Menuju Normal Baru, Komunikasi Internal Pemerintah Harus Diperbaiki
Kamis, 04 Juni 2020 - 21:02 WIB
loading...
Pemerintah diminta memperbaiki komunikasi internal di lingkup Istana, kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sudah tiga bulan lebih pandemi Covid-19 menghantam Indonesia sejak kasus pertama ditemukan awal Maret lalu. Meski wabah belum usai, pemerintah mulai mendorong sektor-sektor produktif untuk kembali aktif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mencegah penularan Corona. Kondisi itu dikenal dengan tatanan kehidupan baru atau populer dikenal new normal. Namun tidak dimungkiri masih ada kegamangan mengenai penerapan di era normal baru tersebut.
Terkait itu, Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo meminta agar pemerintah harus segera mengevaluasi kinerjanya selama tiga bulan terakhir. Salah satu yang paling krusial dan mendasar adalah buruknya koordinasi dan komunikasi internal di lingkup Istana, kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah. “Koordinasi dan publikasinya pemerintah carut marut, buruk sekali. Lebih mengejar kecepatan tapi mengabaikan ketepatan,” kata Ari dalam sebuah diskusi daring bertajuk Era New Normal: Indonesia Optimis versus Indonesia Terserah, Kamis (4/6/2020). (Baca juga: Tetapkan New Normal, Daerah Harus Penuhi Tiga Kriteria Aman Covid-19)
Dia mengamati langkah Presiden Joko Widodo yang ingin penanganan pandemi dan dampak yang ditimbulkan bisa diselesaikan secara cepat. Ironinya, dari segi pengambil kebijakan di bawah ternyata belum siap sehingga dianggap tidak efektif. “Presiden maunya apa, tapi tafsir kebijakan yang dipahami kementerian/lembaga, pemda itu ternyata berbeda. Makanya itu yang buat masyarakat bingung. Bagaimana masyarakat displin, kan butuh teladan,” imbuhnya.
Saat Jokowi menggaungkan berdamai dengan Corona, misalnya. Saat itu pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih dibahas dalam rapat di Istana. Namun tak lama berselang, justru Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi malah membuka bandara. “Ini kan buruk sekali komunikasi dan koordinasinya antarkelembagaan. Hal itu semakin memperlebar ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, mulai dari penanganan pandemi, penyaluran bansos dan lainnya,” tambah dia. (Baca juga: Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal)
Ari menyebut wajar bila makin banyak orang yang akhirnya ‘ngeyel’ dan tidak disiplin. Bahkan, karena mulai enggak percaya, ada peluang juga bagi kelompok-kelompok tertentu untuk membuat suasana menjadi kisruh. “Ada politisasi pandemik dan itu bisa membangkitkan lagi kelompok lain untuk melakukan propaganda. Dengan harapan, untuk memperbesar konflik sosial,” ujarnya.
Terkait itu, Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo meminta agar pemerintah harus segera mengevaluasi kinerjanya selama tiga bulan terakhir. Salah satu yang paling krusial dan mendasar adalah buruknya koordinasi dan komunikasi internal di lingkup Istana, kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah. “Koordinasi dan publikasinya pemerintah carut marut, buruk sekali. Lebih mengejar kecepatan tapi mengabaikan ketepatan,” kata Ari dalam sebuah diskusi daring bertajuk Era New Normal: Indonesia Optimis versus Indonesia Terserah, Kamis (4/6/2020). (Baca juga: Tetapkan New Normal, Daerah Harus Penuhi Tiga Kriteria Aman Covid-19)
Dia mengamati langkah Presiden Joko Widodo yang ingin penanganan pandemi dan dampak yang ditimbulkan bisa diselesaikan secara cepat. Ironinya, dari segi pengambil kebijakan di bawah ternyata belum siap sehingga dianggap tidak efektif. “Presiden maunya apa, tapi tafsir kebijakan yang dipahami kementerian/lembaga, pemda itu ternyata berbeda. Makanya itu yang buat masyarakat bingung. Bagaimana masyarakat displin, kan butuh teladan,” imbuhnya.
Saat Jokowi menggaungkan berdamai dengan Corona, misalnya. Saat itu pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih dibahas dalam rapat di Istana. Namun tak lama berselang, justru Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi malah membuka bandara. “Ini kan buruk sekali komunikasi dan koordinasinya antarkelembagaan. Hal itu semakin memperlebar ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, mulai dari penanganan pandemi, penyaluran bansos dan lainnya,” tambah dia. (Baca juga: Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal)
Ari menyebut wajar bila makin banyak orang yang akhirnya ‘ngeyel’ dan tidak disiplin. Bahkan, karena mulai enggak percaya, ada peluang juga bagi kelompok-kelompok tertentu untuk membuat suasana menjadi kisruh. “Ada politisasi pandemik dan itu bisa membangkitkan lagi kelompok lain untuk melakukan propaganda. Dengan harapan, untuk memperbesar konflik sosial,” ujarnya.
