PKB Berharap Tak Ada Pihak-pihak yang Coba Gagalkan Pemilu 2024
loading...
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim mempertanyakan keseriusan pemerintah, untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Foto/DPR
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 .
Baca Juga: 2024
Baca juga: KPU Sampaikan Kajian Jadwal Pemilu 2024 Pekan Depan
"Saya berharap dan berdoa, semoga simulasi pemerintah yang menginginkan coblosan Pemilu 15 Mei 2024 tidak dijadikan rangkaian strategi oleh pihak tertentu untuk menggagalkan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024," kata Luqman dalam keterangannya, Selasa (28/9/2021).
Menurut dia, harapan dan doa ini tidaklah berlebihan. Mengingat, sudah cukup lama berhembus isu kencang di tengah masyarakat mengenai adanya pihak tertentu yang sedang berusaha memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027 mendatang atau membongkar konstitusi untuk menghapus batasan presiden dua periode.
"Semoga dalam waktu dekat, KPU setelah berkonsultasi kepada DPR dapat memutuskan tanggal coblosan Pemilu 2024 yang paling rasional, sehingga Pemilu dan Pilkada November 2024 dapat dilaksanakan secara demokratis dan bermartabat," ujarnya.
Lihat Juga: Bung Tomo dan Gebrakan Politik Usia 17 Tahun di Parindra Antarkan Tokoh Muda ke Parlemen Belanda
Baca Juga: 2024
Baca juga: KPU Sampaikan Kajian Jadwal Pemilu 2024 Pekan Depan
"Saya berharap dan berdoa, semoga simulasi pemerintah yang menginginkan coblosan Pemilu 15 Mei 2024 tidak dijadikan rangkaian strategi oleh pihak tertentu untuk menggagalkan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024," kata Luqman dalam keterangannya, Selasa (28/9/2021).
Menurut dia, harapan dan doa ini tidaklah berlebihan. Mengingat, sudah cukup lama berhembus isu kencang di tengah masyarakat mengenai adanya pihak tertentu yang sedang berusaha memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027 mendatang atau membongkar konstitusi untuk menghapus batasan presiden dua periode.
"Semoga dalam waktu dekat, KPU setelah berkonsultasi kepada DPR dapat memutuskan tanggal coblosan Pemilu 2024 yang paling rasional, sehingga Pemilu dan Pilkada November 2024 dapat dilaksanakan secara demokratis dan bermartabat," ujarnya.
Lihat Juga: Bung Tomo dan Gebrakan Politik Usia 17 Tahun di Parindra Antarkan Tokoh Muda ke Parlemen Belanda
(maf)
Explore More