PDIP Minta Suara Perolehan Suara Pileg PSI dan Demokrat di Papua Tengah Jadi 0

Senin, 29 April 2024 - 17:17 WIB
loading...
PDIP Minta Suara Perolehan...
PDIP meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghilangkan suara PSI dan juga Partai Demokrat dalam pemilihan Anggota DPRD Papua Tengah. Foto/Ilustrasi/Arif Julianto/MPI
A A A
JAKARTA - PDIP meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghilangkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan juga Partai Demokrat dalam pemilihan Anggota DPRD Papua Tengah.

Kuasa Hukum PDIP, Wiradarma Harefa meminta agar MK membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu 2024 untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah V Kabupaten Mimika, DPRD Kabupaten Puncak Dapil II, III, dan IV, serta DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah III Kabupaten Puncak.

Baca juga: Dua Pemohon Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg 2024, Hakim Konstitusi Anggap Tak Serius

"Menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan pemohon untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa dapil sebagai berikut, perolehan suara pemohon parpol calon anggota DPR dan DPRD di Provinsi Papua Tengah, perolehan suara pemohon untuk Dapil Papua Tengah V perolehan suaranya D.Hasil distrik kecamatan 4.042 suara, D.Hasil kabupaten/kota 4.042 suara, Partai Nasdem D.Hasil kecamatan 1.357, D.hasil kabupaten/kota 1.357," ujar Wiradarma dalam ruang sidang panel III Gedung MK, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Selanjutnya, dalam petitum lainnya, PDIP meminta menghilangkan suara PSI dan Demokrat pada tingkat kecamatan juga provinsi.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kader Muhammadiyah Uji...
Kader Muhammadiyah Uji Penetapan Awal Bulan Hijriah oleh Menag ke MK
PDIP Dorong Program...
PDIP Dorong Program MBG Beralih ke Dapur Berbasis Sekolah
PDIP: UU Polri Harus...
PDIP: UU Polri Harus Mampu Cegah Intervensi Politik dan Kepentingan Oligarki
Tak Ada Batasan Anggota...
Tak Ada Batasan Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil, Wamenkum Persilakan Gugat ke MK
Prihatin Kasus Korupsi...
Prihatin Kasus Korupsi di BGN, Hasto PDIP: Suara Kritis Masyarakat Sudah Mengungkapkan Hal Itu
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
SDN di NTT Dibongkar...
SDN di NTT Dibongkar untuk KDMP, Andreas PDIP: Jangan Korbankan Program Lainnya
Dokter Sukarelawan di...
Dokter Sukarelawan di Gaza Menang Pemilihan Pendahuluan Partai Demokrat AS
Kondisi Fiskal dan Moneter...
Kondisi Fiskal dan Moneter RI Disentil PDIP: Utang Harus Dibayar dengan Utang
Rekomendasi
Iran Tinjau Lagi Perundingan...
Iran Tinjau Lagi Perundingan dengan AS setelah Eskalasi Terbaru
Krisis Energi Global,...
Krisis Energi Global, China dan Saudi Aramco Gelar Pertemuan Darurat
Bertemu Prabowo, Dirut...
Bertemu Prabowo, Dirut KAI Bocorkan Rencana Stasiun Gambir Terintegrasi KRL
Berita Terkini
KPK: Bupati Muara Enim...
KPK: Bupati Muara Enim Suap ASN BPK demi Pertahankan Opini WTP
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
Duit Rp200 Juta hingga...
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
ADIGSI dan Crest Kerja...
ADIGSI dan Crest Kerja Sama Pengembangan Keamanan Siber Nasional
Bertemu Prabowo, JK...
Bertemu Prabowo, JK Siap Partisipasi Bangun Energi Hijau
Respons Hukum Kejagung...
Respons Hukum Kejagung Dinilai Kunci Benahi Tata Kelola MBG
Infografis
4 Alasan Selat Hormuz...
4 Alasan Selat Hormuz Jadi Medan Perang Mematikan Antara Iran dan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved