Hasil Riset, 158 Wilayah Dinilai Bisa Mulai New Normal Bertahap
Sabtu, 30 Mei 2020 - 20:23 WIB
loading...
A
A
A
Dengan diikuti keputusan PSBB, masyarakat diminta tetap di rumah, dan pemerintah secara aktif melakukan kontrol terhadap penyebaran virus. Melakukan tes virus terhadap mereka yang punya gejala (testing), melacak sejarah kontak (contact tracing), dan melakukan perawatan.
"Sejauh ini strategi yang dilakukan memang menunjukan bahwa penyebaran virus relatif terkontrol. Namun strategi ini membutuhkan waktu yang lama," katanya.
Mengingat populasi Indonesia yang padat dan geografisnya yang berpulau-pulau, dibutuhkan peran serta masyarakat yang lebih luas untuk mengontrol penyebaran virus. Kontrol penyebaran bisa dilakukan secara bottom-up.
"Artinya kontrol penyebaran virus secara aktif dilakukan oleh level organisasi paling bawah yang bersentuhan dengan masyarakat yaitu RT/RW ataupun desa. Sehingga tak perlu lagi menutup wilayah atau kota yang lebih luas," tuturnya.
Jika terdapat wilayah yang dikategorikan zona merah penyebaran virus, wilayah tersebut dikontrol lebih ketat. Kontrol berbasis klaster seperti ini memang mensyaratkan adanya peta atau mapping wilayah yang akurat dari pemerintah. Mana wilayah yang hijau (tak ada kasus), kuning (sedikit kasus) dan merah (banyak kasus).
"Bali merupakan model strategi berbasis pengawasan grassroot. Bali melibatkan komunitas adat dan perangkat organisasi paling bawah yaitu RT/RW untuk mengawasi penyebaran virus. Sehingga, walaupun tanpa memberlakukan PSBB, data harian di Bali sejak awal Mei 2020 hingga saat ini menunjukan tren menurun," paparnya.
Data rata-rata kematian akibat covid-19 di Bali juga lebih rendah dibanding data rata-rata kematian di level nasional.
LSI Denny JA juga menegaskan perlunya menumbuhkan ekonomi. Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kesehatan ekonomi.
Menurut Ikrama, para ekonom telah menunjukan bahwa pandemi virus corona juga ikut memperburuk kondisi ekonomi.
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) merilis data bahwa per April 2020, sekitar 2 juta orang telah di-PHK. Namun Kadin menyampaikan bahwa data riil PHK bisa mencapai 15 juta orang. Karena mayoritas pelaku usaha kecil-menengah yang terdampak biasanya tidak melaporkan data mereka ke pemerintah.
"Apindo bahkan memprediksi bahwa terdapat 30 juta orang yang berpotensi di-PHK dari sektor properti akibat pandemi Corona. Data-data tersebut menunjukan bahwa dampak negatif keterpurukan ekonomi sama bahanya dengan dampak kesehatan virus corona," urainya.
Ikrama berpendapat jika Indonesia tak segera kembali bekerja, jika ekonomi tak segera dibuka maka dampak buruknya akan lebih mematikan.
Syarat lain pelaksanaan new normal, yakni bekerja kembali dengan protokol kesehatan yang ketat. Penyebaran virus Corona dapat dikontrol secara efektif jika vaksinnya telah ditemukan.
Saat ini para ahli di berbagai negara telah berlomba-lomba membuat vaksin tersebut. Namun para ahli ini juga menyatakan bahwa paling cepat, jika berhasil, vaksin ini baru bisa tersedia 12 hingga 18 bulan sejak mulai dikembangkan. "Artinya bahwa paling cepat pertengahan atau akhir 2021 baru vaksinnya akan tersedia," katanya.
"Sejauh ini strategi yang dilakukan memang menunjukan bahwa penyebaran virus relatif terkontrol. Namun strategi ini membutuhkan waktu yang lama," katanya.
Mengingat populasi Indonesia yang padat dan geografisnya yang berpulau-pulau, dibutuhkan peran serta masyarakat yang lebih luas untuk mengontrol penyebaran virus. Kontrol penyebaran bisa dilakukan secara bottom-up.
"Artinya kontrol penyebaran virus secara aktif dilakukan oleh level organisasi paling bawah yang bersentuhan dengan masyarakat yaitu RT/RW ataupun desa. Sehingga tak perlu lagi menutup wilayah atau kota yang lebih luas," tuturnya.
Jika terdapat wilayah yang dikategorikan zona merah penyebaran virus, wilayah tersebut dikontrol lebih ketat. Kontrol berbasis klaster seperti ini memang mensyaratkan adanya peta atau mapping wilayah yang akurat dari pemerintah. Mana wilayah yang hijau (tak ada kasus), kuning (sedikit kasus) dan merah (banyak kasus).
"Bali merupakan model strategi berbasis pengawasan grassroot. Bali melibatkan komunitas adat dan perangkat organisasi paling bawah yaitu RT/RW untuk mengawasi penyebaran virus. Sehingga, walaupun tanpa memberlakukan PSBB, data harian di Bali sejak awal Mei 2020 hingga saat ini menunjukan tren menurun," paparnya.
Data rata-rata kematian akibat covid-19 di Bali juga lebih rendah dibanding data rata-rata kematian di level nasional.
LSI Denny JA juga menegaskan perlunya menumbuhkan ekonomi. Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kesehatan ekonomi.
Menurut Ikrama, para ekonom telah menunjukan bahwa pandemi virus corona juga ikut memperburuk kondisi ekonomi.
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) merilis data bahwa per April 2020, sekitar 2 juta orang telah di-PHK. Namun Kadin menyampaikan bahwa data riil PHK bisa mencapai 15 juta orang. Karena mayoritas pelaku usaha kecil-menengah yang terdampak biasanya tidak melaporkan data mereka ke pemerintah.
"Apindo bahkan memprediksi bahwa terdapat 30 juta orang yang berpotensi di-PHK dari sektor properti akibat pandemi Corona. Data-data tersebut menunjukan bahwa dampak negatif keterpurukan ekonomi sama bahanya dengan dampak kesehatan virus corona," urainya.
Ikrama berpendapat jika Indonesia tak segera kembali bekerja, jika ekonomi tak segera dibuka maka dampak buruknya akan lebih mematikan.
Syarat lain pelaksanaan new normal, yakni bekerja kembali dengan protokol kesehatan yang ketat. Penyebaran virus Corona dapat dikontrol secara efektif jika vaksinnya telah ditemukan.
Saat ini para ahli di berbagai negara telah berlomba-lomba membuat vaksin tersebut. Namun para ahli ini juga menyatakan bahwa paling cepat, jika berhasil, vaksin ini baru bisa tersedia 12 hingga 18 bulan sejak mulai dikembangkan. "Artinya bahwa paling cepat pertengahan atau akhir 2021 baru vaksinnya akan tersedia," katanya.
Lihat Juga :
