Panitia Ad Hoc Pilkada Akan Dibekali APD, Vitamin, dan Jalani Rapid Test
Jum'at, 05 Juni 2020 - 13:54 WIB
loading...
A
A
A
"Nah, kategori B ini pilih opsi pertama atau kedua, ini yang akan dibahas lagi dengan Kementerian Keuangan nanti terkait kebutuhan keuangannya," terang Arief.
Lebih lanjut Arief menjelaskan, karena kondisi geografis jarak antarrumah penduduk mencapai hitungan km atau puluhan km, beberapa wilayah memiliki TPS yang jumlah pemilihnya di bawah 500. Kemudian, TPS yang jumlah pemilihnya di atas 500 berdasarkan data terakhir ada 60.400 lebih TPS. TPS inilah yang pemilihnya harus dibagi sehingga jumlah pemilih kurang dari 500. "Kalau pemilih sampai dengan 800 per TPS total ada 253 ribu TPS di 270 daerah, tapi kalau dikurangi jadi 500 pemilih per TPS jumlahnya bisa mencapai 311 ribu TPS."
Dengan demikian, Arief menambahkan, skenario tersebut membuat anggaran penambahan pilkada ini membengkak hingga Rp5 triliun. Dan, pengeluaran tertinggi yakni untuk komponen pengadaan APD seperti thermo gun scanner dan baju hazmat, serta pelaksanaan rapid test untuk penyelenggara pemilu secara berkala.
"Kami memang membuat rapid test, kami mengusulkan karena penyelenggara kami ada yang bekerja selama 7 bulan, PPK PPS itu bekerja kurang lebih selama 7 bulan, KPPS masa kerjanya 1 bulan, kepada mereka kami ingin memastikan mereka tidak terpapar corona virus. Itu komponen yang besar. Kalau yang sudah ditandatangani pemerintah daerah adalah penyelenggara ad hoc," tandasnya.
Lebih lanjut Arief menjelaskan, karena kondisi geografis jarak antarrumah penduduk mencapai hitungan km atau puluhan km, beberapa wilayah memiliki TPS yang jumlah pemilihnya di bawah 500. Kemudian, TPS yang jumlah pemilihnya di atas 500 berdasarkan data terakhir ada 60.400 lebih TPS. TPS inilah yang pemilihnya harus dibagi sehingga jumlah pemilih kurang dari 500. "Kalau pemilih sampai dengan 800 per TPS total ada 253 ribu TPS di 270 daerah, tapi kalau dikurangi jadi 500 pemilih per TPS jumlahnya bisa mencapai 311 ribu TPS."
Dengan demikian, Arief menambahkan, skenario tersebut membuat anggaran penambahan pilkada ini membengkak hingga Rp5 triliun. Dan, pengeluaran tertinggi yakni untuk komponen pengadaan APD seperti thermo gun scanner dan baju hazmat, serta pelaksanaan rapid test untuk penyelenggara pemilu secara berkala.
"Kami memang membuat rapid test, kami mengusulkan karena penyelenggara kami ada yang bekerja selama 7 bulan, PPK PPS itu bekerja kurang lebih selama 7 bulan, KPPS masa kerjanya 1 bulan, kepada mereka kami ingin memastikan mereka tidak terpapar corona virus. Itu komponen yang besar. Kalau yang sudah ditandatangani pemerintah daerah adalah penyelenggara ad hoc," tandasnya.
(zik)
Lihat Juga :
