Pembangunan Berkelanjutan di Papua Dinilai Penting untuk Perkembangan SDM
Kamis, 26 Agustus 2021 - 23:30 WIB
loading...
Memastikan pembangunan berkelanjutan di Papua menjadi komitmen semua pihak terkait saat ini. Baik Pemerintah Pusat, Pemprov, hingga masyarakat adat setempat. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Memastikan pembangunan yang berkelanjutan di tanah Papua menjadi komitmen semua pihak terkait saat ini. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, organisasi lingkungan hingga masyarakat adat setempat.
Baca juga: Kasus Covid-19 Turun hingga 34 Persen, Terutama di Provinsi Maluku dan Papua Barat
Hal tersebut menjadi bagian dari perwududan Deklarasi Manokwari, yang merupakan hasil International Conference on Biodiversity and Economy Creative (ICBE) 2018. Deklarasi tersebut bentuk komitmen Pemprov Papua dan Papua Barat untuk menunjang pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah adat.
![Pembangunan Berkelanjutan di Papua Dinilai Penting untuk Perkembangan SDM]()
Kepala Bappeda Papua Barat Charlie Danny Heatubun mengungkapkan, komitmen deklarasi tersebut hingga kini terus ditindaklanjuti secara agresif oleh kedua Pemerintah daerah setempat.
Baca juga: Ini Alasan Jokowi Tunda Kunjungan Kerja ke Papua
Sejumlah kebijakan tersebut dikeluarkan guna memastikan komitmen sejumlah poin yang menjadi komitmen deklarasi itu terwujud. Khususnya, memastikan bahwa kelesatarian lingkungan dan hak-hal wilayah adat tetap terjaga di tengah pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan.
"Memang dalam perkembangannya turunan kebijakan deklarasi itu sangat progresif. Terutama kami di Papua Barat ada 2 Perdasus. Sejak itu banyak juga implementasi yang sudah dilakukan, dan ada forum untuk mengawal masing-masing butir Deklarasi Manokwari, sehingga secara regulasi itu bisa disahkan," ujar Charlie dalam webinar Katadata SAFE 2021 bertajuk 'Green Development Acceleration in the Land of Papua, Kamis (26/8/2021).
Namun menurut dia ada sejumlah kendala yang kini dihadapi dalam menjaga agar komitmen besama tersebut bisa dijalankan dengan baik. Antara lain memastikan pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian hutan minimal 70 persen, melibatkan dan memenuhi hak-hak masyarakat adat dan tetap menjaga ekosistem laut minimal 50 persen.
"Kita coba atasi krisis iklim yang juga jadi masalah global ini dengan cara-cara konvensional. Kita tidak menggunakan teknologi canggih, tapi bagiamana kebijakan-kebijakan ramah lingkungan, perhatian masyarakat adat, sekaligus kita gunakan untuk atasi krisis iklim," ungkapnya.
Dia menjabarkan, saat ini tantangan yang dihadapi antara lain dari sisi fiskal. Bagaimana Pemerintah Pusat khususnya bisa memberikan insentif bagi masyarakat setempat asli tanah Papua bisa terus menjaga komitmen tersebut, tapi di sisi lain kesejahteraan mereka meningkat.
Baca juga: Kasus Covid-19 Turun hingga 34 Persen, Terutama di Provinsi Maluku dan Papua Barat
Hal tersebut menjadi bagian dari perwududan Deklarasi Manokwari, yang merupakan hasil International Conference on Biodiversity and Economy Creative (ICBE) 2018. Deklarasi tersebut bentuk komitmen Pemprov Papua dan Papua Barat untuk menunjang pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah adat.
Kepala Bappeda Papua Barat Charlie Danny Heatubun mengungkapkan, komitmen deklarasi tersebut hingga kini terus ditindaklanjuti secara agresif oleh kedua Pemerintah daerah setempat.
Baca juga: Ini Alasan Jokowi Tunda Kunjungan Kerja ke Papua
Sejumlah kebijakan tersebut dikeluarkan guna memastikan komitmen sejumlah poin yang menjadi komitmen deklarasi itu terwujud. Khususnya, memastikan bahwa kelesatarian lingkungan dan hak-hal wilayah adat tetap terjaga di tengah pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan.
"Memang dalam perkembangannya turunan kebijakan deklarasi itu sangat progresif. Terutama kami di Papua Barat ada 2 Perdasus. Sejak itu banyak juga implementasi yang sudah dilakukan, dan ada forum untuk mengawal masing-masing butir Deklarasi Manokwari, sehingga secara regulasi itu bisa disahkan," ujar Charlie dalam webinar Katadata SAFE 2021 bertajuk 'Green Development Acceleration in the Land of Papua, Kamis (26/8/2021).
Namun menurut dia ada sejumlah kendala yang kini dihadapi dalam menjaga agar komitmen besama tersebut bisa dijalankan dengan baik. Antara lain memastikan pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian hutan minimal 70 persen, melibatkan dan memenuhi hak-hak masyarakat adat dan tetap menjaga ekosistem laut minimal 50 persen.
"Kita coba atasi krisis iklim yang juga jadi masalah global ini dengan cara-cara konvensional. Kita tidak menggunakan teknologi canggih, tapi bagiamana kebijakan-kebijakan ramah lingkungan, perhatian masyarakat adat, sekaligus kita gunakan untuk atasi krisis iklim," ungkapnya.
Dia menjabarkan, saat ini tantangan yang dihadapi antara lain dari sisi fiskal. Bagaimana Pemerintah Pusat khususnya bisa memberikan insentif bagi masyarakat setempat asli tanah Papua bisa terus menjaga komitmen tersebut, tapi di sisi lain kesejahteraan mereka meningkat.
Lihat Juga :
