Koalisi Gemuk Dinilai Tak Jarang Sebabkan Pemerintahan Tidak Efisien

JAKARTA - Analis Sosial Politik Karyono Wibowo menilai koalisi gemuk tak jarang menyebabkan pemerintahan tidak efektif dan tidak efisien. Apalagi, kata dia, jika prinsip dasar pembentukan kabinet pemerintahan sekadar dimaknai bagi bagi kekuasaan, maka orientasi pembangunan nasional bisa bergeser menjadi sekadar pemenuhan kepentingan kelompok.

“Karenanya, perlu ada partai di luar pemerintahan yang berfungsi untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar ada check and balance yang diharapkan meminimalisasi terjadinya penyimpangan kekuasaan (abuse of power),” kata Karyono, Minggu (28/4/2024).

Dia mengakui model koalisi kabinet pemerintahan dalam sistem presidensial di Indonesia khas, berbeda dengan Amerika Serikat dan negara lainnya. Dia menuturkan, di Indonesia terutama pascareformasi, format koalisi partai dalam penyusunan kabinet lebih menggunakan pendekatan merangkul lawan politik yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan.





“Pemenang pilpres tidak mengambil semua posisi (the winner take all) dalam pemerintahan. Maka wacana bergabungnya partai Nasdem, PKB, dan partai lainnya yang kalah dalam pilpres bukan hal baru,” tuturnya.

Dia mengatakan, kabinet pemerintahan sebelumnya juga dibentuk dengan merangkul partai-partai di luar koalisi yang menjadi lawan politik dalam kompetisi pilpres. Dia menambahkan, hal itu terjadi untuk mengatasi problematika presidensialisme di tengah sistem multipartai.

“Problematika sistem presidensial pada umumnya terjadi ketika dikombinasikan dengan sistem multipartai, apalagi tidak ada single majority party yang memperoleh suara lebih dari 50 persen plus 1,” ucapnya.



Lebih lanjut dia mengatakan, persoalan kerap muncul ketika terjadi fragmentasi dan polarisasi yang tinggi, sehingga berdampak pada sikap politik di parlemen yang dapat mengganggu relasi lembaga eksekutif dengan legislatif. Atas dasar itulah, lanjut dia, siapa pun pemenang pilpres cenderung mengambil langkah politik kompromis dengan merangkul lawan politik untuk menghindari deadlock.



“Sistem ini di satu sisi menciptakan stabilitas pemerintahan tetapi di sisi lain kabinet pemerintahan yang dibentuk dari hasil kompromi ini menyebabkan prinsip checks and balances tidak berjalan maksimal,” pungkasnya.