Boni Hargen Sebut Ada Kelompok Penggagas Kudeta di Tengah Pandemi Corona

Kamis, 04 Juni 2020 - 20:20 WIB
loading...
Boni Hargen Sebut Ada...
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, mengaku mengantongi nama-nama para tokoh yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah di tengah krisis Corona saat ini.Foto/SINDOnews/abdul rochim
A A A
JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, mengaku mengantongi nama-nama para tokoh yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah di tengah krisis Corona saat ini. (Baca juga: Relawan Jokowi Sayangkan Upaya Pemakzulan di Tengah Perang Lawan Covid-19)

Menurutnya, kelompok ini ingin memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik. Di antaranya isu komunisme dan rasisme Papua, menyusul gejolak akibat kematian warga kulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat. "Isu lain yang mereka gunakan adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable dari pandemic Covid-19. Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara," ujar Boni Hargen, Kamis (4/6/2020).

Apapun isu yang mereka gunakan, kata Boni, itu hanyalah instrumen untuk melancarkan serangan-serangan politik dalam rangka mendelegitimasi pemerintahan yang sah saat ini. Boni menilai, kelompok ini tak bisa disebut sebagai “barisan sakit hati” semata karena ini bukan lagi dendam politik semata," katanya. (Baca juga: Tak Bijak Bicara Pemakzulan Presiden Dikaitkan Kebebasan Berpendapat)

Menurutnya, mereka adalah gabungan kelompok politik yang ingin memenangkan Pemilihan Presiden 2024, kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan pemerintahan Jokowi, ormas keagamaan terlarang, dan barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang. "Mereka pengacau karena ingin merusak tatanan demokrasi dengan berusaha menjatuhkan pemerintahan sah hasil pemilu demokratis. Mereka juga pengacau karena ingin mempertanyakan kembali Pancasila sebagai ideologi negara," urainya.

Menurutnya, ada niat untuk menuduh Pancasila sebagai bukan ideologi. Mereka juga pemburu rente karena memiliki orientasi mencari keuntungan finansial. “Ada bandar di balik gerakan mereka, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas. Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pom bensin dan perkebunan, dan bandar papan atas ya tak perlu saya sebutkan di sini,” tuturnya. (Baca juga: Pemakzulan Tidak Mudah, Jajaran Presiden Seharusnya Lebih Tenang)

Boni menyayangkan tokoh agama dan intelektual yang ikut di dalam gerakan itu. “Beliau kan panutan umat, tokoh yang didengar banyak orang. Tak bijak jika ikut berkecimpung memperkeruh kolam yang bersih. Negara ini butuh negarawan dari segala lapisan, supaya bisa menjadi bangsa besar. Tokoh agama dan intelektual adalah panutan masyarakat. Maka, harus ada keteladanan moral dalam bertindak dan berbicara di ruang publik," kata mantan inisiator relawan Jokowi tersebut.

Boni juga menyindir para pakar yang menyindir kebijakan pemerintah dengan menimbulkan keresahan-keresahan publik. "Banyak cara kok untuk memberi masukan pada pemerintah, tanpa harus membuat gelombang keresahan yang merugikan masa depan bangsa dan negara,” lanjut Boni.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Prabowo Dinilai Mampu...
Prabowo Dinilai Mampu Jaga Keamanan RI Hadapi Dinamika Geopolitik Global
Presiden Prabowo Tegaskan...
Presiden Prabowo Tegaskan Pertahanan Kunci Stabilitas Negara
Serangan kian Masif,...
Serangan kian Masif, Pembentukan UU Keamanan Siber Tak Bisa Lagi Ditunda
Buka Rakernis Reskrim,...
Buka Rakernis Reskrim, Kapolri Instruksikan Ciptakan Rasa Aman dan Keadilan untuk Masyarakat
Arah Politik Keamanan...
Arah Politik Keamanan dan Ekonomi Terbaru Prabowo
Gelar Jambore Linmas,...
Gelar Jambore Linmas, Ditjen Bina Adwil Kemendagri Komitmen Perkuat Trantibumlinmas
Polri Kerahkan Ratusan...
Polri Kerahkan Ratusan Personel ke Papua Tengah dan Malut untuk Redam Konflik
Pentagon Tetapkan Kontraktor...
Pentagon Tetapkan Kontraktor AI Anthropic sebagai Risiko Keamanan Nasional
Trump Gagalkan Akuisisi...
Trump Gagalkan Akuisisi Chip HieFo-Emcore, Alasan Keamanan dan Kekhawatiran Terkait China
Rekomendasi
Evan Marvino Bantah...
Evan Marvino Bantah Tudingan KDRT Terhadap Istri: Tidak Ada Pemukulan
Pradita University Terapkan...
Pradita University Terapkan Living Laboratory, Mahasiswa Kuliah Sambil Praktik di Hotel
Tips MotionTrade: Lindungi...
Tips MotionTrade: Lindungi Data Pribadi Anda dari Ancaman Sniffing di Era Investasi Digital
Berita Terkini
Jokowi Respons Penangguhan...
Jokowi Respons Penangguhan Penahanan Roy Suryo dan Tifa: Itu Kewenangan Kejaksaan
Kejagung Tolak Permohonan...
Kejagung Tolak Permohonan Justice Collaborator Sony Sonjaya Terkait Kasus Korupsi MBG
Pembangunan Tanpa Ekologi:...
Pembangunan Tanpa Ekologi: Keteledoran yang Harus Dibayar Mahal
Ketua BEM FH UBK yang...
Ketua BEM FH UBK yang Bertemu Gibran Ngaku Terima Uang Rp20 Juta, Wamensesneg: Nanti Saya Monitor Dulu
Prabowo Resmikan 1.151...
Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah: Jadi Urat Nadi Perekonomian Rakyat
Tingkatkan Layanan Kesehatan...
Tingkatkan Layanan Kesehatan di Rumah Sakit, RS Pelni Gelar Pelatihan AI
Infografis
Skuad Timnas Inggris...
Skuad Timnas Inggris di Piala Dunia 2026, Tak Ada Pemain Liverpool
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved