Fraksi PKB Kritisi Kebijakan KKP Tak Berpihak pada Nelayan
loading...
Ketua Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal dalam audiensi dengan para perwakilan nelayan di Ruang Rapat Fraksi PKB di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (29/9/2021). Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan akan mengawal perjuangan atas kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai tidak berpihak kepada para nelayan di Indonesia.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal dalam audiensi dengan para perwakilan nelayan di Ruang Rapat Fraksi PKB di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (29/9/2021).
"Saya apresiasi kehadiran ini. Ini perjuangan yang luar biasa. Kita juga dulu berjuang soal cantrang kita teriak-teriak di komisi sampai bagaimana kita melakukan aksi turun ke jalan. Semoga ini kita bisa lakukan secara persuasif. Kita komunikasi," ujar Cucun.
"Ini bagian perjuangan kita semua kami siap mengawal aspirasi bapak-bapak (nelayan) sekalian," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggi Ermarini menyesalkan bahwa desain pemerintah dalam isu kelautan dan perikanan tidak mencerminkan keberpihakannya kepada nasib para nelayan.
Salah satunya, lanjut dia, terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kalau tentang posisi PKB, tetap berpihak pada nelayan dalam isu perikanan dan kelautan ini. Salah satu yang kita atau saya kejar adalah (mengenai) desain yang dimiliki pemerintah tidak mencerminkan keberpihakannya kepada para nelayan kita," terangnya.
Anggi menjelaskan dalam ketentuan PP 85/2021 sangat memberatkan para nelayan, khususnya nelayan tradisional. Di mana ada perubahan pungutan pajak mencapai 400%.
"Ada beberapa elemen (pada PP 85/2021) yang tidak hanya naik tetapi berubah karena sampai 400% yang tentu sangat memberatkan bagi para nelayan," jelasnya.
Kemudian, Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengingatkan pemerintah untuk tidak menganaktirikan para nelayan. Tentu dengan tidak mengeluarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru mempersulit para nelayan terutama di tengah pandemi Covid-19 ini.
"Di tengah masyarakat sulit, di tengah pemerintah memberikan kemudahan di pariwisata, memberikan karpet merah di dunia investasi, bahkan menghapus pajak mobil. Loh kok, sekarang nelayan dipajakin?" sesalnya.
"Karena dengan BNBP naik, sama saja kita sedang memberikan pajak untuk pangannya rakyat," sambungnya.
Lebih lanjut, Daniel menambahkan PKB akan segera melakukan komunikasi menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah. "Tentunya kami akan sampaikan ke Menteri KKP dan bahkan akan melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo serta Menkeu. Memang menjadi tantangan bagi Indonesia dalam peningkatan penambahan negara," tandasnya.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal dalam audiensi dengan para perwakilan nelayan di Ruang Rapat Fraksi PKB di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (29/9/2021).
"Saya apresiasi kehadiran ini. Ini perjuangan yang luar biasa. Kita juga dulu berjuang soal cantrang kita teriak-teriak di komisi sampai bagaimana kita melakukan aksi turun ke jalan. Semoga ini kita bisa lakukan secara persuasif. Kita komunikasi," ujar Cucun.
"Ini bagian perjuangan kita semua kami siap mengawal aspirasi bapak-bapak (nelayan) sekalian," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggi Ermarini menyesalkan bahwa desain pemerintah dalam isu kelautan dan perikanan tidak mencerminkan keberpihakannya kepada nasib para nelayan.
Salah satunya, lanjut dia, terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kalau tentang posisi PKB, tetap berpihak pada nelayan dalam isu perikanan dan kelautan ini. Salah satu yang kita atau saya kejar adalah (mengenai) desain yang dimiliki pemerintah tidak mencerminkan keberpihakannya kepada para nelayan kita," terangnya.
Anggi menjelaskan dalam ketentuan PP 85/2021 sangat memberatkan para nelayan, khususnya nelayan tradisional. Di mana ada perubahan pungutan pajak mencapai 400%.
"Ada beberapa elemen (pada PP 85/2021) yang tidak hanya naik tetapi berubah karena sampai 400% yang tentu sangat memberatkan bagi para nelayan," jelasnya.
Kemudian, Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengingatkan pemerintah untuk tidak menganaktirikan para nelayan. Tentu dengan tidak mengeluarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru mempersulit para nelayan terutama di tengah pandemi Covid-19 ini.
"Di tengah masyarakat sulit, di tengah pemerintah memberikan kemudahan di pariwisata, memberikan karpet merah di dunia investasi, bahkan menghapus pajak mobil. Loh kok, sekarang nelayan dipajakin?" sesalnya.
"Karena dengan BNBP naik, sama saja kita sedang memberikan pajak untuk pangannya rakyat," sambungnya.
Lebih lanjut, Daniel menambahkan PKB akan segera melakukan komunikasi menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah. "Tentunya kami akan sampaikan ke Menteri KKP dan bahkan akan melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo serta Menkeu. Memang menjadi tantangan bagi Indonesia dalam peningkatan penambahan negara," tandasnya.
(kri)
Lihat Juga :
