Wacana Amendemen UUD 1945, Demokrat Curiga Ada yang Bermain dengan Konstitusi

Jum'at, 03 September 2021 - 08:11 WIB
loading...
Wacana Amendemen UUD...
Anggota DPR RI Anwar Hafid menduga ada kepentingan politik terselubung berbasis hasrat kekuasaan di balik wacana amendemen UUD 1945. FOTO/IST
A A A
JAKARTA - Anggota DPR RI Anwar Hafid menduga ada kepentingan politik terselubung berbasis hasrat kekuasaan di balik wacana amendemen UUD 1945 .

Menurut Anwar, jika berkaca pada kondisi saat ini dan komitmen bangsa saat reformasi, maka sangat tidak relevan wacana amendemen konstitusi digaungkan. Apalagi, lanjut dia, dalam perkembangannya berhembus isu atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang sebenarnya bertolakbelakang dengan agenda reformasi dahulu yakni membatasi kekuasaan agar tidak terjebak pada praktik otoritarianisme.

"Saya pikir ini wacana yang terkadang ndak masuk akal. Karena negara ini berbasis konstitusi, di mana pembatasan kekuasaan itu adalah hal yang final, kita sepakati semenjak reformasi. Jika terus seperti ditiupkan, kita curiga jangan-jangan benar ada yang coba bermain dengan konstitusi kita," kata Anggota Komisi II DPR ini kepada wartawan, Kamis (02/09/2021).

Baca juga: Bivitri Susanti Meyakini Amendemen UUD 1945 Bakal Melebar bila Dilakukan

Kendati demikian, menurut Anwar, amendemen UUD 1945 adalah hal yang wajar sepanjang membawa agenda yang menitikberatkan pada kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan segelintir elit yang haus kekuasaan.

"Amendemen yang terbatas saya yakini harusnya bukan terkait wacana masa jabatan tapi bagi kepentingan masyarakat, terutama bagi perumusan program strategis kebijakan negara," kata politikus Partai Demokrat itu.

Baca juga: Yusril Sebut Tanpa Ada Kesepakatan Awal Amendemen UUD 1945 Bisa Melebar ke Mana-Mana
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Sebut Banyak Tenaga...
Sebut Banyak Tenaga Honorer Tak Kompeten, Mendagri Singgung Titipan Pejabat Lama
Minta Masukan RUU Pemilu,...
Minta Masukan RUU Pemilu, DPR Bakal Kunjungi Parpol Parlemen dan Nonparlemen
Putusan MK soal Jakarta...
Putusan MK soal Jakarta Tetap Ibu Kota, Komisi II DPR Sebut Tak Perlu Dorong Prabowo Terbitkan Keppres IKN
Komisi II DPR Minta...
Komisi II DPR Minta Maaf Pilih Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
DPR Belum Bahas Pengganti...
DPR Belum Bahas Pengganti Hery Susanto di Ombudsman
Terima Kunjungan Komisi...
Terima Kunjungan Komisi II DPR, Bupati Sambas Satono Dorong Otonomi Daerah Perbatasan
Komisi II DPR Setujui...
Komisi II DPR Setujui Anggaran 2026, Kemendagri Rp7,8 Triliun dan ATR/BPN Rp9,49 Triliun
Komisi III DPR Berharap...
Komisi III DPR Berharap Bareskrim Ambil Alih Kasus Kematian Arya Daru
Rekomendasi
Kang Cucun Gelar Pasar...
Kang Cucun Gelar Pasar Murah di Desa Ciheulang Ciparay
Utang Pemerintah Bengkak...
Utang Pemerintah Bengkak saat Swasta Lesu, Alarm bagi Fiskal Negara
Gunung Merapi Erupsi,...
Gunung Merapi Erupsi, Guguran Lava Meluncur 2 Kilometer ke Arah Barat
Berita Terkini
Usai Temui Jokowi, IKA...
Usai Temui Jokowi, IKA BEM Nusantara Akan Bertemu Gibran, Bahas Apa?
Bonatua Silalahi Ungkap...
Bonatua Silalahi Ungkap Kejanggalan di Fotokopi Ijazah Jokowi: Tak Ada Tanggal Legalisir, Melanggar Peraturan
Digeruduk Mahasiswa...
Digeruduk Mahasiswa UGM saat Diskusi, Budiman Sudjatmiko: Kami Bersedia untuk Dikritik
Kemenag Susun Kosa Isyarat...
Kemenag Susun Kosa Isyarat Istilah Fikih dan Teologi Islam untuk Disabilitas
Wali Kota Agustina Tegaskan...
Wali Kota Agustina Tegaskan Kerukunan Jadi Kekuatan Utama Membangun Kota Semarang
Dukung Tambahan Anggaran...
Dukung Tambahan Anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan, Marinus Gea: Penting untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Infografis
10 Negara dengan Cadangan...
10 Negara dengan Cadangan Emas Terbesar Dunia, AS Masih Teratas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved