Rayakan 11 Tahun BNPP, Mendagri Akan Luncurkan 3 Program

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian dijadwalkan meluncurkan tiga program dalam acara puncak HUT ke-11 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada Jumat (17/9/2021). Program tersebut merupakan hasil kerja sama antara BNPP dengan Perpustakaan Nasional.

Sekretaris BNPP Restuardy Daud menjelaskan, tiga program yang akan diluncurkan adalah Pojok Baca Digital (POCADI) yang dibangun di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) guna meningkatkan literasi baca dan digital bagi masyarakat perbatasan.

Selanjutnya peluncuran buku 'Inovasi Sains untuk Pembangunan Perbatasan Indonesia' yang diinisiasi oleh Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara (Forpertas). Forum ini beranggotakan 11 perguruan tinggi negeri, dengan koordinatornya Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Buku ini sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Baca juga: Indonesia Rawan Bencana, Ini Kata Kepala BMKG dan BNPP kepada Megawati

Terakhir adalah program pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam rangka mendukung program Reformasi Birokrasi, serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, akuntabel, dan transparan.

"Setelah peresmian tiga program tersebut, acara akan dilanjutkan dengan webinar Perbatasan Negara Kokoh untuk Indonesia Tangguh dan Tumbuh," kata Restuardy di Kantor BNPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/9/2021).

Restuardy mengatakan, pada acara puncak HUT ke-11, BNPP mengambil tema 'Perbatasan Negara Kokoh, untuk Indonesia Tangguh dan Tumbuh'. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi Covid-19, sekaligus mempersipkan diri untuk melakukan loncatan pasca pandemi.

Baca juga: BNPP Mantapkan Program Prioritas Pengelolaan Perbatasan Tahun 2021

Diakui Restuardy, penyelenggaraan puncak HUT BNPP tahun ini berbeda dari sebelumnya. Pada tahun ini acara dilakukan secara terbatas, dan menerapkan protokol kesehatan.

"Namun tentu saja hal ini tidak mengurangi makna dari 11 tahun pengelolaan perbatasan negara sejak diundangkannya UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang diikuti dengan pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Badan ini terdiri dari Pengarah yakni para Menteri Koordinator, Anggota yang terdiri dari 27 K/L, dan Gubernur dan Bupati Wali Kota daerah perbatasan," katanya.

Puncak HUT ke-11 BNPP akan dihadiri secara langsung dan virtual oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD sebagai Ketua Pengarah BNPP dan Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Kemudian pejabat kementerian/lembaga anggota BNPP, para gubernur anggota BNPP serta pejabat yang membidangi pengelolaan perbatasan pada pemerintah daerah perbatasan di 15 provinsi dan 54 kabupaten/kota, serta camat di 222 lokasi prioritas (lokpri).