Beda dengan KPU, Mendagri Usul Pemilu 2024 Digelar April atau Mei
Kamis, 16 September 2021 - 14:41 WIB
loading...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memiliki usulan yang berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait jadwal pemungutan suara Pemilu 2024. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian memiliki usulan yang berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 . Mendagri mengusulkan Pemilu 2024 digelar April atau Mei.
"Kami mengusulkan hari pemungutan suaranya dilaksanakan pada bulan April seperti tahun-tahun sebelumnya. Atau kalau masih memungkinkan Mei 2024," kata Tito dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/9/2021).
Tito menjelaskan, pemungutan suara Pemilu 2024 akan berdampak ke mulainya tahapan pemilu. Bila pemungutan Februari 2024, kurang lebih tahapan pemilu dimulai pada sekitar bulan Januari 2022.
Baca juga: Punya Modal Politik Besar, Perindo Jabar Optimistis Tatap Pemilu 2024
Menurutnya, jika pemilu dimulai lebih awal maka akan berdampak polarisasi, stabilitas politik dan keamanan, serta eksekusi program pemerintah pusat dan daerah. "Ini akan berdampak pada polarisasi, stabilitas politik keamanan eksekusi program pemerintah daerah dan lain-lain, bukan hanya pusat tapi juga daerah karena semua terdampak," ujarnya.
"Kami mengusulkan hari pemungutan suaranya dilaksanakan pada bulan April seperti tahun-tahun sebelumnya. Atau kalau masih memungkinkan Mei 2024," kata Tito dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/9/2021).
Tito menjelaskan, pemungutan suara Pemilu 2024 akan berdampak ke mulainya tahapan pemilu. Bila pemungutan Februari 2024, kurang lebih tahapan pemilu dimulai pada sekitar bulan Januari 2022.
Baca juga: Punya Modal Politik Besar, Perindo Jabar Optimistis Tatap Pemilu 2024
Menurutnya, jika pemilu dimulai lebih awal maka akan berdampak polarisasi, stabilitas politik dan keamanan, serta eksekusi program pemerintah pusat dan daerah. "Ini akan berdampak pada polarisasi, stabilitas politik keamanan eksekusi program pemerintah daerah dan lain-lain, bukan hanya pusat tapi juga daerah karena semua terdampak," ujarnya.
Lihat Juga :
