KPK Sita Sejumlah Dokumen Terkait Kasus Bansos Presiden

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden yang terjadi pada periode 2020 saat penanganan pandemi Covid-19. Terbaru, lembaga antirasuah itu menggeledah sejumlah lokasi di Jabodetabek dan mengamankan sejumlah dokumen.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menuturkan pihaknya turut mengamankan sejumlah dokumen terkait kasus dugaan korupsi yang dimaksud. "Untuk hasil kegiatan penyidikan di Jabodetabek, info dari penyidik didapatkan dokumen, penyitaannya didapatkan dokumen. Belum ada barang bukti elektronik yang disita," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan Jumat (26/7/2024).

Kendati begitu, Tessa belum menjelaskan secara rinci terkait isi dokumen yang disita. Dia menambahkan, hingga kini serangkaian kegiatan penggeledahan tersebut masih berlangsung. "Karena hari ini juga masih berlangsung, kita update lagi. Untuk sementara yang didapatkan baru dokumen saja," jelasnya.



Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan, bansos presiden yang diduga dikorupsi sebanyak 6 juta paket. “Tahap tiga, lima, dan enam. Per tahap itu kurang lebih sekitar 2 juta paket. Jadi kalau tiga tahap itu, dikalikan dua juta, sekitar 6 juta paket (bansos),” kata Tessa, Kamis, 4 Juli 2024.

Sebelumnya, KPK memperkirakan kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi bansos presiden untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp250 miliar. Jumlah kerugian ratusan miliar itu dalam tiga tahap pembagian yang ditujukan untuk warga Jabodetabek.



"Potensi kerugian negara banpres sebesar kurang lebih Rp250 miliar untuk tahap 3, 5, dan tahap 6," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Senin, 1 Juli 2024.

Adapun modus dugaan korupsi ini berupa mengurangi kualitas dari sejumlah bahan pokok yang dibagikan. Isi dari bantuan tersebut berupa beras, minyak goreng, biskuit, dan beberapa bahan pokok lainnya.