UMKM Bangkit!

Erick Rompas
Pemerhati Ekonomi dan Founder PT Bina Investama Global

"A big business starts small."

KATA-KATA di atas dituturkan oleh Sir Richard Charles Nicholas Branson atau yang dikenal dengan sapaan Richard Bronson. Ia merupakan seorang pengusaha terkemuka asal Inggris sekaligus pendiri Virgin Group. Tercatat lebih dari 400 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang berada di bawah naungannya, termasuk yang belakangan lagi nge-hits, Virgin Galactic, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan antariksa.

Apabila diresapi secara mendalam, kata-kata Branson memang benar-benar tepat. Sebuah bisnis besar berawal dari usaha yang kecil, tak terkecuali Virgin Group yang didirikan pada dekade 1970. Berkat kerja keras dan kegigihannya, Branson kini menjadi salah satu orang tajir di dunia. Menurut Forbes, kekayaan Branson per 2021 mencapai USD4,5 miliar atau setara dengan Rp64,8 triliun.

Long story short, terinspirasi dari kata-kata mutiara Branson, penulis tertarik untuk menuliskan situasi terkini dunia usaha di tengah pandemi Covid-19, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dalam tulisan ini, penulis akan membedah dampak pandemi yang diderita pelaku UMKM hingga kans untuk bangkit bahkan menembus pasar ekspor di era postpandemic Covid-19.

UMKM Terhantam
Pandemi Covid-19 telah menghantam seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Sampai dengan tulisan ini dibuat (25 Agustus 2021), kasus konfirmasi positif Covid-19 di Tanah Air telah menembus 4 juta (4.026.837). Dari jumlah itu, sebanyak hampir 130.000 (129.293) meninggal akibat terjangkit penyakit yang disebabkan virus korona itu.

Dari sisi perekonomian, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan perekonomian Indonesia tumbuh negatif dalam empat kuartal berturut-turut sejak kuartal II-2020. Angin segar baru terasa di kuartal II-2021 di mana ekonomi mampu melesat 7,07%, sesuatu yang patut disyukuri, bukan?

Kendati demikian, ada tantangan memasuki kuartal III-2021 lantaran penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diikuti PPKM Level 4-3-2-1 sejak 3 Juli 2021. Seiring penurunan kasus aktif Covid-19, perlahan tapi pasti sektor-sektor ekonomi pun mulai dibuka kembali. Ekonomi kuartal ini diyakini masih bisa tumbuh di kisaran 4%.

Secara kasat mata, dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM terlihat nyata di sekeliling kita. Sebagai contoh sederhana, satu per satu warung makan atau akrab dengan sebutan warteg tutup. Penutupan warteg itu tidak hanya bisa dilihat dari sisi usaha semata, melainkan juga dari sisi pekerja yang terlibat di dalamnya. Belum lagi pihak ketiga atau keempat yang mendukung keberlangsungan usaha.

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupaya membangkitkan kembali sektor UMKM. Apalagi, mengutip penelitian Badan Keahlian DPR, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta dengan komposisi usaha mikro dan kecil (UMK) sangat dominan, yaitu 64,13 juta (99,92%) dari keseluruhan usaha.

Survei Katadata Insight Center terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek yang dipublikasikan tahun lalu menunjukkan 82,9% responden merasakan dampak negatif pandemi Covid-19.

Pandemi juga menyebabkan 63,9% UMKM mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Demi bertahan, pelaku UMKM melakukan berbagai efisiensi seperti menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan, dan saluran penjualan/pemasaran. Akan tetapi, ada pula UMKM yang mengambil langkah berbeda, yakni menambah saluran pemasaran.

Pandemi sebagaimana diberitakan media online juga mengakibatkan banyak pelaku UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa di antaranya terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kendala lain yang diderita pelaku UMKM adalah kesulitan memperoleh bahan baku, permodalan, penurunan pelanggan, distribusi, dan produksi terhambat.

Saatnya Bangkit
Kendati demikian, perlahan tapi pasti, situasi yang menimpa pelaku UMKM mulai membaik beberapa waktu belakangan. Pelonggaran ekonomi bertahap seiring perbaikan pengendalian Covid-19 telah berdampak positif. Situasi itu secara kasat mata terlihat di sekitar tempat tinggal kita. Warung makan misalnya, sudah mulai diramaikan pengunjung lagi, meski harus menaati protokol kesehatan (prokes) yang ketat disertai durasi makan yang terbatas hanya 30 menit.

