Menuju Normal Baru, Komunikasi Internal Pemerintah Harus Diperbaiki
loading...
Pemerintah diminta memperbaiki komunikasi internal di lingkup Istana, kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sudah tiga bulan lebih pandemi Covid-19 menghantam Indonesia sejak kasus pertama ditemukan awal Maret lalu. Meski wabah belum usai, pemerintah mulai mendorong sektor-sektor produktif untuk kembali aktif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mencegah penularan Corona. Kondisi itu dikenal dengan tatanan kehidupan baru atau populer dikenal new normal. Namun tidak dimungkiri masih ada kegamangan mengenai penerapan di era normal baru tersebut.
Terkait itu, Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo meminta agar pemerintah harus segera mengevaluasi kinerjanya selama tiga bulan terakhir. Salah satu yang paling krusial dan mendasar adalah buruknya koordinasi dan komunikasi internal di lingkup Istana, kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah. “Koordinasi dan publikasinya pemerintah carut marut, buruk sekali. Lebih mengejar kecepatan tapi mengabaikan ketepatan,” kata Ari dalam sebuah diskusi daring bertajuk Era New Normal: Indonesia Optimis versus Indonesia Terserah, Kamis (4/6/2020). (Baca juga: Tetapkan New Normal, Daerah Harus Penuhi Tiga Kriteria Aman Covid-19)
Dia mengamati langkah Presiden Joko Widodo yang ingin penanganan pandemi dan dampak yang ditimbulkan bisa diselesaikan secara cepat. Ironinya, dari segi pengambil kebijakan di bawah ternyata belum siap sehingga dianggap tidak efektif. “Presiden maunya apa, tapi tafsir kebijakan yang dipahami kementerian/lembaga, pemda itu ternyata berbeda. Makanya itu yang buat masyarakat bingung. Bagaimana masyarakat displin, kan butuh teladan,” imbuhnya.
Saat Jokowi menggaungkan berdamai dengan Corona, misalnya. Saat itu pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih dibahas dalam rapat di Istana. Namun tak lama berselang, justru Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi malah membuka bandara. “Ini kan buruk sekali komunikasi dan koordinasinya antarkelembagaan. Hal itu semakin memperlebar ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, mulai dari penanganan pandemi, penyaluran bansos dan lainnya,” tambah dia. (Baca juga: Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal)
Ari menyebut wajar bila makin banyak orang yang akhirnya ‘ngeyel’ dan tidak disiplin. Bahkan, karena mulai enggak percaya, ada peluang juga bagi kelompok-kelompok tertentu untuk membuat suasana menjadi kisruh. “Ada politisasi pandemik dan itu bisa membangkitkan lagi kelompok lain untuk melakukan propaganda. Dengan harapan, untuk memperbesar konflik sosial,” ujarnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian memahami adanya terpaan kritikan mengenai buruknya komunikasi internal pemerintah. Menurutnya, arahan Presiden harusnya menjadi sumber utama bagi pembuat kebijakan di bawah. “Saya kira komunikasi yang terjadi di bawah harus bersumbu pada arahan Presiden. Ini sudah dibahas dan dijadikan acuan publik agar pejabat negara harus satu aras yang sama yaitu perintah Presiden, sehingga enggak lagi terkesan tidak adanya koordinasi,” beber Donny.
Dia menegaskan setiap pemangku kebijakan di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah harusnya mengikuti arahan tunggal dari presiden. Keputusan yang dibuat harus sejalan dan tidak melenceng sehingga bisa dipahami utuh oleh publik. “Menerjemahkan itu harus dengan narasi yang menenangkan, tidak lagi membingungkan. Makanya koordinasi itu harus ikut arahan Presiden,” ujarnya. (Baca juga: Pemerintah Akan Umumkan Zona Kuning Corona Senin Mendatang)
Dia pun berharap seluruh kalangan bisa memahami maksud dan tujuan penerapan normal baru. Menurutnya, era itu mengajarkan perlunya kebiasaan sehat kehidupan sehari-hari seperti menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan protokol kesehatan lainnya. “Dengan normal baru, kebiasaan sehat itu, ada potensi penularan penyakit berkurang. Jadi ada faedahnya. Ini yang harus jadi satu budaya dan kebiasaan sehingga ada optimisme,” tukasnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai keberhasilan penanganan wabah Covid-19 tidak terlepas dari peran kepala daerah. Menurutnya, para gubernur hingga bupati dan wali kota merupakan perpanjangtanganan presiden. “Bisa saja modifikasi dengan kearifan lokal. Tapi tujuannya sama, sejalan dengan arahan presiden. Harus bisa menerjemahkan dengan baik,” kata Ganjar.
