Siap Pasang Badan untuk Jokowi, Megawati Dianggap Berlebihan
loading...
Megawati Soekarnoputri menyatakan siap pasang badan menangkal hujan kritik terhadap Jokowi dalam program penanganan Covid-19. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dalam sebuah webinar Rabu (18/8/2021), Ketua Umum PDIP Megawati Soerkanoputri menyatakan siap pasang badan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini disampaikan Megawati terkait banyaknya kritik terhadap Jokowi dalam penanganan Covid-19.
Analis Komunikasi Politik, Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Megawati mengejutkan. Sebab Megawati sendiri mengatakan Indonesia menganut paham demokrasi. Konstitusi juga menjamin warga negaranya untuk menyampaikan pendapatnya, yang salah satunya berupa kritik.
"Karena itu, sangat aneh bila Megawati meminta kritik harus konstruktif atau yang ada solusinya. Padahal tidak ada aturan yang mewajibkan hal itu," kata Jamil kepada wartawan, Jumat (20/8/2021).
Terlebih, Jamil melanjutkan, presiden sebagai eksekutif memang bertugas sebagai eksekutor. Untuk itu, tugas eksekutif memang mencari solusi atas kritik yang disampaikan rakyatnya untuk memperbaiki eksekusi pemerintah, agar kebijakannya menjadi efisien dan efektif.
"Karena itu sangat berlebihan bila Megawati harus pasang badan bila Jokowi terus dikritik. Sebab kritik merupakan bagian yng tak dapat dipisahkan dari demokrasi," ujarnya.
Oleh karena itu, dia menambahkan, kalau ada anak bangsa yang harus pasang badan untuk menangkal kritik, itu mengindikasikan yang bersangkutan belum siap berdemokrasi. Padahal semua tahu bahwa demokrasi itu pasti "berisik". Aneka pendapat dan kritik akan terus menggema di alam demokrasi.
"Siapa yang tidak siap dengan berisiknya demokrasi, maka orang yang bersangkutan secara alaniah akan tersingkir. Semoga Megawati tidak termasuk yang gagap dengan berisiknya demokrasi hingga harus sampai mau pasang badan," pungkas mantan Dekan FIKOM IISIP ini.
Analis Komunikasi Politik, Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Megawati mengejutkan. Sebab Megawati sendiri mengatakan Indonesia menganut paham demokrasi. Konstitusi juga menjamin warga negaranya untuk menyampaikan pendapatnya, yang salah satunya berupa kritik.
"Karena itu, sangat aneh bila Megawati meminta kritik harus konstruktif atau yang ada solusinya. Padahal tidak ada aturan yang mewajibkan hal itu," kata Jamil kepada wartawan, Jumat (20/8/2021).
Terlebih, Jamil melanjutkan, presiden sebagai eksekutif memang bertugas sebagai eksekutor. Untuk itu, tugas eksekutif memang mencari solusi atas kritik yang disampaikan rakyatnya untuk memperbaiki eksekusi pemerintah, agar kebijakannya menjadi efisien dan efektif.
"Karena itu sangat berlebihan bila Megawati harus pasang badan bila Jokowi terus dikritik. Sebab kritik merupakan bagian yng tak dapat dipisahkan dari demokrasi," ujarnya.
Oleh karena itu, dia menambahkan, kalau ada anak bangsa yang harus pasang badan untuk menangkal kritik, itu mengindikasikan yang bersangkutan belum siap berdemokrasi. Padahal semua tahu bahwa demokrasi itu pasti "berisik". Aneka pendapat dan kritik akan terus menggema di alam demokrasi.
"Siapa yang tidak siap dengan berisiknya demokrasi, maka orang yang bersangkutan secara alaniah akan tersingkir. Semoga Megawati tidak termasuk yang gagap dengan berisiknya demokrasi hingga harus sampai mau pasang badan," pungkas mantan Dekan FIKOM IISIP ini.
(muh)
Explore More