DPR Minta Penyusunan Protokol Pariwisata Era New Normal Libatkan Pelaku Usaha

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk segera menghidupkan kembali industri pariwisata di era tatanan normal baru (new normal) mendapat dukungan penuh DPR. Kendati demikian, protokol pariwisata yang saat ini sedang disusun pemerintah harusnya melibatkan para pelaku industri pariwisata.

“Berbagai protokol atau standard operating procedure (SOP) untuk membuka industri pariwisata yang disusun oleh pemerintah harus melibatkan para pelaku industri. Dengan demikian protokol tersebut akan menguntungkan para wisatawan baik dari sisi jaminan Kesehatan maupun pelayanan, juga menguntungkan para pelaku industri wisata,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Selasa (2/6/2020). (Baca juga: Masuki New Normal, Pemerintah Hidupkan Kembali Pariwisata)

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya menyiapkan pembukaan industri pariwisata di era new normal. Menurut Jokowi dengan adanya wabah Corona akan ada perubahan tren di bidang pariwisata yang harus diantisipasi oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) industri pariwisata.

Perubahan tren tersebut di antaranya menyangkut standar pelayanan pariwisata di mana para wisatawan akan lebih mengedepankan persoalan jaminan kesehatan (health), jaminan kebersihan (hygene), dan jaminan keamanan (security) selama melancong. (Baca juga: Yakin Tahun Depan Pariwisata Booming, Jokowi: Semua Orang Ingin Keluar)

Selain itu, dalam pandangan Jokowi, selama wabah Covid-19, para wisatawan akan cenderung melakukan solo travelling dibandingkan melakukannya secara berombongan. Instruksi Jokowi ini langsung disambut oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama dengan menyusun SOP pariwisata di era new normal.

Huda menjelaskan keterlibatan pelaku industri pariwisata ini penting karena mereka yang mengetahui situasi di lapangan. Dari masukan mereka diharapkan bisa dirumuskan SOP pariwisata yang bisa melindungi kesehatan para pekerja pariwisata semisal dari lamanya jam kerja, rapid dan swab test massal pekerja pariwisata sebelum kembali bekerja, hingga jaminan asupan vitamin serta gizi selama mereka bekerja.

Masukan pelaku industri pariwisata juga diharapkan bisa memberikan jaminan Kesehatan maupun layanan berbasis protokol Covid-19 bagi wisatawan. “Masukan dari pelaku industri nanti bisa memastikan misalnya batas maksimal jumlah pengunjung di suatu destinasi wisata, bagaimana layanan transportasi yang berbasis physical distancing, dan sebagainya,” ujarnya.

Politikus PKB ini menyebut pemerintah bisa mengundang dan mendengarkan masukan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA), Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI), Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI), dan kelompok usaha pariwisata lainnya.

Dia meyakini para pelaku industri pariwisata telah mempunyai berbagai rumusan bagaimana kembali menghidupkan pariwisata di Tanah Air di tengah wabah Covid-19. “Mereka tentunya telah membuat evaluasi sekaligus rumusan bagaimana industri pariwisata ini bisa kembali bangkit di tengah wabah corona karena merekalah salah satu pihak yang paling terdampak wabah Covid-19. Masukan dari mereka juga bisa menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” katanya.