Tapi satu hal, jangan sampai pemulihan ekonomi yang ditandai geliat usaha pelaku UMKM itu terganggu lagi gara-gara lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi pada Juni-Juli 2021.

Terlepas dari dinamika yang ada, sudah sepatutnya para pihak, dalam hal ini pemerintah, swasta, dan pelaku UMKM mempersiapkan diri menyongsong kebangkitan di era postpandemic Covid-19. Jika diperdalam, masalah inti UMKM masih tidak dapat terlepas dari pembiayaan. Sebagaimana dijelaskan di awal, pandemi mengakibatkan banyak pelaku UMKM kesulitan melunasi pinjaman kepada lembaga keuangan. Oleh karena itu, penting agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong lembaga keuangan agar memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM menyelesaikan kewajibannya. Aturan dalam wujud POJK tentu akan lebih mengikat lembaga keuangan.

Penulis merespons positif keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin rasio penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM ditingkatkan menjadi lebih dari 30% dari total penyaluran kredit pada 2022. Apalagi, saat ini rasio kredit perbankan Indonesia ke UMKM masih di kisaran 20%, tertinggal dibandingkan negara-negara Asia macam Malaysia (51%), Jepang (66%) atau bahkan Korea Selatan (81%).

Pemerintah juga berjanji penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan juga bakal dinaikkan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Plafon KUR maksimal juga dinaikkan dari sebelumnya Rp500 juta menjadi Rp20 miliar. Potensi kredit, apalagi di sektor usaha mikro, masih sangat besar. Apalagi masih terdapat 30 juta pelaku usaha mikro yang belum mengakses layanan pembiayaan formal dari total 57 juta pelaku usaha mikro?

Kendati demikian, jangan sampai kebijakan yang sudah begitu matang dari sisi perencanaan, malah mentah di lapangan. Sebab, tanda-tanda itu sudah mulai muncul dan terdengar. Misalnya untuk penyaluran KUR tanpa agunan yang kenyataannya di lapangan menunjukkan pihak bank masih meminta agunan. Entah itu dalam wujud BPKB kendaraan atau sertifikat rumah. Pemerintah maupun regulator perlu mencermati praktik-praktik semacam itu. Bila perlu berikan sanksi tegas kepada lembaga keuangan yang masih bandel tersebut.

Langkah lain yang menurut penulis penting adalah pelibatan e-commerce yang berbisnis di Tanah Air. Pembatasan kegiatan macam PSBB hingga PPKM nyatanya melesatkan tingkat belanja online. Jamak kita mendengar teriakan “paket” di rumah-rumah masyarakat. Akan tetapi, e-commerce yang didukung oleh kapital besar jangan sampai hanya menjual barang-barang impor. Mereka perlu diminta berpartisipasi dalam meningkatkan kapasitas UMKM, tidak hanya untuk pasar dalam negeri, melainkan juga luar negeri. ?

Langkah Pemprov Jawa Barat menggandeng Shopee dengan membuat Kampus UMKM Shopee Ekspor di Kota Bandung bisa menjadi rujukan. Sebab, Shopee diminta membantu pelaku UMKM mempersiapkan produk go digital dan go global. Sederhananya, pelaku UMKM akan dibimbing mengurus administrasi ekspor, memotret produk, dan teknik pergudangan, hingga pemetaan produk di suatu negara. Harapannya, pelaku bisnis rumahan di pelosok desa pun bisa menjual produk ke pasar global.

Pada akhirnya, sebagaimana kata-kata Branson dalam pembukaan tulisan ini: a big business starts small, kian relevan di tengah pandemi Covid-19 yang masih akan mewarnai kehidupan masyarakat saat ini bahkan hingga ke depan. Menjadi harapan kita semua, usaha kecil yang tumbuh menjadi bisnis besar akan menghadirkan multiplier effect yang luar biasa terhadap perekonomian Tanah Air di era postpandemic Covid-19. Dengan begitu, kebangkitan ekonomi dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia.