Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Yusril Gugat AD/ART Demokrat ke MA, Pakar Hukum: Secara Ketatanegaraan Mustahil
loading...
Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar menyoroti adanya perdebatan yang bisa muncul dari gugatan yang dilakukan Yusril ihza Mahendra ke MA. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar angkat suara soal keterangan Menko Polhukam Mahfud MD soal putusan hakim Mahkamah Agung (MA) yang tidak berlaku surut dalam memutus uji materiil. Hal ini terkait gugatan AD/ART Partai Demokrat yang dilayangkan Yusril Ihza Mahendra ke MA.
Zainal membenarkan adanya pernyataan dari Mahfud tersebut lantaran putusan hakim MA dalam uji materiil bersifat pasti. Namun, dirinya tidak mengelak jika hakim mempunyai keputusan yang berbeda.
“Kalaupun misalnya (gugatan) diterima toh itu berlaku ke depan, saya enggak tahu kecuali hakimnya memberlakukan surut,” ujar Zainal ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (30/09/2021).
“Tapi pada dasarnya keputusan Judicial Review itu bersifat pasti. Tapi, kalau ternyata itu ada implikasi ke belakang, terpaksa biasanya diatur oleh hakim,” sambungnya.
Pria yang kerap disapa Uceng tersebut juga memberikan contoh. Misalnya ada seorang terpidana mati lalu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa hukuman mati tersebut melanggar HAM, lalu MK pun menerima logika dari pemohon.
“Masa MK bilang ‘biarkan Anda mati dahulu nanti ke depan baru tidak boleh hukuman mati’, padahal pemohonnya dia sendiri. Jadi walaupun pada dasarnya Judicial Review berlaku ke depan tapi ada kemungkinan dengan pertimbangan tertentu itu diberlakukan surut,” jelas Zainal.
Meskipun begitu, Zainal tetap menyoroti adanya perdebatan yang bisa muncul dari gugatan yang dilakukan Yusril ihza Mahendra ke MA. Menurut Zainal, secara ketatanegaraan itu merupakan hal yang mustahil.
“Yang pertama secara ketatanegaraan mustahil untuk menyamakan AD/ART dengan peraturan perundang-undangan, kan yang bisa dibawa ke Mahkamah Agung itu adalah peraturan perundang-undangan, AD/ART itu bukan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
“AD/ART itu konstitusi bagi partai, internal partai,” tuturnya lagi.
Zainal juga menyampaikan bahwa sebuah peraturan itu dibuat oleh lembaga negara. Oleh sebabnya bagaimana mungkin partai itu dianggap sebagai lembaga negara.
Zainal membenarkan adanya pernyataan dari Mahfud tersebut lantaran putusan hakim MA dalam uji materiil bersifat pasti. Namun, dirinya tidak mengelak jika hakim mempunyai keputusan yang berbeda.
“Kalaupun misalnya (gugatan) diterima toh itu berlaku ke depan, saya enggak tahu kecuali hakimnya memberlakukan surut,” ujar Zainal ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (30/09/2021).
“Tapi pada dasarnya keputusan Judicial Review itu bersifat pasti. Tapi, kalau ternyata itu ada implikasi ke belakang, terpaksa biasanya diatur oleh hakim,” sambungnya.
Pria yang kerap disapa Uceng tersebut juga memberikan contoh. Misalnya ada seorang terpidana mati lalu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa hukuman mati tersebut melanggar HAM, lalu MK pun menerima logika dari pemohon.
“Masa MK bilang ‘biarkan Anda mati dahulu nanti ke depan baru tidak boleh hukuman mati’, padahal pemohonnya dia sendiri. Jadi walaupun pada dasarnya Judicial Review berlaku ke depan tapi ada kemungkinan dengan pertimbangan tertentu itu diberlakukan surut,” jelas Zainal.
Meskipun begitu, Zainal tetap menyoroti adanya perdebatan yang bisa muncul dari gugatan yang dilakukan Yusril ihza Mahendra ke MA. Menurut Zainal, secara ketatanegaraan itu merupakan hal yang mustahil.
“Yang pertama secara ketatanegaraan mustahil untuk menyamakan AD/ART dengan peraturan perundang-undangan, kan yang bisa dibawa ke Mahkamah Agung itu adalah peraturan perundang-undangan, AD/ART itu bukan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
“AD/ART itu konstitusi bagi partai, internal partai,” tuturnya lagi.
Zainal juga menyampaikan bahwa sebuah peraturan itu dibuat oleh lembaga negara. Oleh sebabnya bagaimana mungkin partai itu dianggap sebagai lembaga negara.
Explore More