Moeldoko Pastikan Dokumen Tuntutan BEM SI Akan Disampaikan ke Presiden
loading...
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bertemu Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menggelar aksi unjuk rasa. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan dokumen kajian 7 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) – KH Ma'ruf Amin yang diserahkan Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) akan disampaikan ke Presiden.
Dokumen tersebut diserahkan BEM SI ketika Moeldoko menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. "Kajian kawan-kawan mahasiswa yang berisi 12 tuntutan akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden sebagai evaluasi dan monitoring kebijakan pemerintah kedepan," ujar Moeldoko, Kamis (21/10/2021).
Mantan Panglima TNI ini menegaskan, pemerintahan Presiden Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin tidaklah antikritik. Menurut Moeldoko, pemerintah selalu terbuka untuk berdialog. "Silakan kawan-kawan datang ke KSP. Pintu kantor saya selalu terbuka untuk kita berdialog," katanya.
Dalam kesempatan itu, Moeldoko mangapresiasi aksi mahasiswa yang berjalan tertib dan mengajak para peserta unjuk rasa untuk mematuhi protokol kesehatan. "Kasus Covid-19 saat ini sudah melandai. Tetap patuhi prokes, jangan sampai kita mengalami kondisi darurat lagi. Semua akan susah," jelasnya pada pendemo.
Sedikitnya ada 12 poin yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam aksi kali ini. Salah satunya, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang untuk membatalkan UU tentang Cipta Kerja, hingga mengembangkan SDA dan SDM yang ada di dalam negeri tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai sumber pembangunan negara.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah memberikan afirmasi PPPK guru berusia diatas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya. Kemudian mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun.
Seperti diketahui, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI berusaha ke Istana Negara untuk menyampaikan aspirasinya bertepatan dengan tujuh tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun aksi itu dihalau pihak kepolisian hingga massa tertahan di Bundaran Patung Kuda.
Dokumen tersebut diserahkan BEM SI ketika Moeldoko menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. "Kajian kawan-kawan mahasiswa yang berisi 12 tuntutan akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden sebagai evaluasi dan monitoring kebijakan pemerintah kedepan," ujar Moeldoko, Kamis (21/10/2021).
Mantan Panglima TNI ini menegaskan, pemerintahan Presiden Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin tidaklah antikritik. Menurut Moeldoko, pemerintah selalu terbuka untuk berdialog. "Silakan kawan-kawan datang ke KSP. Pintu kantor saya selalu terbuka untuk kita berdialog," katanya.
Dalam kesempatan itu, Moeldoko mangapresiasi aksi mahasiswa yang berjalan tertib dan mengajak para peserta unjuk rasa untuk mematuhi protokol kesehatan. "Kasus Covid-19 saat ini sudah melandai. Tetap patuhi prokes, jangan sampai kita mengalami kondisi darurat lagi. Semua akan susah," jelasnya pada pendemo.
Sedikitnya ada 12 poin yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam aksi kali ini. Salah satunya, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang untuk membatalkan UU tentang Cipta Kerja, hingga mengembangkan SDA dan SDM yang ada di dalam negeri tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai sumber pembangunan negara.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah memberikan afirmasi PPPK guru berusia diatas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya. Kemudian mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun.
Seperti diketahui, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI berusaha ke Istana Negara untuk menyampaikan aspirasinya bertepatan dengan tujuh tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun aksi itu dihalau pihak kepolisian hingga massa tertahan di Bundaran Patung Kuda.
(cip)
Explore More