Menurut dia, menyamakan narasi pusat dan daerah itu memang tidak mudah. Apalagi, setiap daerah memiliki kultur berbeda-beda. “Makanya kalau ada yang merasa kebingungan dengan kebijakan pusat, berkomunikasi. Ada baiknya, pemimpin juga bertanya, telepon dan klarifikasi sehingga bisa mengerti,” tukasnya.
Terkait itu, Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo meminta agar pemerintah harus segera mengevaluasi kinerjanya selama tiga bulan terakhir. Salah satu yang paling krusial dan mendasar adalah buruknya koordinasi dan komunikasi internal di lingkup Istana, kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah. “Koordinasi dan publikasinya pemerintah carut marut, buruk sekali. Lebih mengejar kecepatan tapi mengabaikan ketepatan,” kata Ari dalam sebuah diskusi daring bertajuk Era New Normal: Indonesia Optimis versus Indonesia Terserah, Kamis (4/6/2020). (Baca juga: Tetapkan New Normal, Daerah Harus Penuhi Tiga Kriteria Aman Covid-19)
Dia mengamati langkah Presiden Joko Widodo yang ingin penanganan pandemi dan dampak yang ditimbulkan bisa diselesaikan secara cepat. Ironinya, dari segi pengambil kebijakan di bawah ternyata belum siap sehingga dianggap tidak efektif. “Presiden maunya apa, tapi tafsir kebijakan yang dipahami kementerian/lembaga, pemda itu ternyata berbeda. Makanya itu yang buat masyarakat bingung. Bagaimana masyarakat displin, kan butuh teladan,” imbuhnya.
Saat Jokowi menggaungkan berdamai dengan Corona, misalnya. Saat itu pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih dibahas dalam rapat di Istana. Namun tak lama berselang, justru Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi malah membuka bandara. “Ini kan buruk sekali komunikasi dan koordinasinya antarkelembagaan. Hal itu semakin memperlebar ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, mulai dari penanganan pandemi, penyaluran bansos dan lainnya,” tambah dia. (Baca juga: Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal)
Ari menyebut wajar bila makin banyak orang yang akhirnya ‘ngeyel’ dan tidak disiplin. Bahkan, karena mulai enggak percaya, ada peluang juga bagi kelompok-kelompok tertentu untuk membuat suasana menjadi kisruh. “Ada politisasi pandemik dan itu bisa membangkitkan lagi kelompok lain untuk melakukan propaganda. Dengan harapan, untuk memperbesar konflik sosial,” ujarnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian memahami adanya terpaan kritikan mengenai buruknya komunikasi internal pemerintah. Menurutnya, arahan Presiden harusnya menjadi sumber utama bagi pembuat kebijakan di bawah. “Saya kira komunikasi yang terjadi di bawah harus bersumbu pada arahan Presiden. Ini sudah dibahas dan dijadikan acuan publik agar pejabat negara harus satu aras yang sama yaitu perintah Presiden, sehingga enggak lagi terkesan tidak adanya koordinasi,” beber Donny.
Dia menegaskan setiap pemangku kebijakan di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah harusnya mengikuti arahan tunggal dari presiden. Keputusan yang dibuat harus sejalan dan tidak melenceng sehingga bisa dipahami utuh oleh publik. “Menerjemahkan itu harus dengan narasi yang menenangkan, tidak lagi membingungkan. Makanya koordinasi itu harus ikut arahan Presiden,” ujarnya. (Baca juga: Pemerintah Akan Umumkan Zona Kuning Corona Senin Mendatang)
Dia pun berharap seluruh kalangan bisa memahami maksud dan tujuan penerapan normal baru. Menurutnya, era itu mengajarkan perlunya kebiasaan sehat kehidupan sehari-hari seperti menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan protokol kesehatan lainnya. “Dengan normal baru, kebiasaan sehat itu, ada potensi penularan penyakit berkurang. Jadi ada faedahnya. Ini yang harus jadi satu budaya dan kebiasaan sehingga ada optimisme,” tukasnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai keberhasilan penanganan wabah Covid-19 tidak terlepas dari peran kepala daerah. Menurutnya, para gubernur hingga bupati dan wali kota merupakan perpanjangtanganan presiden. “Bisa saja modifikasi dengan kearifan lokal. Tapi tujuannya sama, sejalan dengan arahan presiden. Harus bisa menerjemahkan dengan baik,” kata Ganjar.
Menurut dia, menyamakan narasi pusat dan daerah itu memang tidak mudah. Apalagi, setiap daerah memiliki kultur berbeda-beda. “Makanya kalau ada yang merasa kebingungan dengan kebijakan pusat, berkomunikasi. Ada baiknya, pemimpin juga bertanya, telepon dan klarifikasi sehingga bisa mengerti,” tukasnya.
(cip)
