Vaksinasi Covid-19 Harus Dipercepat dan Diperluas

JAKARTA - Pemerintah harus terus mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi Covid-19 . Hingga alkhir tahun, minimal 50% penduduk yang jadi sasaran vaksinasi sudah mendapatkan vaksin dosis kedua.

Pemerintah menargetkan 70% penduduk Indonesia yang jadi sasaran bisa tervaksinasi demi mencapai herd inmunity atau kekebalan kelompok. Namun, melihat fakta yang ada target tersebut tampak masih cukup jauh. Hingga 3 Oktober 2021, penduduk yang mendapatkan vaksin dosis pertama baru mencapai 45,03% atau setara 93.780.446 jiwa. Sedangkan vaksinasi dosis kedua baru mampu menjangkau 25,29% penduduk atau setara 52.676.052 jiwa.



Demi mempercepat tercapainya target vaksinasi, semua hambatan dalam program tersebut harus bisa diatasi segera. Hambatan yang dihadapi selama ini salah satunya adalah disparitas distribusi vaksin. Banyak daerah, terutama di luar Jawa, kekurangan stok vaksin sehingga harus menunggu lama untuk mendapat giliran.

Pakar kesehatan masyarakat Iqbal Mochtar mengatakan, pemerataan cakupan vaksin harus segera dilakukan. Dia melihat terjadi disparitas yang besar cakupan vaksin antara satu daerah dengan daerah lainnya di Tanah Air.

"Misalnya , vaksinasi di Jakarta sudah sekitar 100% tercapai. Sementara di Lampung, masih sangat kurang. Disparitas seperti ini menghambat terjadinya herd immunity," ujar Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah ini saat dihubungi kemarin.

Selain itu, untuk mencapai herd imminity vaksinasi harus cepat dan merata di sebuah wilayah. Alasanya, karena efikasi vaksin Vovid-19 hanya bertahan enam bulan.

"Cakupan vaksinasi 70% itu harus dicapai secara serentak. Ini yang penting. Jangan Jawa Barat sudah mencapai 70% hari ini tapi Jawa Timur nanti tahun depan. Herd immunity tidak akan tercapai bila begitu," paparnya.


Selain itu hambatan lain yang harus diatasi adalah ketersediaan vaksin. Di tengah perlombaan seluruh negara untuk mendapatkan vaksin, pemerintah Indonesia harus punya strategi dalam menjamin stok vaksin tersedia. Jika stok aman, target 208 juta penduduk tervaksinasi akan bisa cepat tercapai.

"Stok vaksin ini sangat perlu karena jangan sampai ketika kita berada di tengah program, tiba-tiba (vaksin) habis. Ini yang yang harus bisa diantisipasi," ujarmya mengingatkan.

Di saat yamg sama pemerintah juga harus bekerja keras dalam memberantas hoaks atau infodemic. Hoaks salah satu hambtan terbesar dalam program vaksinasi.Saat ini di masyarakat sangat marak orang-orang yang tidak percaya dengan vaksin atau antivaks.

Ironisnya, masyarakat golongan itu yang malah melakukan penularan kepada orang-orang sekitarnya dan keluarganya.

"Hoaks ini akhirnya yang menyebabkan banyak orang tidak melakukan vaksinasi. Saya kira ini harus segera diantisipasi, dicarikan jalan keluarnya sehingga masyarakat bisa berpartisipasi secara lebih kontributif," tandas Iqbal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan fokus pada program vaksinasi. Dia mengakui pemerintah telah menyalurkan 337 juta dosis vaksin Covid-19 untuk digunakan hingga Desember 2021. Dengan demikian, nanti pada akhir tahun secara rata-rata sudah 100% orang telah divaksin untuk dosis pertama, dan rata-rata 62% untuk dosis kedua. Menurut data yang dihimpunnya, suplai vaksinasi secara kumulatif hingga Agustus 2021 sebesar 158,53 juta dosis.

Airlangga mengklaim memiliki data soal distribusi vaksin sehingga target 80% itu akan tercapai.Pada September lalu, kata dia, pemerintah target menyuntikan 80,3 juta dosis vaksin atau 2,5 juta dosis per hari. Sedangkan pada Oktober juga sebanyak 54,7 juta dosis (2,5 juta per hari), lalu November 49,9 juta dosis (2,1 juta per hari), dan 50,5 juta dosis vaksin pada Desember (1,5 juta per hari).

Salah satu alasan mencapai target vaksinasi 50% dosis kedua pada akhir tahun adalah demi mengantisipasi potenai gelombang ketiga Covid-19. Gelombang ketiga Covid-19 diperkirakan akan melanda Indonesia mulai Desember 2021-Januari 2022. Selain karena cakupan vaksin yang rendah, ancaman gelombang ketiga dipicu oleh mobilitas masyarakat yang semakin tinggi karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarrakat (PPKM) yang semakin diperlonggar.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan diplomasi vaksin akan bekerja untuk mengamankan kebutuhan vaksin bagi keperluan rakyat Indonesia. Dengan upaya kuat yang telah dilakukan selama ini, Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 140 juta dosis vaksin, salah satu yang terbesar di Asia, setelah RRT, India, dan Jepang.

Selain itu, terus menyuarakan kesetaraan akses vaksin untuk semua negara, Retno juga menyebut, Indonesia berada di garda depan dalam memberi masukan bagi upaya penataan ulang arsitektur kesehatan dunia agar dunia lebih siap hadapi tantangan kesehatan di masa mendatang. Dalam konteks inilah, Indonesia telah menjadi salah satu co-sponsor pengusulan sebuah International instrument for Pandemic Preparedness and Response.

"Indonesia tergabung dalam Group of Friends of the Treaty for Pandemic Preparedness and Response," katanya, Sabtu (2/10/2021).

Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menegaskan pemerintah mengupayakan percepatan vaksinasi 2 juta dosis setiap harinya, termasuk melibatkan Langkah itu dilakukan agar target vaksinasi bisa mencapai minimal 50% dari populasi nasional di Desember mendatang.

Hingga kemarin (3/10) dilansir dari laman resmi Kemenkes, total penerima vaksinasi dosis 1 sudah mencapai 93,78 juta orang (45%). Sementara yang sudah mendapatkan vaksin dosis 2 sebanyak 52,67 juta orang (25,29%).

Nadia memprediksi jumlah penerima dosis 1 pada Desember bisa mencapai 80% dari total target vaksinasi. Sejauh ini, penyuntikan vaksin terus ditingkatkan, termasuk memperbanyak sentra vaksinasi dengan melibatkan berbagai pihak, seperti TNI, Polri, swasta, hingga komunitas masyarakat.

“Percepatan dan perbanyak sentra vaksinasi pelibatan TNI Polri dan swasta, ormas komunitas terus dilaksanakan. (Vaksinasi) sudah terus meningkat. Kemarin sudah sempat 1,9 juta dosis per hari. Rata-rata sekitar 1,6-1,7 juta,” ungkapnya.

Ketersediaan vaksin juga menjadi salah satu persoalan yang terus diatasi pemerintah melalui diplomasi dengan negara produsen vaksin. Nadia mengungkapkan distribusi vaksin yang ada saat ini memang lebih diprioritaskan ke daerah yang memiliki banyak kasus Covid-19, jumlah varian virus, hingga kecepatan vaksinasi setiap harinya. Ia berharap masyarakat bisa bersabar menunggu sesuai jadwal vaksinasi yang diberikan.

“Sesuai jumlah vaksin yang kita terima dari produsen vaksin dan kita prioritaskan kepada daerah dengan beberapa kriteria: penyumbang kasus terbanyak, jumlah varian virus yang terdeteksi, kecepatan vaksinasi per hari. Jadi masyarakat diminta bersabar sesuai dengan jadwalnya untuk mendapatkan vaksinasi,” imbuh dia.

Kemarin, Nadia juga mengungkapkan bahwa Indonesia kembali kedatangan vaksin Covid-19 tahap 81 yang tiba Jumat (1/10/2021) dini hari sebanyak 453.960 dosis vaksin jadi Pfizer. Kemarin, vaksin didistribusikan ke tujuh provinsi di Kalimantan dan Sumatera.

"Tentu saja dalam seluruh proses tersebut diterapkan jalur distribusi rantai dingin dengan suhu di bawah -70 derajat Celcius guna menjaga kualitas vaksin Pfizer,” ujar dia dalam keterangan resmi yang diterima, kemarin.

Nadia menjelaskan tujuh provinsi yang dituju adalah Kalimantan Barat (Pontianak), Kalimantan Utara melalui Berau, Kalimantan Timur (Samarinda), Kalimantan Tengah (Palangkaraya), Sumatera Barat (Padang), Sumatera Selatan (Palembang), serta Bangka Belitung (Pangkal Pinang).

“Pemerintah mengoptimalkan semua langkah yang dapat dilakukan untuk percepatan penyebarluasan vaksin ke seluruh daerah di Indonesia sehingga bisa menyentuh sampai masyarakat terpencil dan terluar. Harapannya, upaya ini juga dapat mendorong pemerintah daerah, terutama yang capaian vaksinasinya masih rendah untuk melakukan percepatan dan perluasan program vaksinasi,” papar Nadia.

Hingga saat ini, Nadia mengatakan bahwa masih ada sejumlah daerah dan target sasaran yang capaian vaksinasinya rendah. Ia mengajak pihak daerah untuk menyusun strategi sesuai dengan permasalahan atau hambatan spesifik di daerah masing-masing dalam percepatan vaksinasi.

Dia mengharapkan pemerintah daerah dapat lebih mendorong upaya sosialisasi dan edukasi tentang vaksin, termasuk dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Hal ini diperlukan untuk memberikan pemahaman lebih terhadap bahaya Covid-19 dan pentingnya vaksinasi.

“Hingga saat ini, masih saja ada informasi-informasi tidak benar atau hoaks seputar vaksin dan vaksinasi. Masyarakat kami minta untuk menyaring seluruh informasi yang diterima dan jangan langsung percaya dan menyebarluaskannya,” tegas Nadia.

Nadia menambahkan, kedatangan vaksin secara kontinu ke Indonesia menunjukkan bahwa stok vaksin di Tanah Air aman dan mencukupi. Pemerintah optimistis dapat mencapai target vaksinasi 70% masyarakat Indonesia pada akhir 2021.Meski Indonesia termasuk 10 besar negara dengan jumlah vaksinasi tertinggi di dunia, program vaksinasi tidak boleh mengendur. “Karena itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat segera vaksinasi, tidak perlu pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin aman dan berkhasiat,” papar Nadia.

Selain Pfizer, Indonesia juga telah menerima sebanyak 600 ribu dosis vaksin AstraZeneca bantuan dari pemerintah Prancis. Bantuan ini melalui mekanisme dose sharing lewat Covax facility.

"Pada Sabtu (2/10/2021) Indonesia juga kembali menerima 600 ribu vaksin AstraZeneca dari pemerintah Prancis melalui jalur bilateral," tambah Retno Marsudi, Sabtu (2/10/2021).

Retno mengatakan, dengan penambahan 600 ribu vaksin ini, maka Indonesia akan menerima sebanyak 3.163.540 dosis vaksin Covid-19 bantuan dari Prancis.

"Dengan begitu, Indonesia akan menerima 3.163.540 dosis vaksin dari Prancis. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Prancis atas dose sharing kepada Indonesia," ucapnya.