Mensos Minta Bansos Tunai untuk 2.517 KPM di Sragen Segera Dicairkan

Minggu, 22 Agustus 2021 - 06:45 WIB
loading...
Mensos Minta Bansos...
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta bansos tunai untuk 2.517 KPM di Sragen segera dicairkan. Foto/Kemensos
A A A
JAKARTA - Sebanyak 2.517 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 37.225 KPM di Kabupaten Sragen terhambat pencairan bantuan social (Bansos) berbasis tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT/Program Sembako tahap 2 yakni April, Mei, dan Juni 2021 lantaran buku tabungannya terblokir.

Menanggapi hal tersebut Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta bank agar secepatnya bisa dibuka. Bahkan Mensos mengambil telepon genggam dan menghubungi pejabat bank di Jakarta saat itu juga. "Ini Risma. Pak saya minta dibantu ya. Tolong blokirnya dibuka ya. Hari ini ya,"jelas Mensos demikian dikutip pada laman resmi Kemensos, Minggu, (22/08/2021).

Kepada semua pihak yang terkait dengan penyaluran bansos, Mensos meminta agar bekerja sungguh-sungguh dengan memudahkan KPM mendapatkan hak-haknya. Mensos berharap bank bisa bergerak cepat mengatasi kendala pencairan bansos termasuk adanya kartu yang belum dicetak, kartu belum dibagikan atau blokir yang belum dibuka. "Saya minta tolong pak agar bisa diselesaikan. Kalau kartunya belum didistribusikan, ayo kasih ke saya. Sekarang juga saya antar ke rumah KPM," kata Mensos kepada perwakilan bank. Baca juga: Vaksin Pfizer Diprioritaskan Terlebih Dahulu untuk Wilayah Jabodetabek

Selain itu Mensos turut mempertemukan perwakilan bank dan pendamping yakni Perwakilan TKSK Sragen yang juga mengeluhkan adanya prosedur berbelit saat akan membuka blokir. "Masa kami diharuskan ada di bank. Kan adanya surat keterangan dan data yang valid sudah cukup,"jelasnya. Baca juga: Warga Purwakarta Gumbira Dapat BST Rp600 Ribu

Mendengar pernyataan pendamping perwakilan bank berjanji meningkatkan pelayanan.Selain itu, diskusi tersebut turut membahas permasalahan belum terdistribusinya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit baik pada KPM PKH maupun BPNT.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kemensos Tindak Lanjuti...
Kemensos Tindak Lanjuti Temuan BPK atas 1.747 Pendamping PKH, Rp7,9 Miliar Harus Dikembalikan ke Negara
49 Pendamping PKH Diberhentikan...
49 Pendamping PKH Diberhentikan Akibat Pelanggaran Penyaluran Bansos
Mensos Pecat 4 Pendamping...
Mensos Pecat 4 Pendamping PKH yang Selewengkan Bansos
11.014 Orang Dicoret...
11.014 Orang Dicoret dari Daftar Penerima Bansos Mulai April 2026
Kabar Baik! Bansos untuk...
Kabar Baik! Bansos untuk 18 Juta KPM Cair Pertengahan April 2026
18 Juta Penerima Bansos...
18 Juta Penerima Bansos Didorong Jadi Anggota Kopdes Merah Putih
BNI Bukukan Laba Bersih...
BNI Bukukan Laba Bersih Rp5,6 Triliun di Kuartal I-2026
Fundamental Solid, BNI...
Fundamental Solid, BNI Bukukan Laba Bersih Rp20 Triliun Sepanjang 2025
Satgas PKH Jatuhkan...
Satgas PKH Jatuhkan Denda Rp1,2 Triliun kepada PT Toshida Indonesia
Rekomendasi
Mengapa Sensus Ekonomi...
Mengapa Sensus Ekonomi Masih Dilakukan dari Pintu ke Pintu?
Tiru Adegan TV, Istri...
Tiru Adegan TV, Istri Isap Racun dari Tangan Suami yang Digigit Kobra, Malah Ikut Keracunan
Israel Berupaya Provokasi...
Israel Berupaya Provokasi Konflik antara Tentara Lebanon dan Hizbullah
Berita Terkini
Menhut Ngaku Sempat...
Menhut Ngaku Sempat Diberi Amplop oleh Bupati Kuansing: Sudah Dikembalikan 17 Hari sebelum OTT
Bupati Langkat Syah...
Bupati Langkat Syah Afandin Tiba di KPK usai Kena OTT
Gus Ipul Dukung Usulan...
Gus Ipul Dukung Usulan Sutan Takdir Alisjahbana Jadi Pahlawan: Pejuang Bahasa Indonesia
KPK terkait OTT Bupati...
KPK terkait OTT Bupati Langkat: Suap Proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim
3 Pejabat Bea Cukai...
3 Pejabat Bea Cukai Didakwa Terima Suap Rp63,5 Miliar Terkait Kasus Impor Barang
Petisi Ahli Tampung...
Petisi Ahli Tampung Seluruh Masukan Organisasi Hukum Terkait RUU Advokat
Infografis
Sensus Ekonomi 2026:...
Sensus Ekonomi 2026: Data untuk Memperkuat UMKM dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved