PAN Gabung Pemerintah, Demokrat: Semoga Bukan untuk Masa Jabatan Presiden

JAKARTA - Pada pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/8/2021) sore, diumumkan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi anggota baru koalisi.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melihat pandemi ini adalah situasi yang sangat berat. Sudah lebih dari 126.000 nyawa anak bangsa Indonesia hilang karenanya. Belum pula tampak tanda-tanda akan mereda.

"Perlu kebersamaan dan persatuan dari seluruh anak bangsa, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, agar kita bisa tetap bertahan," kata pria yang akrab disapa Zaky ini kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/8/2021) malam.

Baca juga: Tanpa Amien Rais, Zulhas Leluasa Bawa PAN Gabung Pemerintah

Dengan bertambahnya kekuatan parpol pendukung pemerintah, kata Zaky, harapan Demokrat tentunya bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Mudah-mudahan pertemuan dan perubahan komposisi koalisi parpol pendukung pemerintah kemarin membahas dan memikirkan rakyat, serta bisa mengakselerasi upaya penanganan Covid-19.

"Bukan malah bahas-bahas memperpanjang masa jabatan presiden yang bakal buat gaduh dan tidak ada manfaatnya untuk rakyat," ujarnya.

Zaky menegaskan bahwa Demokrat memilih untuk tetap konsisten berkoalisi dengan rakyat. Demokrat akan terus memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat. Fokus Demokrat adalah membantu rakyat yang sedang susah karena pandemi, terutama yang tidak terjangkau bantuan pemerintah.

Baca juga: PAN Gabung Koalisi Pemerintah, PKS Tetap Oposisi dan Tegaskan Politik Bukan Soal Kekuasaan Semata

"Kami akan terus kritis kepada pemerintah, dan menjalankan fungsi pengawasan dari luar pemerintahan. Tentunya pemerintahan ini membutuhkan check and balances. Butuh kekuatan penyimbang," kata Zaky.

Menurut dia, berbahaya jika penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah ada kekeliruan, dan tidak ada yang berani mengkritisi, untuk mengembalikan penanganan pandemi ini pada relnya kembali.

"Misalnya, inkonsistensi pemerintah soal booster Moderna. Banyak pejabat yang mendapat booster Moderna, di tengah presentase rakyat yang mendapat vaksin pertama saja masih rendah. Seharusnya, tenaga kesehatan dan kelompok rentan yang diprioritaskan, bukan pejabat," katanya.