MAKI Berencana Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Kejagung

JAKARTA - Masyarakat Antikorupsi Indonesia ( MAKI ) mengancam melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar ke Kejaksaan Agung jika tidak mengundurkan diri dari jabatannya hingga November 2021. Untuk diketahui, Dewan Pengawas KPK telah memutuskan Lili terbukti melanggara kode etik karena berhubungan dengan pihak yang terlibat dalam perkara dan dijatuhi hukuman pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan.

"Terkait dengan Bu Lili, saya masih memberikan kesempatan untuk mengundurkan diri kira-kira ya sampai November. Tapi, kalau November belum memundurkan diri, saya akan menempuh pelaporan juga ke Kejaksaan Agung," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).

Boyamin nantinya bakal melaporkan Lili ke Kejaksaan Agung dengan dugaan pelanggaran Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK.

Baca juga: Penyidik KPK Periksa Ajudan Lili Pintauli Siregar

"Nah Undang-Undang khusus ini kan diatur di Undang-Undang KPK, bukan di KUHP. Dengan dasar itu saya akan melaporkan ke Kejaksaan Agung bulan Desember dengan dengan sangkaan atau dugaan saya kan Pasal 36, kembali lagi itu dan juncto Pasal 65," katanya.

Usai dilaporkan nantinya, kata Boyamin, Kejaksaan Agung dapat memproses Lili secara transparansi dan independen. Bahkan, Boyamin meminta Kejaksaan Agung untuk mempelototi gerak-gerik KPK saat ini.

"Saya berharap Kejaksaan Agung juga bisa mengontrol KPK ini. Ada yang enggak benar ya gantian, kan dulu Kejaksaan ada yang enggak benar dikontrol di sini, ya saya berharap Kejaksaan Agung bukan balas dendam tapi imbang-imbangan gitu loh," katanya.

Baca juga: Langgar Kode Etik, Lili Pintauli Terima Putusan Dewas KPK

Untuk diketahui, Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan. Lili terbukti bersalah menyalahgunakan jabatan dan berhubungan langsung dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Lili juga turut memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan M Syahrial guna pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya, Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai.

Atas ulahnya Lili melanggar ketentuan kode etik dan pedoman perilaku Pasal 4 ayat 2 huruf b dan pasal 4 ayat 2 huruf a Peraturan Dewas No 02 tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.