PB HMI Berharap Timsel KPU dan Bawaslu Bekerja Independen dan Transparan

Rabu, 13 Oktober 2021 - 22:59 WIB
loading...
PB HMI Berharap Timsel...
Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama mendukung 11 orang yang sudah ditetapkan menjadi anggota Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU dan Bawaslu untuk periode 2022-2027. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendukung 11 orang yang sudah ditetapkan menjadi anggota Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU dan Bawaslu untuk periode 2022-2027. Anggota Timsel yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 2021 dinilai diisi oleh orang-orang kredibel, kompeten, inklusif, dan berintegritas.

"Dengan komposisi anggota Timsel tersebut, PB HMI percaya bahwa Timsel akan mampu bekerja dengan profesional dalam membantu Presiden memilih calon komisoner KPU dan Bawaslu yang terbaik," ujar Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama kepada para wartawan, Rabu (13/10/2021). Baca juga: Dominasi Pemerintah dalam Timsel Penyelenggara Pemilu 2024 Dikritik

Raihan menegaskan PB HMI siap mengawal dan menjadi mitra strategis dalam proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Menurutnya, partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk mengawal Timsel dalam proses seleksi.

"PB HMI berharap dalam proses seleksi, Timsel bekerja secara independen, transparan, dan partisipatif. Timsel harus membuka ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya, Timsel ini harus menjaga marwah demokrasi," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah dinilai perlu segera merespons pertanyaan publik terkait tim seleksi (Timsel) penyelenggara Pemilu 2021-2022. Pertanyaan ini logis karena ada empat nama dalam tim tersebut yang meruakan "orang presiden". Mereka adalah Juri Ardiantoro, Bahtiar, Edward Omar Sharif Hiariej, dan Poengky Indarti. Baca juga: Mendagri Tegaskan Tak Intervensi Timsel Calon Anggota KPU dan Bawaslu

"Keempat nama dimaksud menjabat dalam jabatan struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Lembaga Kompolnas misalnya adalah lembaga di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Untuk Indonesia Ray Rangkuti, Rabu (13/10/2021).
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Mantan Komisioner KPU...
Mantan Komisioner KPU Bicara Ambang Batas Parlemen: Idealnya 0 %
PKB: Jangan Justru saat...
PKB: Jangan Justru saat Terjadi Politik Uang, Bawaslunya Malah Hilang
Bawaslu Usul Blacklist...
Bawaslu Usul Blacklist Pelaku Money Politics dalam Pemilu, Golkar: Bisa Jadi Alternatif Penegakan Hukum
KPU Ingatkan PPP Tetap...
KPU Ingatkan PPP Tetap Mengacu UU Pemilu dan Parpol saat Daftar Peserta Pemilu
Roy Suryo Tuding Format...
Roy Suryo Tuding Format Ukuran Ijazah Jokowi Berbeda, Ketum Jokman: Ini Sesuatu Hal yang Enggak Masuk Akal
Bonatua Sebut KPU Bakal...
Bonatua Sebut KPU Bakal Buka Ijazah Jokowi ke Publik Pekan Depan
Upaya Minimalkan Politik...
Upaya Minimalkan Politik Uang, Bawaslu Kaji Sistem Transaksi Nontunai
Roy Suryo dan Dokter...
Roy Suryo dan Dokter Tifa Akan Gugat KPU terkait Ijazah Jokowi
DPD Partai Perindo Jakarta...
DPD Partai Perindo Jakarta Timur dan KPU Bahas Verifikasi Faktual
Rekomendasi
Hasil Indonesia Open...
Hasil Indonesia Open 2026: Kalahkan Ana/Trias, Rachel/Febi ke Semifinal
300 Siswa-Warga Dapatkan...
300 Siswa-Warga Dapatkan Pemeriksaan Mata dan Kacamata Gratis
KKP Pertegas Komitmen...
KKP Pertegas Komitmen Perkuat Pengawasan pada Momentum Hari Internasional Anti IUU Fishing
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
Trade Misinvoicing dan...
Trade Misinvoicing dan Upaya Penguatan Integritas Perdagangan Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved