Kepala Daerah Korupsi, Mendagri: Gaji dan Tunjangan Tak Bisa Tutupi Biaya Politik Tinggi
Selasa, 31 Agustus 2021 - 14:19 WIB
loading...
Mendagri Tito Karnavian mengatakan gaji dan tunjangan tidak bisa menutupi biaya politik yang tinggi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Hingga kini masih ada kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Terbaru, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap seleksi jabatan di Pemkab Probolinggo 2019.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan korupsi bisa terjadi karena beberapa hal. “Tindak pidana korupsi bisa terjadi karena greedy, kurang, serakah. Atau yang kedua karena need, situasi yang membuat itu,” katanya dalam acara Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention(MCP) dan Rakorwasdanas Tahun 2021, Selasa (31/8/2021).
Terkait hal tersebut, Tito menyoroti adanya biaya politik yang tinggi saat pilkada. Bahkan pendapatan kepala daerah selama menjabat jika dihitung akan sulit menutupi pengeluaran biaya politik saat pilkada. Sehingga menurutnya kasus-kasus korupsi terjadi karena adanya sistem tersebut. Baca juga: Jabatan Kades Diperjualbelikan, KPK: Sangat Mencederai Keinginan Masyarakat
“Untuk menjadi bupati/wali kota sekian besar. Untuk jadi gubernur sekian. Yang resmi saja untuk saksi, untuk kampanye, untuk alat peraga, untuk membangun jaringan, untuk promosi itu biayanya tinggi sekali. Apalagi ada yang non teknis, untuk mendapatkan partai dan lain-lain. Kalau dihitung dengan pendapatan gaji tunjangan dan lain-lain tidak pernah bisa menutupi. Sehingga akhirnya terjadi moral hazard karena sistem, by system,” paparnya. Baca juga: Peran Anggota DPR Hasan pada Kasus Jual Beli Jabatan Kades di Probolinggo
Tito pun mengajak semua pihak untuk memikirkan bagaimana agar dalam hal pilkada tidak perlu biaya politik yang tinggi. “Ini yang membuat kami dulu kalau mau tangkap kepala daerah gampang sekali waktu jadi Kapolri. Tapi ada persoalan. Persoalan nya adalah teman-teman kepala daerah ini banyak juga yang harus mengembalikan biaya politiknya pada saat pilkada yang harus kita carikan solusi,” ungkapnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan korupsi bisa terjadi karena beberapa hal. “Tindak pidana korupsi bisa terjadi karena greedy, kurang, serakah. Atau yang kedua karena need, situasi yang membuat itu,” katanya dalam acara Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention(MCP) dan Rakorwasdanas Tahun 2021, Selasa (31/8/2021).
Terkait hal tersebut, Tito menyoroti adanya biaya politik yang tinggi saat pilkada. Bahkan pendapatan kepala daerah selama menjabat jika dihitung akan sulit menutupi pengeluaran biaya politik saat pilkada. Sehingga menurutnya kasus-kasus korupsi terjadi karena adanya sistem tersebut. Baca juga: Jabatan Kades Diperjualbelikan, KPK: Sangat Mencederai Keinginan Masyarakat
“Untuk menjadi bupati/wali kota sekian besar. Untuk jadi gubernur sekian. Yang resmi saja untuk saksi, untuk kampanye, untuk alat peraga, untuk membangun jaringan, untuk promosi itu biayanya tinggi sekali. Apalagi ada yang non teknis, untuk mendapatkan partai dan lain-lain. Kalau dihitung dengan pendapatan gaji tunjangan dan lain-lain tidak pernah bisa menutupi. Sehingga akhirnya terjadi moral hazard karena sistem, by system,” paparnya. Baca juga: Peran Anggota DPR Hasan pada Kasus Jual Beli Jabatan Kades di Probolinggo
Tito pun mengajak semua pihak untuk memikirkan bagaimana agar dalam hal pilkada tidak perlu biaya politik yang tinggi. “Ini yang membuat kami dulu kalau mau tangkap kepala daerah gampang sekali waktu jadi Kapolri. Tapi ada persoalan. Persoalan nya adalah teman-teman kepala daerah ini banyak juga yang harus mengembalikan biaya politiknya pada saat pilkada yang harus kita carikan solusi,” ungkapnya.
(cip)
Lihat Juga :
