Politikus PKS: PSBB Transisi Jakarta Bisa Jadi Contoh
Jum'at, 05 Juni 2020 - 14:55 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati mendukung perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta dengan menitikberatkan kepada analisa data dari berbagai sisi.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, perpanjangan PSBB di DKI Jakarta menjadi PSBB Transisi Menuju Aman, Sehat, dan Produktif bisa menjadi contoh bagaimana respons kebijakan terhadap Covid-19 dibuat dengan cara terukur dan tidak tergesa-gesa.
"Indikator epidemiologi, kesehatan publik dan fasilitas kesehatan hasil masukan dari berbagai tim ahli kesehatan bisa menjadi acuan dalam penerapan kebijakan baru. Hasil dari berbagai indikator tadi adalah tetap memperpanjang PSBB dengan pelonggaran di beberapa aktivitas dengan protokol ketat," tutur Kurniasih dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6/2020).
Legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta ini mengatakan, meskipun pemulihan ekonomi penting dan ada kepentingan untuk memperoleh pendapatan asli (PAD) bagi pemerintah provinsi, tapi pelonggaran dan pengaktifan kembali kegiatan ekonomi dilakukan secara bertahap dengan pembatasan kapasitas serta protokol yang ketat.
"Catatannya ada pada pengawasan Penerapan Wilayah Pengendalian Ketat (WPK) di RW yang masih merah. Kemudian disiplin dari masyarakat dan pelaku serta pengawasan yang ketat di sektor-sektor yang mulai dilonggarkan seperti perkantoran, rumah makan, kendaraan umum, tempat ibadah, pusat perbelanjaan dan yang ditetapkan di fase I," tutur Mufida. (Baca juga: Prabowo Subianto Didaulat Kembali Pimpin Gerindra hingga 2025 )
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, perpanjangan PSBB di DKI Jakarta menjadi PSBB Transisi Menuju Aman, Sehat, dan Produktif bisa menjadi contoh bagaimana respons kebijakan terhadap Covid-19 dibuat dengan cara terukur dan tidak tergesa-gesa.
"Indikator epidemiologi, kesehatan publik dan fasilitas kesehatan hasil masukan dari berbagai tim ahli kesehatan bisa menjadi acuan dalam penerapan kebijakan baru. Hasil dari berbagai indikator tadi adalah tetap memperpanjang PSBB dengan pelonggaran di beberapa aktivitas dengan protokol ketat," tutur Kurniasih dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6/2020).
Legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta ini mengatakan, meskipun pemulihan ekonomi penting dan ada kepentingan untuk memperoleh pendapatan asli (PAD) bagi pemerintah provinsi, tapi pelonggaran dan pengaktifan kembali kegiatan ekonomi dilakukan secara bertahap dengan pembatasan kapasitas serta protokol yang ketat.
"Catatannya ada pada pengawasan Penerapan Wilayah Pengendalian Ketat (WPK) di RW yang masih merah. Kemudian disiplin dari masyarakat dan pelaku serta pengawasan yang ketat di sektor-sektor yang mulai dilonggarkan seperti perkantoran, rumah makan, kendaraan umum, tempat ibadah, pusat perbelanjaan dan yang ditetapkan di fase I," tutur Mufida. (Baca juga: Prabowo Subianto Didaulat Kembali Pimpin Gerindra hingga 2025 )
Lihat Juga :
