Pembangunan Berkelanjutan di Papua Dinilai Penting untuk Perkembangan SDM
loading...
A
A
A
Guna menggenjot pembangunan berkelanjutan dan berorientasi pada masyarakat adat, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Presien No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Untuk memastikan implementasinya berbagai program dalam Inpres tersebut, diterbitkan pula Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Tim ini di bawah komando wakil presiden dan beranggotakan 40 Kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas dalam hal ini desk Papua menjadi koordinator seluruh program yang dilakukan Pemerintah pusat itu.
"Program-programnya cukup banyak, mulai dari aspek pelestarian dan penghijauan sampai dengan menanggulangi bencana. Jadi (pembangunan) Papua itu, kita (Bappenas) jadikan hub untuk mengakomodir berbagai pihak untuk sinergikan," ungkap Kepala Desk Papua Kementerian PPN/Bappenas Aruminingsih.
Menurutnya pembangunan berkelanjutan di Papua ini memerlukan paket yang lengkap. Yang berarti, antara program, tim dan pembiayaan dapat disinergikan dengan baik, sehingga implementasinya bisa maksimal dan tepat sasaran.
"Kegiatan yang kita lakukan sudah upayankan fasiltasi dan sudah ada sumber pendanaannya. Sehingga proses awalnya butuh waktu, tapi setelah masuk pelaksanaanya sudah ada pendanaannya. Itu tidak mudah tapi kita kerjakan bersama," tambahnya.
Lebih lanjut dia menegaskan Pembangunan berkelanjutan ditegas penting dilakukan di tanah Papua. Apalagi, Papua adalah juara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia. Karena itu harus dipastikan pembangunan yan dilakukan mempertahankan prestasi ini.
Merespons hal tersebut, Founder and Chief Executive Officer, EcoNusa Foundation Bustar Maitar berharap, sebagai juara, masyarakat di Papua dan Papua barat diberi hadiah yang pantas untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraannya.
"Kalau hadiahnya ada (pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan) itu selalu dijaga oleh masayarakat," ungkapnya.
Hadiah atau penghargaan itu menurutnya tidak bisa diberikan tidak hanya sebatas uang. Namun, bisa juga dengan pengakuan resmi dari pemerintah akan keberadaan tanah adat di Bumi Cendrawasih tersebut.
Untuk memastikan implementasinya berbagai program dalam Inpres tersebut, diterbitkan pula Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Tim ini di bawah komando wakil presiden dan beranggotakan 40 Kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas dalam hal ini desk Papua menjadi koordinator seluruh program yang dilakukan Pemerintah pusat itu.
"Program-programnya cukup banyak, mulai dari aspek pelestarian dan penghijauan sampai dengan menanggulangi bencana. Jadi (pembangunan) Papua itu, kita (Bappenas) jadikan hub untuk mengakomodir berbagai pihak untuk sinergikan," ungkap Kepala Desk Papua Kementerian PPN/Bappenas Aruminingsih.
Menurutnya pembangunan berkelanjutan di Papua ini memerlukan paket yang lengkap. Yang berarti, antara program, tim dan pembiayaan dapat disinergikan dengan baik, sehingga implementasinya bisa maksimal dan tepat sasaran.
"Kegiatan yang kita lakukan sudah upayankan fasiltasi dan sudah ada sumber pendanaannya. Sehingga proses awalnya butuh waktu, tapi setelah masuk pelaksanaanya sudah ada pendanaannya. Itu tidak mudah tapi kita kerjakan bersama," tambahnya.
Lebih lanjut dia menegaskan Pembangunan berkelanjutan ditegas penting dilakukan di tanah Papua. Apalagi, Papua adalah juara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia. Karena itu harus dipastikan pembangunan yan dilakukan mempertahankan prestasi ini.
Merespons hal tersebut, Founder and Chief Executive Officer, EcoNusa Foundation Bustar Maitar berharap, sebagai juara, masyarakat di Papua dan Papua barat diberi hadiah yang pantas untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraannya.
"Kalau hadiahnya ada (pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan) itu selalu dijaga oleh masayarakat," ungkapnya.
Hadiah atau penghargaan itu menurutnya tidak bisa diberikan tidak hanya sebatas uang. Namun, bisa juga dengan pengakuan resmi dari pemerintah akan keberadaan tanah adat di Bumi Cendrawasih tersebut.
Explore More