Mahfud MD: Tudingan Pemerintah Anti-Islam Sangat Keliru
Kamis, 30 September 2021 - 04:24 WIB
loading...
A
A
A
"Kalau mau disebut ormasnya NU, Muhammadiyah, HMI, dominan sekali di eksekutif dan legislatif," ucapnya.
Dia menyebutkan beberapa jabatan yang sekarang dipimpin oleh orang Islam, antara lain Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin yang merupakan aktivis HMI. Kemudian, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang juga beragama Islam.
Baca juga: Aktualisasi Ajaran Islam dalam Kehidupan Sehari-hari Jadi Tantangan Muslim
"Sekarang Islam semua, dan enggak ada itu politik anti-Islam karena semua kebijakan. Kebijakan itu yang dituntut orang Islam, kaum muslimin itu, kan dipenuhi semua," katanya.
Contoh lain untuk memperkuat bukti bahwa pemerintah tidak anti terhadap Islam adalah beberapa kebijakan yang dibuat. Mulai dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren hingga ditekennya Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
"Sekarang pemerintah membuat Perpres dana abadi untuk pesantren di mana negara menyediakan dana sekian triliun, itu untuk pengembangan pesantren. Enggak boleh diotak-atik itu untuk pesantren. Coba yang begitu, bagaimana mau dikatakan anti Islam," tandasnya.
Dia menyebutkan beberapa jabatan yang sekarang dipimpin oleh orang Islam, antara lain Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin yang merupakan aktivis HMI. Kemudian, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang juga beragama Islam.
Baca juga: Aktualisasi Ajaran Islam dalam Kehidupan Sehari-hari Jadi Tantangan Muslim
"Sekarang Islam semua, dan enggak ada itu politik anti-Islam karena semua kebijakan. Kebijakan itu yang dituntut orang Islam, kaum muslimin itu, kan dipenuhi semua," katanya.
Contoh lain untuk memperkuat bukti bahwa pemerintah tidak anti terhadap Islam adalah beberapa kebijakan yang dibuat. Mulai dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren hingga ditekennya Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
"Sekarang pemerintah membuat Perpres dana abadi untuk pesantren di mana negara menyediakan dana sekian triliun, itu untuk pengembangan pesantren. Enggak boleh diotak-atik itu untuk pesantren. Coba yang begitu, bagaimana mau dikatakan anti Islam," tandasnya.
(thm)
Lihat Juga :
