Indonesia dan USTR Bahas Upaya Penting Keluar dari Priority Watch List
Kamis, 04 November 2021 - 18:51 WIB
loading...
A
A
A
Selanjutnya, Sun Chang juga mengapresiasi pengembangan status statistik perkara yang dapat diakses secara online. Website ini menurut Anom masih dalam proses untuk diluncurkan dalam beberapa bulan ke depan.
“Poin ketiga, kami berharap penuntutan terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh Kominfo RI (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dalam konteks penutupan website sangat diperlukan sehingga tidak cukup sekedar penutupan website saja. Demikian juga dengan kasus bea dan cukai,” ucap Sun Chang.
USTR juga meminta pemerintah untuk melanjutkan kasus perdata untuk pemalsuan merek dan desain industri. Terkait tiga poin tersebut, Anom mengatakan bahwa pemerintah mendorong pemilik hak untuk melaporkan pelanggaran yang belum diproses kepada DJKI. Seperti diketahui, sistem penegakan hukum pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia berbasis aduan.
“Kami memerlukan data dari USTR terkait aduan perkara dari dunia industri di AS untuk mempermudah kami membagi tugas penanganan aduan di K/L yang tergabung pada Satuan Tugas Operasi (satgas ops) Penanggulangan Status PWL ,” kata Anom.
Sementara itu, pertemuan dengan USPTO melanggengkan kerja sama Indonesia dengan Kantor Kekayaan Intelektual AS tersebut. DJKI dan USPTO akan berkolaborasi dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual.
Sebagai catatan dengan keluarnya Indonesia PWL, pemerintah berharap mendapatkan program penurunan tarif bea masuk (Generalized System of Preferences) yang lebih besar lagi dari Indonesia. GSP yang lebih besar memungkinkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui pertumbuhan investasi asing.
Sebelumnya, pemerintah melalui DJKI Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan langkah-langkah strategis. DJKI memimpin satgas ops di bidang KI, dari awalnya 17 kementerian/lembaga, kini hanya lima yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Poin ketiga, kami berharap penuntutan terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh Kominfo RI (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dalam konteks penutupan website sangat diperlukan sehingga tidak cukup sekedar penutupan website saja. Demikian juga dengan kasus bea dan cukai,” ucap Sun Chang.
USTR juga meminta pemerintah untuk melanjutkan kasus perdata untuk pemalsuan merek dan desain industri. Terkait tiga poin tersebut, Anom mengatakan bahwa pemerintah mendorong pemilik hak untuk melaporkan pelanggaran yang belum diproses kepada DJKI. Seperti diketahui, sistem penegakan hukum pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia berbasis aduan.
“Kami memerlukan data dari USTR terkait aduan perkara dari dunia industri di AS untuk mempermudah kami membagi tugas penanganan aduan di K/L yang tergabung pada Satuan Tugas Operasi (satgas ops) Penanggulangan Status PWL ,” kata Anom.
Sementara itu, pertemuan dengan USPTO melanggengkan kerja sama Indonesia dengan Kantor Kekayaan Intelektual AS tersebut. DJKI dan USPTO akan berkolaborasi dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual.
Sebagai catatan dengan keluarnya Indonesia PWL, pemerintah berharap mendapatkan program penurunan tarif bea masuk (Generalized System of Preferences) yang lebih besar lagi dari Indonesia. GSP yang lebih besar memungkinkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui pertumbuhan investasi asing.
Sebelumnya, pemerintah melalui DJKI Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan langkah-langkah strategis. DJKI memimpin satgas ops di bidang KI, dari awalnya 17 kementerian/lembaga, kini hanya lima yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Lihat Juga :
