DPR Minta Penyusunan Protokol Pariwisata Era New Normal Libatkan Pelaku Usaha

Huda menjelaskan keterlibatan pelaku industri pariwisata ini penting karena mereka yang mengetahui situasi di lapangan. Dari masukan mereka diharapkan bisa dirumuskan SOP pariwisata yang bisa melindungi kesehatan para pekerja pariwisata semisal dari lamanya jam kerja, rapid dan swab test massal pekerja pariwisata sebelum kembali bekerja, hingga jaminan asupan vitamin serta gizi selama mereka bekerja.

Masukan pelaku industri pariwisata juga diharapkan bisa memberikan jaminan Kesehatan maupun layanan berbasis protokol Covid-19 bagi wisatawan. “Masukan dari pelaku industri nanti bisa memastikan misalnya batas maksimal jumlah pengunjung di suatu destinasi wisata, bagaimana layanan transportasi yang berbasis physical distancing, dan sebagainya,” ujarnya.

Politikus PKB ini menyebut pemerintah bisa mengundang dan mendengarkan masukan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA), Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI), Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI), dan kelompok usaha pariwisata lainnya.

Dia meyakini para pelaku industri pariwisata telah mempunyai berbagai rumusan bagaimana kembali menghidupkan pariwisata di Tanah Air di tengah wabah Covid-19. “Mereka tentunya telah membuat evaluasi sekaligus rumusan bagaimana industri pariwisata ini bisa kembali bangkit di tengah wabah corona karena merekalah salah satu pihak yang paling terdampak wabah Covid-19. Masukan dari mereka juga bisa menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” katanya.