Mengatasi Pandemi, Menyuburkan Pertumbuhan Ekonomi

Paul Sutaryono
Staf Ahli Pusat Studi BUMN, Pengamat Perbankan &
Mantan Assistant Vice President BNI

Pandemi Korona telah membumihanguskan harapan seluruh dunia yang mengakibatkan ekonomi global terancam tumbuh negatif (kontraksi). Korona yang menerjang Indonesia mulai Februari 2020 telah menjangkiti tak kurang dari 217 negara.

baca juga: Menyeluruh, Pertumbuhan Ekonomi Global Diproyeksi Turun di 2021


Nah, buku Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi yang merupakan kumpulan 43 artikel yang ditulis 41 pakar ini telah memberikan aneka sumbang saran kepada pemerintah Indonesia untuk mengatasi Pandemi Korona. Buku setebal 337 halaman ini merangkum sejumlah pemikiran dan gagasan reforma ke depan dari berbagai perspektif: ekonomi, agama dan filsafat. Buku ini juga merangkum analisis terhadap penanganan pandemi dan sejumlah tawaran solusi di tingkat mikro dan praksis kebijakan publik. Jangan lupa bahwa buku ini telah disampaikan kepada pemerintah sebagai sumbang saran para pakar yang dirangkum Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

baca juga: Strategi Kemandirian Industri Baja Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Apa saja sumbang saran para pakar terkait dengan ekonomi, keuangan dan perbankan? Pertama, pandemi akan melemahkan ekonomi global. Menurut Morgan Stanley, Goldman Sach, IMF, ekonomi global akan tertekan 0,9% hingga 1,25% yang semula 3%. AS akan lebih buruk minus 2,4-30,1%. China antara 4-5,6% yang sebelumnya 6%. Ekonomi Indonesia pun akan terlanda. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mengalokasikan anggaran R 405,1 triliun pada 31 Maret 2020. Alokasi anggaran itu meliputi Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp701 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Rp150 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

baca juga: Pertumbuhan Ekonomi di Area Bandara Sultan Hasanuddin Meningkat 30 Persen

Kedua, mengingat pandemi itu belum juga akan berakhir, alokasi anggaran itu dianggap kurang memadai. Kemudian pemerintah menggandeng Bank Indonesia (BI) untuk berbagi beban fiskal (burden sharing) dalam mengatasi pandemi. Ketiga, oleh karena itu, disarankan agar pemerintah segera merealokasikan proyek-proyek non prioritas seperti Pembangunan Ibu kota Baru, Kereta Cepat dan infrastruktur lainnya. Tentang PSBB, diingatkan bahwa hal itu akan berdampak pada aktivitas produksi. Artinya, permintaan menurun (demand shock) dan pasokan terganggu (supply shock). Akhirnya, relaksasi pajak impor dan percepatan restitusi kurang efektif.

Keempat, pemerintah pun disarankan untuk fokus menanggulangi wabah dan upaya pencegahan penularan terutama di perkotaan karena sekitar 55% penduduk berada di perkotaan. Pemerintah perlu memperluas program bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Program itu akan sangat membantu ketika makin banyak orang kehilangan pekerjaan. Kelima, itu semua membutuhkan biaya besar sehingga defisit anggaran dinaikkan.

baca juga: Pertumbuhan Ekonomi di Atas Rata-rata Nasional, Ini yang Dilakukan Banten