusnya tidak ditanggapi berlebihan.

"Apalagi ada yang menyebut Boni Hargens sedang berhalunisasi adalah kedangkalan berpikir untuk merespons informasi penting yang seharusnya kita rembukan bersama untuk kebaikan negara ini," katanya.

Menurut dia, adanya anggapan Boni Hargen menyeret institusi tertentu, jelas tindakan keliru dan tidak memahami substansi secara utuh. "Mereka membantah pernyataan Boni Hargens tanpa data dan analisa bahkan lakukan sindiran yang bernada hinaan sementara perancang kudeta tersebut telah melalui sebuah kajian panjang, analisa data dan pertemuan rutin institusi negara untuk mencari solusi terbaik atas gerakan tersebut," katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pengertian Makar dan...
Pengertian Makar dan Hukumnya Menurut KUHP, Pelaku Bisa Dihukum Mati
Luruskan Isu Pemilu...
Luruskan Isu Pemilu 2024, Mahfud MD: Saya Tidak Pernah Bilang TNI Akan Kudeta
Isu Kudeta Dinilai Jadi...
Isu Kudeta Dinilai Jadi Panggung Naikkan Popularitas Demokrat dan AHY
SBY Turun Gunung Sikapi...
SBY Turun Gunung Sikapi Isu Kudeta karena Ancamannya Semakin Gawat
Demokrat Bakal Pecat...
Demokrat Bakal Pecat Kader Pengkhianat yang Terlibat Upaya Kudeta
Belum Sanksi Pelaku...
Belum Sanksi Pelaku Kudeta, Partai Demokrat: Tunggu Beberapa Hari
Jenderal Zhang Disingkirkan,...
Jenderal Zhang Disingkirkan, Tak Ada Lagi Jenderal China yang Berani pada Xi Jinping
Xi Jinping dan Krisis...
Xi Jinping dan Krisis Komando PLA: Kasus Zhang Youxia Ungkap Konflik Internal China
Ingin Jadi Presiden...
Ingin Jadi Presiden Abadi, Xi Jinping Singkirkan Semua Jenderal yang Menghalangi
Rekomendasi
Mengenal Keutamaan Puasa...
Mengenal Keutamaan Puasa Asyura, Puasa Sehari Penghapus Dosa Setahun
Sunan Kalijaga Buka...
Sunan Kalijaga Buka Suara setelah Dituding Tak Profesional oleh Erin Wartia
Mengenal 3 Amalan Utama...
Mengenal 3 Amalan Utama Bulan Muharram, Sayang untuk Dilewatkan!
Berita Terkini
Komisi VI DPR: Kenaikan...
Komisi VI DPR: Kenaikan Harga BBM Dilakukan Tiba-tiba, Kami Belum dapat Informasi
Gelar OTT, KPK Tangkap...
Gelar OTT, KPK Tangkap 5 ASN BPK
Kapolri: Banyak Pejabat...
Kapolri: Banyak Pejabat Kirim WA Minta Titipan Lolos Akpol
Sidang Gugatan Muktamar...
Sidang Gugatan Muktamar PPP, Saksi Tergugat Dinilai Tidak Konsisten
Hasil Survei: Publik...
Hasil Survei: Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran, Dukung Program MBG dan KDKMP
AI Juru Selamat atau...
AI Juru Selamat atau Kepunahan Pekerja Industri Kreatif?
Infografis
Pilih Tangkap Putin...
Pilih Tangkap Putin daripada Netanyahu, Uni Eropa Dinilai Munafik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved