Pakar UGM: Kebijakan Berbasis Bukti Butuh Ekosistem Pengetahuan yang Mumpuni
Senin, 20 September 2021 - 23:23 WIB
loading...
Pakar Kebijakan Publik UGM Agus Heruanto Hadna mengatakan Indonesia membutuhkan ekosistem pengetahuan yang mumpuni agar proses perencanaan kebijakan berbasis bukti dari hulu ke hilir terlaksana dengan baik. Foto/UGM
A
A
A
JAKARTA - Indonesia membutuhkan ekosistem pengetahuan yang mumpuni agar proses perencanaan kebijakan berbasis bukti dari hulu ke hilir terlaksana dengan baik. Untuk mewujudkan itu, masing-masing pihak yakni produsen pengetahuan di hulu dan pembuat kebijakan di hilir harus memahami bahwa mereka ada dalam satu jaring kebijakan yang sama.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Heruanto Hadna mengatakan selain itu para pembuat kebijakan harus menghilangkan rasa curiga berlebihan kepada akademisi dan membangun pola pikir yang kritis di antara mereka. Baca juga: Efek Kebijakan Ekonomi Gas & Rem, Menko Airlangga: Surplus Perdagangan RI Melonjak
“Jika menggunakan perspektif ‘Valley of Death’ dalam formulasi kebijakan di Indonesia maka hambatan berasal dari dua sisi. Pertama adalah pada kualitas dari production of knowledge yang dihasilkan oleh ilmuwan, lembaga penelitian, dan universitas. Di sisi lain adalah arogansi pembuat kebijakan yang menganggap intuisinya sendiri sudah relevan dengan rumusan masalah kebijakan. Kedua sisi ini juga tidak terjembatani dengan baik,” ujar Agus dalam keterangannya, Senin (20/9/2021).
Agus juga menyoroti potensi riset dan inovasi yang belum terlaksana secara optimal. Menurutnya, selain suntikan dana untuk riset dan pengembangan (R&D) yang masih rendah, tata kelola R&D di Indonesia masih amburadul.
“Jika ingin dunia riset berkembang, berikan kebebasan bagi akademisi dan mahasiswa untuk berpikir liar yang menjamin inovasi bisa berkembang secara luas. Sementara itu, ternyata tata kelola kita masih terjebak dengan isu-isu administratif yang menghambat akademisi dan terkesan mengesampingkan substansi penelitian,” jelas Agus.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Heruanto Hadna mengatakan selain itu para pembuat kebijakan harus menghilangkan rasa curiga berlebihan kepada akademisi dan membangun pola pikir yang kritis di antara mereka. Baca juga: Efek Kebijakan Ekonomi Gas & Rem, Menko Airlangga: Surplus Perdagangan RI Melonjak
“Jika menggunakan perspektif ‘Valley of Death’ dalam formulasi kebijakan di Indonesia maka hambatan berasal dari dua sisi. Pertama adalah pada kualitas dari production of knowledge yang dihasilkan oleh ilmuwan, lembaga penelitian, dan universitas. Di sisi lain adalah arogansi pembuat kebijakan yang menganggap intuisinya sendiri sudah relevan dengan rumusan masalah kebijakan. Kedua sisi ini juga tidak terjembatani dengan baik,” ujar Agus dalam keterangannya, Senin (20/9/2021).
Agus juga menyoroti potensi riset dan inovasi yang belum terlaksana secara optimal. Menurutnya, selain suntikan dana untuk riset dan pengembangan (R&D) yang masih rendah, tata kelola R&D di Indonesia masih amburadul.
“Jika ingin dunia riset berkembang, berikan kebebasan bagi akademisi dan mahasiswa untuk berpikir liar yang menjamin inovasi bisa berkembang secara luas. Sementara itu, ternyata tata kelola kita masih terjebak dengan isu-isu administratif yang menghambat akademisi dan terkesan mengesampingkan substansi penelitian,” jelas Agus.
Lihat Juga :
