Rancangan Perpres TNI Atasi Terorisme Tak Gunakan Kajian Ilmiah Akademisi

JAKARTA - Pemerintah ditengarai tak melibatkan akademisi dalam pembuatan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme .

Dosen Fakultas Hukum Univeritas Airlangga (Unair) R. Herlambang Perdana Wiratman, mengungkapkan kemungkinan tidak adanya kajian ilmiah atas rancangan perpres tersebut. “Sejauh ini tidak ada kejelasan akademisi mana yang dilibatkan,” tegasnya, Minggu (31/5/2020). (Baca juga: Ubah Citra Positif, Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Harus Dicabut)

Herlambang merupakan salah satu akademisi yang menolak kemunculan Perpres TNI. Saat mengetahui perpres tersebut telah diserahkan pemerintah ke DPR awal Mei lalu, dirinya merupakan salah satu akademisi yang menandatangani Petisi Bersama Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Sipil untuk menolak disahkannya pemberian kewenangan TNI menangani terorisme melalui perpres. (Baca juga: Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme Picu Polemik, Begini Reaksi Kapuspen)

Tokoh lain yang menandatangani petisi tersebut di antaranya, Ketua Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), M. Najib Azca, guru besar Fisipol UGM Mochtar Mas'oed dan Yunizar Adiputera MA, guru besar FH UGM Sigit Riyanto, PSKP UGM Arifah Rahmawati, dosen FISIP UI Nur Iman Subono, Alissa Wahid, putri mendiang Gus Dur.

Dosen Universitas Paramadina Phil Shiskha Prabawaningtyas, mantan legislator Nursyahbani Katjasungkana, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Direktur Riset di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar, Usman Hamid. Termasuk pengajar Universitas Syiah Kuala Aceh Otto Nur Abdullah, pengajar FISIP UIN Jakarta Saiful Mujani, Sekjen PBHI Julius Ibrani, Direktur Imparsial Al Araf, dan pegiat Antikorupsi Emerson Yuntho. (Baca juga: Pemerintah Didesak Perbaiki Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme)

Sejumlah poin disebutkan dalam petisi itu salah satunya, hukum dalam masyarakat demokratik, berfungsi untuk memberi, mendefinisikan dan mengatur pelaksanaan kewenangan-kewenangan negara. Caranya dengan menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap kewenangan negara, hukum melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan abuse of power. Dengan berpijak pada hal itu, maka produk kebijakan penanganan teorisme di Indonesia harus dapat menjaga keseimbangan imperatif antara perlindungan terhadap ”liberty of person” dalam suatu titik dengan perlindungan terhadap ”security of person” pada titik lain.

“Kami menilai pengaturan tentang kewenangan TNI di dalam rancangan peraturan presiden tersebut terlalu berlebihan sehingga akan mengganggu mekanisme criminal justice system, mengancam HAM dan kehidupan demokrasi itu sendiri,” papar Herlambang.

Dia menilai, pengaturan kewenangan penangkalan dalam rancangan perpres tersebut sangat luas. Seperti dalam Pasal 3 draf perppres itu yakni, dengan menjalankan operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi dan operasi lainnya. Sementara itu, perpres tidak memberi penjelasan lebih rinci terkait dengan “operasi lainnya”. Dengan pasal ini, kata dia, TNI dapat terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme secara lebih leluasa di dalam negeri, sehingga berpotensi membahayakan kehidupan HAM di Indonesia.

Begitu juga istilah penangkalan. Secara konseptual, menurut dia, tidak dikenal dalam UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 43 UU tersebut hanya mengenal istilah pencegahan yakni sebagai tugas pemerintah yang kewenangannya diberikan kepada BNPT bukan kepada TNI. (Baca juga: Rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Terorisme Ancam Reformasi)

“Berbeda halnya dengan rancangan perpres ini, TNI diberi kewenangan untuk dapat melakukan penangkalan,” ujarnya akademisi pertama Fakultas Hukum se-Indonesia yang diundang Center of Asian Legal studies (CALS) National University of Singapore Law School untuk melakukan kolaborasi riset 2017 lalu ini.

Petisi bersama itu juga menjabarkan potensi persoalan dari perpres itu seperti mekanisme akuntabilitas untuk tunduk dalam sistem peradilan umum yang membahayakan hak warga dan tumpang tindih fungsi dan tugas antara militer dengan kelembagaan negara lainnya yakni BNPT, aparat penegak hukum dan lembaga intelijen negara

Tak hanya itu, penggunaan anggaran daerah dan sumber lain di luar APBN yang dapat digunakan oleh TNI dalam penanganan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 14 rancangan perpres TNI tersebut juga bertentangan dengan UU TNI.

“Penggunaan anggaran di luar APBN oleh TNI tidak sejalan dengan fungsi TNI yang bersifat terpusat (tidak didesentralisasikan), sehingga anggaran untuk TNI hanya melalui APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU TNI. Pendanaan di luar ketentuan UU TNI tersebut memiliki problem akuntabilitas, potensial terjadi penyimpangan dan menimbulkan beban anggaran baru bagi pemerintah daerah,” Herlambang mengingatkan.

Tak kalah penting dikritisi, dalam rancangan perpres itu, pengerahan TNI dalam mengatasi tindak pidana terorisme dapat dilakukan hanya melalui keputusan presiden tanpa ada pertimbangan DPR yang disyaratkan oleh UU TNI. “Itu artinya secara hukum perpres ini nanti akan bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yakni UU TNI itu sendiri karena telah menghilangkan mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR,” tegasnya.

Para tokoh yang menandatangani petisi bersama pada 27 Mei 2020 sepakat memberikan kewenangan yang berlebihan kepada TNI sebagaimana di maksud dalam draf perpres tersebut akan membuka ruang dan potensi collateral damage yang tinggi, cenderung represif, stereotyping (stigmatisasi) sehingga menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

“Kami mendesak kepada parlemen agar meminta pemerintah untuk memperbaiki draft peraturan presiden itu secara lebih baik dan lebih benar karena secara substansi memiliki banyak permasalahan,” imbuhnya.