Koalisi Gemuk Dinilai Tak Jarang Sebabkan Pemerintahan Tidak Efisien
Minggu, 28 April 2024 - 08:59 WIB
loading...
Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menerima kedatangan jajaran pimpinan Partai Nasdem di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Foto/Jonathan Simanjuntak/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Analis Sosial Politik Karyono Wibowo menilai koalisi gemuk tak jarang menyebabkan pemerintahan tidak efektif dan tidak efisien. Apalagi, kata dia, jika prinsip dasar pembentukan kabinet pemerintahan sekadar dimaknai bagi bagi kekuasaan, maka orientasi pembangunan nasional bisa bergeser menjadi sekadar pemenuhan kepentingan kelompok.
“Karenanya, perlu ada partai di luar pemerintahan yang berfungsi untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar ada check and balance yang diharapkan meminimalisasi terjadinya penyimpangan kekuasaan (abuse of power),” kata Karyono, Minggu (28/4/2024).
Dia mengakui model koalisi kabinet pemerintahan dalam sistem presidensial di Indonesia khas, berbeda dengan Amerika Serikat dan negara lainnya. Dia menuturkan, di Indonesia terutama pascareformasi, format koalisi partai dalam penyusunan kabinet lebih menggunakan pendekatan merangkul lawan politik yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan.
Baca juga: JK Ingatkan Oposisi Diperlukan untuk Mengoreksi
“Pemenang pilpres tidak mengambil semua posisi (the winner take all) dalam pemerintahan. Maka wacana bergabungnya partai Nasdem, PKB, dan partai lainnya yang kalah dalam pilpres bukan hal baru,” tuturnya.
Dia mengatakan, kabinet pemerintahan sebelumnya juga dibentuk dengan merangkul partai-partai di luar koalisi yang menjadi lawan politik dalam kompetisi pilpres. Dia menambahkan, hal itu terjadi untuk mengatasi problematika presidensialisme di tengah sistem multipartai.
“Karenanya, perlu ada partai di luar pemerintahan yang berfungsi untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar ada check and balance yang diharapkan meminimalisasi terjadinya penyimpangan kekuasaan (abuse of power),” kata Karyono, Minggu (28/4/2024).
Dia mengakui model koalisi kabinet pemerintahan dalam sistem presidensial di Indonesia khas, berbeda dengan Amerika Serikat dan negara lainnya. Dia menuturkan, di Indonesia terutama pascareformasi, format koalisi partai dalam penyusunan kabinet lebih menggunakan pendekatan merangkul lawan politik yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan.
Baca juga: JK Ingatkan Oposisi Diperlukan untuk Mengoreksi
“Pemenang pilpres tidak mengambil semua posisi (the winner take all) dalam pemerintahan. Maka wacana bergabungnya partai Nasdem, PKB, dan partai lainnya yang kalah dalam pilpres bukan hal baru,” tuturnya.
Dia mengatakan, kabinet pemerintahan sebelumnya juga dibentuk dengan merangkul partai-partai di luar koalisi yang menjadi lawan politik dalam kompetisi pilpres. Dia menambahkan, hal itu terjadi untuk mengatasi problematika presidensialisme di tengah sistem multipartai.
Lihat Juga :
